Denpasar, LenteraEsai.id – Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Provinsi Bali resmi memiliki kepengurusan baru periode 2026–2031. Dalam Musyawarah Wilayah (Muswil) BMPS Provinsi Bali, Dr. Made Sumitra Chandra Jaya dari Yayasan Taman Pendidikan 45 terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum BMPS Bali menggantikan Gede Ngurah Ambara Putra SH yang telah menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) akhir masa jabatannya.
Pelantikan Pengurus BMPS Wilayah Bali mengusung tema “Kolaborasi Pendidikan Swasta Mewujudkan Pendidikan Berkarakter untuk SDM Bali Unggul” dan berlangsung di Gedung Wiswasabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Sabtu (16/5/2026) pagi.
Muswil tersebut dihadiri pimpinan majelis lintas agama, para ketua yayasan pendidikan se-Bali, serta sejumlah pemangku kepentingan di bidang pendidikan.
Ketua Umum BMPS Pusat, Ki Dr. Saur Panjaitan XIII, menegaskan bahwa sekolah swasta dan negeri memiliki perbedaan karakter, namun tidak boleh diperlakukan berbeda. Menurutnya, seluruh lembaga pendidikan memiliki tujuan yang sama, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa.
“Sekolah swasta dan negeri itu berbeda, tetapi tidak untuk dibeda-bedakan. Mari berkolaborasi dan bersama-sama menyampaikan aspirasi pendidikan swasta kepada pemerintah,” ujarnya.
Ia juga menyoroti pentingnya pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang mengacu pada regulasi pemerintah, termasuk Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang PPDB.
Menurutnya, pemerintah perlu melakukan kajian menyeluruh terkait jumlah lulusan dan daya tampung sekolah negeri maupun swasta agar tidak terjadi persaingan yang tidak sehat.
“Jangan sampai kita bersaing, tetapi justru harus bersanding untuk memajukan pendidikan,” katanya.
Sementara itu, Ketua Umum BMPS Bali terpilih, Dr. Made Sumitra Chandra Jaya, menekankan pentingnya pendidikan yang mampu melahirkan generasi unggul tanpa kehilangan akar budaya Bali di tengah derasnya perubahan global dan perkembangan teknologi.
“Kita hidup di zaman yang berubah sangat cepat. Pendidikan harus mampu melahirkan manusia yang utuh, mampu bersaing secara global tetapi tetap memiliki akar budaya,” ujarnya.
Ia menilai perkembangan teknologi dan kecerdasan buatan (AI) membawa tantangan baru bagi generasi muda Bali. Anak-anak saat ini dinilai semakin dekat dengan teknologi, namun di sisi lain menghadapi krisis kedisiplinan, menurunnya rasa hormat, kepedulian sosial, dan empati.
“AI akan mengubah banyak pekerjaan dan persaingan global semakin meningkat. Kalau tidak siap, anak-anak Bali bisa kehilangan peluang di tanahnya sendiri,” tegasnya.
Karena itu, menurut Sumitra, pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab sekolah, tetapi juga keluarga, masyarakat, dan pemerintah.
Ia juga menegaskan bahwa di bawah kepemimpinannya, BMPS Bali akan membangun komunikasi yang lebih intensif dengan Pemerintah Provinsi Bali, termasuk dalam pembahasan regulasi pendidikan, penganggaran, hingga persoalan penerimaan siswa baru yang dinilai terus menjadi persoalan setiap tahun.
“Kami ingin membangun bersama. Tidak ada lagi perbedaan antara sekolah negeri dan swasta. Kami berkomitmen bersama pemerintah untuk memajukan pendidikan di Bali,” katanya.
BMPS Bali juga mendukung program “Satu Keluarga Satu Sarjana” yang telah berjalan dengan dukungan pembiayaan dari Pemerintah Provinsi Bali.
Selain itu, BMPS Bali berencana menjalin kerja sama dengan Dinas Sosial terkait program Sekolah Rakyat dengan memanfaatkan sekolah atau yayasan yang mengalami kekurangan murid, khususnya di daerah seperti Karangasem dan Gianyar.
Menurut Sumitra, berdasarkan data tahun sebelumnya terdapat 27 SMA swasta yang tutup akibat minim siswa.
“Daripada membangun sekolah baru, lebih baik memanfaatkan sekolah yang sudah ada tetapi kekurangan murid. Sekolah rakyat bisa masuk melalui pola kerja sama,” jelasnya.
Saat ini, BMPS Bali menaungi hampir 500 yayasan penyelenggara pendidikan di seluruh Bali.
Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Made Dewa Indra, menegaskan Pemerintah Provinsi Bali tidak pernah membedakan antara pendidikan negeri dan swasta.
“Pemerintah Provinsi Bali tidak pernah membuat sekat antara perguruan negeri dan swasta. Semuanya berjalan dalam koridor masing-masing dan saling mendukung. Jika ada dinamika, tinggal dikomunikasikan bersama,” ujarnya.
Menutup rangkaian kegiatan Muswil dan pelantikan pengurus BMPS Bali, semangat kolaborasi antara perguruan negeri dan swasta kembali ditegaskan sebagai fondasi penting dalam membangun masa depan pendidikan di Bali. Seluruh pihak sepakat bahwa pendidikan bukan tentang persaingan antarlembaga, melainkan tentang bagaimana bersama-sama menciptakan generasi muda yang unggul, berkarakter, dan mampu menghadapi tantangan global tanpa kehilangan jati diri budaya Bali.
Sekolah negeri dan swasta dinilai memiliki peran yang sama penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Perbedaan sistem pengelolaan tidak boleh menjadi alasan munculnya sekat ataupun perlakuan yang tidak seimbang. Justru melalui sinergi, pemerataan akses pendidikan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia dapat diwujudkan secara lebih merata hingga ke seluruh daerah di Bali.
BMPS Bali berharap komunikasi yang terbuka dengan pemerintah daerah dapat terus diperkuat, terutama dalam menyikapi persoalan daya tampung sekolah, pemerataan siswa, hingga penguatan kualitas pendidikan berbasis karakter. Dengan semangat “bersanding, bukan bersaing”, seluruh elemen pendidikan diharapkan mampu berjalan beriringan demi menciptakan generasi Bali yang cerdas, adaptif, inovatif, serta tetap berakar pada nilai budaya dan kearifan lokal. (LE-Vivi)
