judul gambar
HeadlinesKlungkung

Pj Bupati Jendrika Hadiri Rakor Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Tahun 2024

Klungkung, LenteraEsai.id – Pj Bupati Klungkung I Nyoman Jendrika menghadiri rapat koordinasi (Rakor) mengenai Program Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Tahun 2024, bertempat di Ruang Rapat Praja Mandala Kantor Bupati Klungkung, Rabu (27/3).

Pj Bupati Nyoman Jendrika dalam sambutannya menyampaikan MCP adalah sistem pelaporan yang dibuat oleh KPK untuk melaporkan upaya pencegahan korupsi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah setiap tahun. Capaian MCP KPK Pemerintah Kabupaten Klungkung Tahun 2023, dari 8 area intervensi yang telah ditentukan, telah tercapai hasil untuk Kabupaten Klungkung sebesar 93,81 % (94%), dengan posisi berada pada peringkat 31 di Indonesia dan peringkat 7 di Bali.

Dari hasil capaian MCP Tahun 2023 tersebut, hendaknya dapat dijadikan evaluasi bersama sekaligus sebagai dasar di dalam penyusunan rencana aksi MCP di tahun 2024 dengan menyesuaikan sesuai pedoman MCP 2024, ucapnya.

“Mengenai hal-hal yang masih belum tercapai di tahun 2023, saya tugaskan pimpinan OPD serta instansi terkait untuk segera mengambil langkah-langkah strategis dengan meningkatkan koordinasi antar OPD serta instansi lainnya,” ujar Nyoman Jendrika.

Pj Bupati I Nyoman Jendrika menyampaikan SPI merupakan skor yang menunjukkan persepsi baik pihak internal maupun eksternal instansi terkait dengan pelaksanaan pencegahan korupsi yang telah dilaksanakan instansi. Adapun hasil survei penilaian Integritas (SPI) Tahun 2023 adalah 78,23.

“Selamat datang dan terima kasih atas dilakukannya rapat koordinasi oleh KPK di Kabupaten Klungkung serta mohon bimbingan arahan kepada kami dalam melaksanakan MCP dengan 8 area intervensinya,” ujar Nyoman Jendrika.

Direktur/Kasatgas Korsup Wilayah V KPK RI Nurul Ichsan Al Huda menyampaikan mengenai tugas dan kewenangan KPK yang diatur dalam UU No.19 Tahun 2019; Tugas Koordinasi KPK berdasarkan Pasal 8 Undang-Undangan No.19 Tahun 2019; tujuh jenis Tindak Pidana Korupsi berdasarkan UU No.31/1999 jo UU No.20/2001; tindak Pidana lain yang berkaitan dengan Tipikor; Strategi Pemberantasan Korupsi; dan Sertifikasi Aset Daerah; serta mengenai Indeks Perilaku Anti-Korupsi (IPAK) 2023.

Dalam Rapat Koordinasi tersebut membahas mengenai Monitoring Center For Prevention (MCP), Survey Penilaian Integritas (SPI), Penertiban Aset dan Optimalisasi Pajak Daerah Pemerintah Kabupaten Klungkung. Hadir dalam Rakor tersebut, kalangan OPD di lingkungan Pemkab Klungkung dan instansi terkait lainnya.

Pewarta: Vika Jantika
Redaktur: Laurensius Molan
Lenteraesai.id