Denpasar, LenteraEsai.id – Penjabat (Pj) Bupati Buleleng Ketut Lihadnyana menginginkan kain-kain tenun khas Kabupaten Buleleng, Bali bagian utara, memiliki hak paten atau Hak Atas Kekayaan Intelektual (HaKI), sehingga pihak lain tidak begitu saja gampang meniru atau menjiplaknya.
Pj Bupati Lihadnyana menyampaikan hal itu saat ditemui usai mengikuti peragaan busana Kain Tenun Khas Bali dalam rangka pembukaan Pameran Bali Bangkit Tahap Tiga 2023, di Gedung Ksirarnawa, Taman Budaya Bali di Denpasar, Minggu (16/4/2023).
Lihadnyana menyebutkan, saat ini Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buleleng sedang mendata jumlah produk-produk kain tenun hasil dari lahan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Buleleng. Tidak hanya kain endek, tapi juga kain songket dan yang lainnya. “Semua akan kita data dan akan kita ajukan untuk memperoleh HaKI atas produk-produk tersebut,” ucapnya.
Pengajuan HaKI atas produk-produk kain ini akan dilakukan seperti halnya produk pertanian. Saat ini sudah ada produk pertanian Buleleng yang diajukan untuk mendapatkan HaKI. “Oleh karena itu, pengajuan HaKI ini akan terus kami dorong untuk melindungi kain khas Buleleng produksi dari para pengelola UMKM,” ujar Lihadnyana, menandaskan.
Namun, lanjut Lihadnyana, kepemilikan HaKI tidak akan ada artinya jika pemerintah tidak memfasilitasi para UMKM. Baik itu dalam konteks desain, pemasaran, ataupun peningkatan kualitas produk yang dihasilkan. Sehubungan dengan itu, dengan adanya Unit Pelaksana Teknis Pusat Layanan Usaha Terpadu (UPT PLUT) yang telah dimiliki Buleleng saat ini, bisa mendorong kreativitas produk-produk UMKM. “Sehingga nantinya UMKM-UMKM yang ada bisa unggul. Tidak hanya di Bali, melainkan secara nasional,” katanya.
Pria yang juga Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Provinsi Bali ini menambahkan, penguatan-penguatan fasilitasi di PLUT terus dilakukan. Dimulai dari segi pemasaran. Kemudian, ada pelatihan-pelatihan bagi para UMKM untuk peningkatan kualitas. Setelah itu, segi manajerial juga diperhatikan. Termasuk digitalisasi dalam hal pemasaran dan pelibatan pihak-pihak terkait dalam pemasaran tersebut.
“Kita akan dorong terus UMKM bisa berjualan secara digital. Saya yakin dengan pola-pola seperti ini UMKM akan maju. Sekali lagi ini tidak bisa dilakukan hanya oleh pemerintah. Tapi juga perlu kesadaran kolektif dari UMKM untuk meningkatkan kualitas karena persaingan semakin sengit,” ujar Lihadnyana, menekankan. (LE/Nom)
