Denpasar, LenteraEsai.id – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Bulan Bintang (PBB) Kota Denpasar mengapresiasi KPU Kota Denpasar yang dapat penghematan anggaran sebesar Rp7,4 miliar pada ajang Pemilihan Wali Kota (Pilwali) Denpasar tahun 2020 lalu.
Anggaran yang tersisa sebesar itu kemudian dikembalikan ke Kas Daerah Kota Denpasar.
“Kami PBB Denpasar mengapresiasi KPU telah berhasil penghematan anggaran sebesar Rp7,4 miliar, dan mengucapkan terima kasih karena Pilwali tahun 2020 bisa berjalan lancar, aman, tertib dan kondusif,” kata Ketua DPC PBB Kota Denpasar Rudianto, Kamis (29/4).
Saat diwawancara di sela-sela Rapat Evaluasi Pendistribusian Logistik Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Denpasar Tahun 2020, Rudianto menuturkan, penghematan anggaran sebesar Rp7.451.111.382 yang dilakukan KPU Kota Denpasar, terbukti tidak dengan mengurangi kinerjanya.
Untuk itu, rasa syukur kepada Tuhan harus dipanjatkan, karena kerja besar pada ajang Pilwali tersebut telah bisa dituntaskan dengan baik dari awal sampai akhir, ucapnya.
“Atas nama Partai Bulan Bintang Kota Denpasar selalu mendukung dan bersinergi, serta mengucapkan terima kasih kepada KPU Kota Denpasar yang telah menyelenggarakan Pilwali Kota Denpasar dengan lancar, tertib dan berintegritas,” ujar Rudianto.
Ketua KPU Kota Denpasar I Wayan Arsa Jaya mengatakan, pada Pilwali 2020 pihaknya mengajukan rancangan anggaran belanja (RAB) atau kebutuhan anggaran sebesar Rp32,4 miliar. KPU Kota Denpasar selaku penerima hibah pemilihan tahun 2020, melakukan perjanjian hibah dengan Pemerintah Daerah Kota Denpasar.
Dari jumlah anggaran yang diberikan, setelah diproses, KPU Kota Denpasar melakukan pengurangan anggaran atau penghematan dengan menyisakan Rp7,4 miliar. “Penghematan anggaran menjadi upaya kami untuk mengelola keuangan daerah dengan berpedoman asas kebutuhan. Artinya, kami berupaya menghemat dan efisiensi anggaran,” ungkap Arsa Jaya.
Menurutnya, yang menjadi sumber penghematan anggaran APBD, antara lain karena pihaknya juga mendapat anggaran dari APBN. “Jadi, ada sisa anggaran daerah yang bisa dikembalikan karena kebutuhan yang lain dapat ditutup oleh dana APBN,” katanya. (LE-DP)
