Mangupura, LenteraEsai.id – DPRD Kabupaten Badung secara maraton melakukan rapat kerja (raker) dengan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Badung. Dimulai Senin, 06 April 2026 lalu, Komisi III DPRD Badung dipimpin Ketuanya, Made Ponda Wirawan raker dengan Dirut Perumda Air Minum Mangutama Kabupaten Badung, Wayan Suyasa dan jajaran. Raker tersebut menyikapi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Badung TA 2025.
Giliran, Kamis, 09 April 2026 siang Komisi I dan Komisi II DPRD Badung dalam waktu bersamaan menggelar raker di ruang rapat terpisah. Raker Komisi I menempati ruang rapat Gosana II Kantor DPRD Badung dengan sejumlah OPD. Sedang Komisi II raker di ruang rapat Gosana III dengan empat OPD. Yakni Dinas PUPR, Dinas Perkim, Dinas Perhubungan dan Dinas Pariwisata Pemkab Badung.
Raker Komisi II dipimpin Ketuanya, Made Sada, tetapi diawali dengan kata pengantar oleh Sekretaris Komisi II, Wayan Edy Sanjaya. Suasana sedikit beda, karena semua peserta raker menggunakan pakaian adat Bali bertepatan hari Kamis. Satu persatu peserta pimpinan OPD atau yang mewakili, diberikan waktu untuk menyampaikan paparan serapan anggaran untuk merealisasikan program kegiatan dalam TA 2025. Jumlah pagu anggaran, jenis kegiatan. Dimulai dari Plt Dinas PUPR Badung yang menyampaikan secara bergantian dengan Sekdisnya.
Menariknya, paparan Plt PUPR baru berjalan beberapa saat seorang anggota Komisi II “interupsi” (menyela Red-). Dan disusul anggota lainnya. Mereka menilai penjelasan Plt Kadis PUPR Badung tidak jelas. Dimana lokasi proyek, apa nama proyeknya dan seterusnya. Paparan juga dinilai kurang simpel. Ada beberapa program dinas ini yang serapan anggarannya sangat rendah, kurang dari 50 persen. Hal itu pun dipertanyakan.
Paparan serapan anggaran TA 2025 selanjutnya dari Dinas Perkim Badung, kemudian Dinas Perhubungan dan terakhir Dinas Pariwisata Badung. Anggota Komisi II, Made Sukses banyak mencecar Plt Dinas Perhubungan Badung. Yakni mengenai mengapa OPD ini tidak pernah tuntas menangani lampu penerangan jalan (LPJ) yang padam.
“Khusus LPJ di wilayah Kuta Selatan yang saya amati, masih banyak yang padam. Hal itu terjadi dari tahun ke tahun. Padahal merupakan kawasan pariwisata internasional. Banyak lokasi gelap mengundang orang melakukan tidak kriminal, ” tandas
Sukses yang dari Dapil Kuta Selatan itu.
Masalah sampah dan kemacetan lalulintas juga mencuat dalam raker Komisi II DPRD Badung dengan empat OPD. Usai raker Ketua Komisi II, Made Sada menjawab awak media massa menjelaskan, empat OPD peserta raker sudah melaksanakan program TA 2025. Tetapi memang ada yang belum optimal penyerapan anggarannya. Karena berbagai alasan kendala.
“Kami tentu saja meminta penyarapan anggaran TA 2026 lebih maksimal, ” katanya kalem.
Pewarta: Made Astra
Redaktur: Laurensius Molan
