Istanbul, LenteraEsai.id – Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Badan Energi Atom Internasional (IAEA) mengecam tawaran Amerika Serikat yang menjanjikan imbalan hingga 20 juta dolar AS untuk informasi mengenai program nuklir Iran.
Dalam surat yang ditujukan kepada Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, Presiden Dewan Keamanan PBB, dan Direktur Jenderal IAEA Rafael Grossi, Araghchi menyebut pengumuman tersebut sebagai tindakan yang menjijikkan dan mendesak agar langkah itu dikecam dengan tegas, menurut kantor berita resmi Iran, IRNA, Selasa (10/11).
Imbalan senilai Rp362,8 miliar yang diumumkan melalui program Rewards for Justice milik Departemen Luar Negeri AS itu kemudian disebarluaskan kembali oleh Komando Pusat AS (CENTCOM).
Araghchi menilai tawaran tersebut bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai fasilitas, peralatan, ilmuwan, dan personel nuklir Iran, termasuk kemungkinan relokasi bagi pemberi informasi.
Menteri Iran itu menuduh Washington mendorong kegiatan spionase terhadap program nuklir Iran.
Ia memperingatkan bahwa inisiatif tersebut dapat membuat para ilmuwan nuklir dan tenaga teknis Iran terancam pembunuhan, sabotase, dan berbagai ancaman keamanan lainnya.
Araghchi menilai upaya memperoleh informasi rahasia mengenai fasilitas nuklir yang berada di bawah pengawasan IAEA itu menimbulkan pertanyaan serius mengenai kredibilitas dan integritas sistem pemantauan badan tersebut.
Ia memperingatkan bahwa pelaksanaan normal kewajiban pengamanan nuklir tidak dapat diharapkan selama fasilitas nuklir, personel, dan informasi sensitif masih terpapar ancaman serangan maupun sabotase.
Ia juga menegaskan bahwa Pasal IV Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir (NPT) mengakui hak setiap negara untuk mengembangkan dan memanfaatkan energi nuklir bagi tujuan damai.
Araghchi mendesak Dewan Keamanan PBB untuk membahas potensi dampak langkah tersebut terhadap perdamaian dan keamanan internasional serta meminta pertanggungjawaban Washington atas tindakan yang disebutnya melanggar hukum itu.
Kepada Grossi, Araghchi juga meminta IAEA melindungi informasi rahasia yang diperoleh selama kegiatan inspeksi, mencegah penyalahgunaannya untuk kepentingan intelijen, serta membawa persoalan tersebut ke hadapan Dewan Gubernur IAEA.
Program Rewards for Justice Departemen Luar Negeri AS menawarkan imbalan finansial bagi informasi terkait ancaman terhadap keamanan nasional AS.
Perselisihan tersebut terjadi di tengah meningkatnya ketegangan setelah serangan sepihak militer AS-Israel terhadap Iran pada 28 Februari.
Meski berbagai upaya diplomatik kemudian dilakukan untuk mengakhiri konflik, Washington dan Teheran masih berselisih mengenai aktivitas nuklir Iran, pelonggaran sanksi, serta persyaratan untuk mencapai penyelesaian konflik yang berkelanjutan. (LE)
Source: ANTARA
