Bogor, LenteraEsai.id – Bali terdiri atas 716 desa/kelurahan, namun 20% di antaranya atau sebanyak 153 desa/kelurahan masuk dalam zona bahaya. Bahkan 44 desa/kelurahan di antaranya masuk dalam katagori bahaya tinggi.
Meskipun jenis bencana geologi seperti gempa bumi dan tsunami relatif jarang terjadi, namun bila muncul akan berdampak masif, baik menyangkut korban manusia maupun material yang ditimbulkan.
Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Bali Drs I Made Rentin AP MSi di Bogor, Jawa Barat, Selasa (4/2) mengatakan, memang gempa bumi dan tsunami jarang terjadi, namun yang perlu digaris bawahi bahwa bencana tersebut hingga kini belum ada yang bisa mengetahui dengan pasti, kapan dan di mana akan terjadi.
Kalaksa BPBD Bali Made Rentin berada di Bogor dalam rangkaian menghadiri Rapat Kerja Nasional Penanggulangan Bencana Alam 2020. Acara Rakornas PB tersebut secara resmi dibuka oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).
Oleh karena itu, Made Rentin mengingatkan, kesiapsiagaan seluruh komponen masyarakat menjadi penentu, seberapa besar risiko bencana dapat dikurangi.
Kelaksa BPBD Made Rentin menyatakan, pada era digital ini masyarakat sangat mudah mengakses pengetahuan kebencanaan, bahkan media massa hampir setiap hari ada saja yang memberitakan masalah bencana. Artinya, pengetahuan kebencanaan sebenarnya sudah cukup baik.
Namun demikian, lanjutnya, yang sering menjadi kendala adalah pengetahuan kebencanaan itu belum menjadi kesadaran kolektif, baik di level komunitas/masyarakat, dunia usaha, maupun di level aparatur pemerintahan sekalipun, termasuk di pemerintahan desa.
Adanya aksi-aksi nyata untuk kesiapsiagaan, biasanya terjadi apabila tumbuhnya kesadaran. Bila hanya sekedar tahu, cenderung tidak berhasil mendorong aksi nyata. Misalnya, semua orang berpengetahuan bahwa membuang sampah bisa menyebabkan banjir, tetapi tetap saja banyak sampah di sungai.
Hal itu terjadi karena tidak nyambungnya antara pengetahuan dan kesadaran. Sikap yang sama juga terjadi dalam hal kebencanaan. Bahkan pada level tertentu, kesadaran baru muncul bila sudah mengalami bencana, yang berarti semua sudah terlambat, ucapnya, menjelaskan.
Berangkat dari fenomena itu, BPBD Provinsi Bali terus berupaya membangun kesadaran tentang bencana. Pelibatan masyarakat sejak perencanaan sangat penting, baik pada fase pra-bencana, saat bencana, maupun pascabencana.
Kesiapsiagaan bencana di negara ini hanya bisa dijawab denga ketangguhan masyarakat, dan ketangguhan itu terjadi bila ada kesadaran kolektif. Salah satu upaya membangun kesadaran kolektif adalah dengan melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat secara berkelanjutan, kata Made Rentin, menandaskan.
Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Provinsi Bali I Gede Agung Teja menjelaskan, untuk tahun ini sasaran sosialisasi adalah desa/kelurahan rawan tsunami dengan peserta dari unsur perangkat desa, Limnas, Babinsa, Babinkamtibnas, Pecalang, sekehe teruna, PKK dan tokoh desa lainnya.
Materi sosialisasi fokus pada membangun kesadaran masyarakat terhadap ancaman bercana. Apa yang harus dilakukan pada level individu, keluarga dan desa dalam rangka mengurangi risiko bencana tersebut.
Untuk itu, kata dia, telah ditentukan narasumber yang kompeten untuk menyampaikan sosialisasi, yakni dari BPBD, BMKG dan fasilitator dari Forum PRB Provinsi Bali.
Desa pertama yang disasar adalah Desa Lebih, Kabupaten Gianyar, kemudian berlanjut ke desa/kelurahan lain di seluruh Provinsi Bali. Target akhir, seluruh desa/kelurahan di zona bahaya tsunami harus diberikan sosialisasi, katanya, menambahkan. (LE-DP)
Comment