Klungkung, LenteraEsai.id – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali beserta anggota Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Bali, Kamis (4/11) melaksanakan giat pengawasan notaris di Kabupaten Klungkung guna meningkatkan pelayanan publik terkait dengan jasa hukum oleh notaris kepada masyarakat.
Pelaksanaan pembinaan terhadap para notaris oleh Majelis Pengawas Wilayah Bali bertujuan agar para notaris betul-betul dapat menerapkan prinsip kehati-hatian dalam membuat akta, sehingga menghasilkan minuta akta yang cermat, serta menghindari perilaku yang melanggar kode etik seperti pembuatan akta nominee yang jelas melanggar hukum atau tidak benar-benar berhadapan dengan penghadap.
Dalam kegiatan tersebut Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali Jamaruli Manihuruk menyampaikan apresiasi terhadap Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Klungkung karena atas pembinaan dan pengawasan yang telah dilaksanakan tidak terdapat permasalahan terhadap notaris.
Kakanwil menyebutkan, peran notaris sangat penting karena menjadi garda terdepan dalam iklim investasi guna mendorong terciptanya kepastian hukum bagi para investor yang akan menanamkan modalnya di Indonesia. Karenanya, ia mengharapkan seluruh notaris dapat mendukung hal tersebut.
Terkait dengan Perjanjian Atas Nama atau Nominee pada Provinsi Bali sangat masif terjadi. Untuk itu harus menjadi perhatian dari para Pengawas Notaris di Provinsi Bali sehingga notaris tetap bekerja dengan baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan juga investor, ucapnya.
Di akhir arahannya, Kakanwil Jamaruli berpesan kepada Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Klungkung untuk selalu proaktif terhadap pengawasan notaris di wilayahnya. Apabila terdapat pelanggaran yang dilakukan notaris agar secepatnya dievaluasi dan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
I Made Hendra Kusuma, anggota Majelis Pengawas Wilayah Notaris, dalam kegiatan tersebut menyampaikan bahwa seluruh anggota Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Klungkung harus mengerti tugas dan fungsi Majelis Pengawas Daerah (MPD).
Keberadaan MPD sangat penting untuk pembinaan dan pengawasan notaris. Keberadaan MPD harus ada manfaatnya, karena MPD adalah ujung tombak di kabupaten dan apabila menemukan pelanggaran oleh notaris agar segera melakukan tindakan sehingga masyarakat tidak mengalami kerugian.
Selain itu, Hendra juga memaparkan mengenai Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris.
Setelah memberikan penguatan kepada Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Klungkung, Kakanwil Kemenkumham Bali beserta anggota Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Bali melaksanakan monitoring langsung terhadap notaris yang berkedudukan di Kabupaten Klungkung. (LE-KL)
