Singaraja, LenteraEsai.id – Penjabat (Pj) Bupati Buleleng Ketut Lihadnyana menegaskan bahwa dirinya tidak ingin maju atau ikut serta dalam kontestasi pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak pada 27 November mendatang.
Penegasan itu disampaikan Pj Bupati Lihadnyana saat menjadi narasumber dalam dialog interaktif di Nuansa Giri FM di Singaraja, Rabu (5/6/2024). Belakangan ini, ada sejumlah kalangan yang mengharapkan Lihadnyana bersedia mencalonkan diri sebagai Bupati Buleleng pada Pilkada serentak mendatang.
Namun demikian, Pj Bupati Lihadnyana menegaskan bahwa dirinya telah memiliki perencanaan yang matang setelah menyelesaikan tugasnya sebagai aparatur sipil negara (ASN) di jajaran Pemprov Bali. Dan tidak ada rencana untuk masuk ke dalam ranah politik apapun.
“Di samping ongkos, saya tidak memiliki kemampuan manajerial untuk memimpin, keluarga juga tidak merestui, dan saya sudah memiliki perencanaan hidup ‘wanaprasta’ dan sudah belajar. Karena di umur-umur tertentu sudah seharusnya kita lebih mengendalikan diri dari sifat-sifat manusia seperti ‘sad ripu’ dan yang kita inginkan adalah ketenangan,” ujar Lihadnyana yang diketahui cukup banyak melakukan terobosan di bidang pembangunan sejak menjadi Pj Bupati Buleleng akhir Agustus 2022 lalu.
Pj Bupati Lihadnyana mengatakan sebagai orang birokrasi yang ditugaskan untuk menjadi penjabat bupati, adalah dalam rangka mengisi kekosongan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, pemasyarakatan, serta memfasilitasi pemilu dan pemilukada. Bukan sebagai calon kepala daerah.
“Sebagai orang Buleleng, saya hanya menginginkan agar pembangunan Buleleng menjadi lebih cepat dari sebelumnya. Saya hanya mengajak, mari bersama-sama membangun jiwa masyarakat untuk merasa memiliki Buleleng. Di manapun kita berada, Buleleng harus ditempatkan paling atas. Sekarang yang kami harapkan adalah izinkan kami untuk melaksanakan tugas-tugas selaku Penjabat Bupati, sehingga benar-benar bisa meletakkan satu landasan yang kuat untuk dilanjutkan oleh kepala daerah terpilih nantinya,” ucapnya, penuh semangat.
Soal upaya percepatan pengangkatan tenaga non-ASN yang sempat dikaitkan dengan politik, Pj Bupati Lihadnyana menyatakan bahwa pihaknya hanya ingin memberikan suatu kepastian status kepegawaian bagi mereka. Kepastian yang tak hanya dapat membantu pegawai yang bersangkutan, namun juga keluarga para tenaga kontrak untuk lebih menyejahterakan perekonomiannya.
“Intinya adalah benar-benar murni dari jiwa yang paling dalam. Kami memahami betul harapan tenaga non-ASN. Dalam konteks kita menangani masalah non-ASN ini tidak ada motif lain, jangan sampai ini dikaitkan dengan politik. Karena, pertama saya tidak maju, kedua karena saya memahami betul bagaimana nasib tenaga non-ASN apabila tidak memiliki status kepegawaian yang jelas. Semoga masyarakat bisa menilai dengan jernih mengenai hal ini,” katanya, menegaskan.
Pewarta: Vika Jantika
Redaktur: Laurensius Molan
