Badung, LenteraEsai.id – Jajaran Imigrasi di Bali menindak 26 warga negara asing (WNA) dalam serangkaian operasi pengawasan selama sepekan pada awal November 2026. Dari jumlah tersebut, sebanyak 24 orang dideportasi, sementara dua WNA lainnya dipindahkan ke Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Denpasar.
Salah satu kasus yang menjadi perhatian adalah penindakan terhadap 15 warga negara Malaysia yang diduga menyalahgunakan izin tinggal untuk menjalankan bisnis pinjaman daring atau pinjaman online (pinjol).
Kantor Imigrasi Ngurah Rai mendeportasi 19 WNA dalam periode 31 Oktober hingga 6 November 2026. Sebanyak 15 di antaranya merupakan warga Malaysia yang sebelumnya terjaring operasi pengawasan pada 22 Oktober 2026 karena penyalahgunaan izin tinggal terkait aktivitas bisnis pinjaman daring.
Kepala Kantor Imigrasi Ngurah Rai, Novyandri, menjelaskan bahwa ke-15 WNA tersebut dideportasi dalam dua tahap. Sebanyak tujuh orang dipulangkan pada Kamis (5/11/2026), sedangkan delapan orang lainnya pada Jumat (6/11/2026) menggunakan penerbangan AK375 tujuan Kuala Lumpur.
Sebelum ditindak, mereka diketahui menggunakan Izin Tinggal Kunjungan Beberapa Kali Perjalanan atau Multiple Entry indeks D1.
Selain kasus bisnis pinjol, Imigrasi Ngurah Rai juga mendeportasi dua WNA asal Rusia berinisial ET dan LK akibat penyalahgunaan izin tinggal.
ET diketahui menyalahgunakan izin tinggal kunjungan beberapa kali perjalanan dengan melakukan praktik di sebuah klinik kecantikan. Sementara itu, LK yang memegang Izin Tinggal Terbatas (ITAS) Remote Worker diketahui terlibat dalam kegiatan promosi vila melalui akun media sosial Telegram.
Dua WNA lainnya juga dikenai tindakan deportasi. JWF, warga negara Australia, dipulangkan pada Selasa (3/11/2026) setelah terlibat keributan dan penganiayaan terhadap penghuni vila. Adapun PJL, warga negara Inggris, dideportasi pada Sabtu (31/10/2026) karena mengalami kelebihan masa tinggal atau overstay selama 65 hari.
Imigrasi Denpasar Deportasi Lima WNA
Penindakan terhadap warga negara asing juga dilakukan Kantor Imigrasi Denpasar terhadap tujuh WNA dalam kurun waktu 5–8 November 2026.
Dari jumlah tersebut, lima orang dideportasi karena berbagai pelanggaran keimigrasian dan dugaan aktivitas ilegal.
Kelima WNA tersebut masing-masing AJV (46), warga negara Prancis, yang dideportasi pada 5 November 2026 karena overstay lebih dari 60 hari.
Selanjutnya, AS (29), warga negara Rusia, dipulangkan pada 6 November 2026 karena diduga kuat terlibat dalam aktivitas prostitusi ilegal.
Pada 7 November 2026, Imigrasi Denpasar juga mendeportasi AJAO (63), warga negara Australia, akibat overstay dan tidak bersedia membayar denda beban yang telah ditentukan. Pada hari yang sama, JN (35), warga negara Uganda, dideportasi atas dugaan keterlibatan dalam praktik prostitusi ilegal.
Sementara itu, LML (32), warga negara Belgia, dideportasi pada 8 November 2026 karena dinilai melakukan kegiatan berisiko yang mengganggu keamanan dan ketertiban umum serta tidak mematuhi hukum yang berlaku di Indonesia.
Selain lima deportasi tersebut, dua WNA lainnya, yakni BDC (32), warga negara Nigeria, dan CYA (31), warga negara Ghana, dipindahkan ke Rudenim Denpasar pada Jumat (6/11/2026).
Keduanya diketahui melanggar ketentuan masa tinggal, masing-masing dengan catatan overstay selama 120 hari dan 54 hari.
Imigrasi Tegaskan Pengawasan WNA
Kepala Kantor Imigrasi Denpasar, R. Haryo Sakti, menegaskan bahwa setiap warga negara asing yang berada di wilayah Indonesia wajib mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Menurutnya, penegakan hukum keimigrasian akan terus dilakukan secara konsisten terhadap warga negara asing yang terbukti melakukan pelanggaran.
Imigrasi Bali memastikan pengawasan terhadap keberadaan orang asing terus diperkuat agar aktivitas mereka memberikan manfaat bagi daerah tanpa mengabaikan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.
Penindakan tersebut merupakan bagian dari komitmen Imigrasi dalam menjaga keamanan dan ketertiban di Bali, sejalan dengan arahan Direktur Jenderal Imigrasi Hendarsam Marantoko untuk menghadirkan pengawasan optimal serta penegakan hukum yang berkeadilan. (LE-003)
