Mangupura, LenteraEsai.id – Ketua DPRD Kabupaten Badung I Putu Parwata memimpin rapat paripurna DPRD Badung di Gedung Dewan di Mangupura pada Rabu siang, 9 Agustus 2023, yang diisi dengan agenda penjelasan Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta.
Ada dua agenda yang dijelaskan Bupati Badung siang itu. Pertama terhadap rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Badung TA 2023. Kedua rancangan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kabupaten Badung TA 2023.
Seperti biasa Ketua DPRD Badung didampingi dua orang wakil ketua, yaitu Wakil Ketua I I Wayan Suyasa dan Wakil Ketua II I Made Sunarta. Dari eksekutif hadir Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa, Sekda Badung I Wayan Adi Arnawa beserta jajaran OPD, serta Forpimda Badung, Sekretaris DPRD Badung I Gusti Agung Made Wardika dan undangan lainnya.
Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta berhalangan hadir dalam rapat paripurna DPRD Badung siang itu, sehingga penjelasan KUA- PPAS APBD Badung 2023 dibacakan Wakil Bupati Badung Ketut Suiasa.
Dijelaskan bahwa pendapatan daerah dirancang Rp 7,4 triliun lebih. Meningkat Rp 1,3 triliun lebih (22,13 persen) dari APBD induk 2023 sebesar Rp 6,06 triliun lebih. Belanja daerah dirancang Rp 8,4 triliun lebih. Meningkat sebesar Rp 2,4 triliun lebih atau 39,70 persen dari APBD Induk 2023 sebesar Rp 6,06 triliun lebih.
Anggaran sebesar itu digunakan untuk belanja operasional Rp 5,1 triliun lebih, belanja modal Rp 1,4 triliun lebih dan belanja tidak terduga Rp 77,7 miliar lebih.
Ada yang mencolok dalam rancangan perubahan KUA-PPAS tahun anggaran (TA) 2023. Yaitu alokasi anggaran untuk pengelolaan permuseuman sebesar Rp 84,5 miliar lebih. Meningkat fantastis yaitu Rp 83,1 miliar lebih dari APBD Induk 2023 yang hanya sebesar Rp 1,4 miliar lebih.
Dikatakan bahwa perubahan pagu anggaran untuk pengelolaan permuseuman itu disebakan adanya peningkatan pada sub kegiatan penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana museum. Sedang anggaran untuk bencana alam dalam perubahan KUA-PPAS APBD 2023 hanya Rp 150 juta.
Usai rapat paripurna DPRD Badung, awak media menanyakan fantastisnya kenaikan anggaran untuk program permuseuman tersebut kepada Wakil Bupati Badung Ketut Suiasa. Wabup menjelaskan, anggaran itu termasuk mencakup kegiatan pelestarian naskah-naskah yang ada di masyarakat. “Pemerintah juga akan menduplikasi naskah-naskah kuno dan penting yang ada di masyarakat. Sehingga naskah aslinya masih di masyarakat, duplikatnya ditaruh di perpustakaan,” katanya.
Ketua DPRD Badung Putu Parwata didampingi dua orang wakilnya menjawab wartawan menjelaskan, pihaknya sangat mengapresiasi keberanian eksekutif memasang target tinggi dalam perubahan KUA-PPAS. Khususnya peningkatan pendapatan asli daerah, terkait potensi sumber pendapatan asli daerah (PAD) Badung, termasuk pulihnya pariwisata ke Badung.
“Berdasarkan asumsi-asumsi rekan-rekan di eksekutif, melihat kondisi di lapangan, sehingga berani memasang target pendapatan seperti disampaikan dalam rancangan tadi,” kata Parwata.
Terkait anggaran permuseuman yang naik fantastis Ketua DPRD Badung juga mengaku kaget. Di sisi lain alokasi anggara untuk bencana sangat kecil. Pihaknya nanti akan meminta untuk dievaluasi.
Setelah rapat paripurna DPRD Badung, pukul 13.00 Wita dilanjutkan menggelar rapat badan anggaran (bangar). Yakni antara Bangar DPRD Badung diketuai Ketua DPRD Badung Putu Parwata dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) diketuai Sekda Badung Wayan Adi Arnawa. Dalam rapat banggar tersebut juga mencuat tentang alokasi anggaran untuk permuseuman yang naik tajam dalam rancangan KUA-PPAS. Badan anggaran dewan minta hal itu dievaluasi.
Selebihnya Ketua Bangar DPRD Badung Putu Parwata mengapresiasi pemerintah (eksekutif) yang dinilai kreatif dan berani merancang perubahan pendapatan dari Rp 5 triliun lebih di APBD Induk 2023 menjadi Rp 6,5 triliun lebih. Total Pendapatan menjadi Rp 7,4 triliun lebih. Dan APBD Badung menjadi Rp 8, 4 triliun lebih.
Ketua TAPD Badung Wayan Adi Arnawa menjelaskan, kenaikan pendapatan yang dirancang dalam KUA-PPAS 2023 bertumpu pada pajak daerah. Indiktor terjadi kenaikan penerimaan daerah hingga Juli 2023 sudah mencapai Rp 500 miliar lebih. “Tren wisatawan datang ke Bali pascapandemi Covid-19 sudah meningkat. Kami harapkan situasi makin kondusif,” ujarnya, menyampaikan. (LE/Ima)
