Mangupura, LenteraEsai.id – Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Badung I Made Ponda Wirawan pada Senin, 1 April 2024 memimpin rapat kerja (raker) dengan empat OPD lingkup Pemkab Badung, yakni Kepala Satpol PP I Gusti Agung Ketut Suryanegara, Kepala Pelaksana BPBD, Kasubag Perencanaan BKPSDM Ni Made Sastrini dan perwakilan Dinas Damkar dan Penyelamatan I Wayan Darma.
Rapat dibuka pukul 10.00 Wita bertempat di ruang rapat Madya Gosana II Gedung DPRD Badung di Mangupura. Selain ketua komisi, hadir pula Wakil Ketua Komisi I I Wayan Regep dan dua anggota masing-masing I Wayan Loka Astika dan AA Ngurah Ketut Nadi Putra. Tampak pula hadir tiga tenaga ahli Komisi I DPRD Badung.
Raker ini dilaksanakan terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Badung TA 2023 yang telah disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Badung 24 Maret 2024 lalu.
Suasana raker siang itu cukup hidup karena semua pimpinan dan anggota Komisi I menyampaikan tanggapan, pertanyaan, pendapat dan koreksi terhadap penjelasan dari empat OPD. Kemudian pimpinan OPD pun berusaha memberi jawaban balik atas pertanyaan, usul dan kritikan Komisi I.
Pertanyaan Komisi I DPRD Badung antara lain mengenai seputar penyerapan anggaran 2023. Yakni adanya alokasi anggaran yang tidak terserap seluruhnya oleh sejumlah OPD. Hal itu dijawab karena ada beberapa kendala. Ada pula pimpinan OPD yang beralasan untuk penghematan anggaran.
Mengemuka pula dalam raker itu, OPD yang kekurangan personel, misalnya Dinas Damkar dan Satpol PP. Sedangkan BPBD menyebutkan tentang kelambatan realisasi bantuan bagi warga terdampak bencana, lantaran harus bersinergi dengan OPD lainnya.
Hal yang paling banyak mengemuka disampaikan Komisi I, yaitu perlunya Pemkab Badung merekrut CPNS/ASN dengan memprioritaskan tenaga kontrak di lingkup Pemkab Badung yang belum lolos jadi P3K, antara lain melalui langkah koordinasi dan berjuang ke Kementerian MenPANB-RB. Untuk itu, Komisi I pun siap bersama-sama mengawal.
Ketua Komisi I DPRD Badung Made Ponda Wirawan usai raker menjawab awak media massa menjelaskan, pihaknya dalam raker meminta pertanggungjawaban kepada masing-masing OPD terkait LKPJ Bupati Badung TA 2023. Terutama tentang penyerapan anggaran dalam merealisasikan program dan pelayanan masyarakat Badung.
“Secara umum kami mengapresiasi kinerja empat OPD peserta raker tadi. Walau ada beberapa poin yang kami koreksi. Misalnya ada pegawai yang tidak disiplin. Namanya terdaftar sebagai pegawai kontrak, terima gaji tetapi tidak pernah datang,” ujar Ponda Wirawan, tanpa bersedia menyebut nama pegawai yang dimaksud.
Ditambahkan Ponda Wirawan, ke depan pihaknya minta supaya pimpinan OPD lebih meningkatkan disiplin pegawai. Apalagi BKPSDM mengungkapkan bahwa nanti akan ada memberikan reward kepada mereka yang benar-benar bekerja dengan baik.
Pewarta: I Made Astra
Redaktur: Laurensius Molan
