Buleleng, LenteraEsai.id – Kekurangan lebih dari 1.134 guru di Kabupaten Buleleng dinilai bukan sekadar persoalan administratif, melainkan situasi darurat yang membutuhkan langkah cepat dan terukur dari pemerintah daerah.
Akademisi dari Institut Mpu Kuturan, I Ketut Suparya, menegaskan bahwa angka tersebut merepresentasikan dampak nyata di ruang-ruang kelas. Menurutnya, di balik data kekurangan guru terdapat siswa yang tidak memperoleh hak belajar secara optimal serta tenaga pendidik yang harus memikul beban kerja melebihi kapasitas wajar.
Ia menyampaikan hal tersebut di Singaraja, Kabupaten Buleleng, Bali, Senin (23/2). Jika kondisi ini terus berlanjut, dampaknya tidak hanya dirasakan dalam jangka pendek, tetapi juga berpengaruh terhadap kualitas generasi mendatang.
Suparya menjelaskan bahwa persoalan kekurangan guru sebenarnya telah berlangsung lama. Namun, lonjakan jumlah yang signifikan saat ini menunjukkan situasi telah memasuki fase yang mengkhawatirkan. Banyak guru memasuki masa pensiun secara bersamaan, sementara proses rekrutmen tenaga pendidik baru belum mampu mengimbangi kebutuhan riil di lapangan.
Akibat ketimpangan tersebut, sejumlah guru terpaksa mengampu lebih dari satu mata pelajaran, bahkan di luar bidang keahliannya. Kondisi ini dinilai berpotensi menurunkan mutu pembelajaran.
Menurutnya, dampak langsung paling terasa dalam proses belajar mengajar sehari-hari. Waktu yang seharusnya digunakan untuk merancang strategi pembelajaran, mengevaluasi capaian siswa, hingga mengembangkan media ajar, justru tersita untuk menutup kekurangan tenaga pengajar. Dalam situasi demikian, proses pendidikan sulit berjalan secara optimal.
Lebih lanjut, Suparya menilai krisis guru di Buleleng semestinya menjadi momentum refleksi bersama, bukan hanya dipandang sebagai persoalan daerah. Ia menyebut kondisi tersebut sebagai cerminan tantangan dalam perencanaan pendidikan nasional.
“Ketika satu daerah mengalami kekurangan guru secara ekstrem, berarti ada celah dalam sistem perencanaan yang lebih luas. Solusi yang diambil harus bersifat menyeluruh, bukan parsial,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor antara pemerintah pusat dan daerah. Rekrutmen guru, kata dia, perlu disesuaikan dengan kebutuhan riil tiap wilayah, bukan sekadar mengacu pada kuota umum.
Untuk solusi jangka pendek, Suparya mendorong kerja sama dengan perguruan tinggi sebagai sumber daya intelektual dan akademik. Program praktik mengajar maupun kuliah kerja nyata mahasiswa dapat dimanfaatkan sebagai penyangga sementara bagi sekolah yang kekurangan tenaga pendidik.
“Perguruan tinggi memiliki kegiatan praktik lapangan dengan durasi beragam yang bisa dioptimalkan untuk membantu sekolah,” katanya. (LE)
