Badung, LenteraEsai.id – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) di Provinsi Bali untuk memperkuat penyaluran pembiayaan kepada sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Langkah ini dinilai penting agar pertumbuhan industri perbankan daerah semakin memberikan dampak nyata terhadap perekonomian masyarakat.
Hingga September 2026, penyaluran kredit BPR/S di Bali mencapai Rp14,17 triliun atau tumbuh 5,66 persen secara tahunan (year on year/yoy). Namun, pertumbuhan tersebut masih didominasi segmen non-UMKM sehingga OJK meminta industri meningkatkan orientasi pembiayaan kepada usaha mikro dan kecil.
Dorongan tersebut disampaikan dalam kegiatan Evaluasi Kinerja BPR/S Wilayah Provinsi Bali Tahun 2026 bertema “Penguatan Kinerja BPR dan Akses UMKM Menuju Ekonomi Bali Berkelanjutan” di Nusa Dua, Badung, Selasa (3/11/2026).
Kepala OJK Provinsi Bali, Parjiman, mengatakan BPR dan BPRS memiliki posisi strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah karena kedekatannya dengan masyarakat dan pelaku UMKM.
Menurutnya, keunggulan tersebut perlu dioptimalkan melalui penyaluran kredit dan pembiayaan produktif yang sesuai dengan karakteristik usaha serta kebutuhan masyarakat. Namun, ekspansi pembiayaan tetap harus mengedepankan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko yang baik.
Parjiman juga mengungkapkan bahwa perekonomian Bali tumbuh 5,78 persen pada triwulan II 2026, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,29 persen.
Pertumbuhan tersebut membuka peluang bagi BPR/S untuk memperluas pembiayaan pada sektor produktif, terutama akomodasi dan makan minum, pertanian, kehutanan, perikanan, serta transportasi dan pergudangan.
Kredit Tumbuh, Pembiayaan UMKM Perlu Ditingkatkan
Secara keseluruhan, industri BPR/S di Bali menunjukkan perkembangan positif. Hingga September 2026, total aset tercatat Rp22,81 triliun atau tumbuh 2,01 persen secara tahunan. Sementara itu, penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) mencapai Rp18,22 triliun atau tumbuh 1,75 persen.
Penyaluran kredit sebesar Rp14,17 triliun mendorong rasio Loan to Deposit Ratio (LDR) menjadi 77,73 persen.
Dari sisi permodalan, ketahanan industri juga relatif terjaga. Hal ini tercermin dari rasio Capital Adequacy Ratio (CAR) sebesar 28,66 persen, meningkat dibandingkan September 2025 yang mencapai 27,66 persen dan berada di atas rata-rata nasional.
Kualitas aset turut menunjukkan perbaikan. Rasio kredit bermasalah atau Non-Performing Loan (NPL) gross tercatat 11,27 persen, membaik dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 14,88 persen.
Meski demikian, Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan Kantor OJK Provinsi Bali, Adityo Pamudji, menilai pertumbuhan industri perlu diikuti peningkatan kualitas intermediasi, khususnya dalam pembiayaan UMKM.
Hingga September 2026, kredit UMKM tercatat Rp6,67 triliun atau 47,10 persen dari total kredit BPR/S di Bali. Pertumbuhannya sebesar 1,59 persen secara tahunan, masih jauh di bawah pertumbuhan kredit non-UMKM yang mencapai 9,56 persen.
Kondisi tersebut menunjukkan perlunya penguatan orientasi pembiayaan kepada UMKM, terutama usaha mikro dan kecil yang memiliki potensi berkembang serta memberikan kontribusi terhadap perekonomian lokal.
OJK Soroti Risiko Kredit dan Penguatan Permodalan
Selain mendorong pembiayaan UMKM, OJK juga menyoroti sejumlah risiko yang perlu menjadi perhatian industri BPR/S, terutama pengelolaan Agunan yang Diambil Alih (AYDA) dan kredit sindikasi.
Hingga September 2026, nilai AYDA BPR/S Bali mencapai Rp1,48 triliun atau meningkat 11,99 persen secara tahunan. Sementara itu, kredit sindikasi tercatat Rp1,48 triliun atau tumbuh 23,69 persen, dengan rasio NPL mencapai 18,82 persen.
OJK menilai kondisi tersebut membutuhkan penguatan analisis pembiayaan, penilaian agunan, pemantauan proyek, serta pengendalian konsentrasi risiko.
Dari sisi kelembagaan, jumlah BPR/S yang belum memenuhi ketentuan modal inti minimum mengalami penurunan signifikan, dari 40 BPR/S pada Desember 2020 menjadi lima BPR/S pada September 2026.
Sementara itu, dari 10 grup kepemilikan yang menjadi perhatian konsolidasi, enam grup telah menyelesaikan proses konsolidasi dan empat grup lainnya masih dalam proses.
OJK mendorong BPR/S untuk memperbaiki kualitas aset berdasarkan kondisi riil debitur, mempercepat penyelesaian AYDA, meningkatkan disiplin pengelolaan kredit sindikasi, serta menyusun Rencana Bisnis Bank berdasarkan potensi pasar yang realistis.
Penguatan permodalan dan integritas kelembagaan juga menjadi perhatian untuk menjaga ketahanan industri serta kepercayaan masyarakat.
Perluas Akses Keuangan, Dukung Ekonomi Bali Berkelanjutan
Dalam upaya memperluas akses pembiayaan, OJK menegaskan pentingnya penguatan peran BPR/S di wilayah operasional masing-masing sebagaimana diarahkan dalam Roadmap Pengembangan dan Penguatan Industri BPR dan BPRS (RP2B) 2024–2027.
Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) yang menempatkan usaha mikro dan kecil serta masyarakat di wilayah operasional sebagai fokus utama pelayanan BPR/S.
Kegiatan evaluasi tersebut juga menghadirkan narasumber dari Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, dan Bappeda Provinsi Bali. Pembahasan mencakup perkembangan ekonomi, potensi sektor usaha, arah pembangunan daerah, serta peluang penguatan kapasitas dan digitalisasi BPR/S.
Selain aspek ekonomi, pengembangan industri BPR/S di Bali diharapkan tetap memperhatikan prinsip keberlanjutan dan kearifan lokal melalui filosofi Tri Hita Karana yang menekankan keseimbangan hubungan manusia, lingkungan, dan kehidupan sosial kemasyarakatan.
OJK Provinsi Bali akan terus memperkuat pengawasan berbasis risiko, meningkatkan kapasitas kelembagaan, serta mendorong konsolidasi dan penguatan permodalan BPR/S.
Upaya tersebut dilakukan melalui sinergi dengan pemerintah daerah, Bank Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Perbarindo, serta pemangku kepentingan lainnya, termasuk melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Bali.
Melalui penguatan kinerja, tata kelola, dan pengelolaan risiko secara berkelanjutan, OJK berharap BPR/S semakin tangguh dan berdaya saing sekaligus mampu memperluas akses pembiayaan UMKM untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Bali yang inklusif dan berkelanjutan. (LE-003)
