Denpasar, LenteraEsai.id – Bertempat di Ruang Aula Dharmawangsa Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali (Jamaruli Manihuruk) beserta para Pimpinan Tinggi Pratama dan Para Pejabat Administrator Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali mengikuti Apel Pegawai dan Halal Bihalal bersama Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia secara virtual melalui zoom, Senin (17/5/2021).
Apel pagi virtual ini dilaksanakan secara serentak oleh semua unit pusat, kantor wilayah, serta unit pelaksana teknis di seluruh Indonesia pada pukul 10.00 Wita. Acara dilaksanakan secara langsung di Graha Pengayoman Jakarta yang diikuti oleh Wakil Menteri Hukum dan HAM, para Pimpinan Tinggi Madya, Staf Ahli, Staf Khusus, Penasehat Kehormatan Menteri, serta Para Pimpinan Tinggi Pratama di tingkat pusat.
Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Yasonna H. Laoly sebagai Pembina Apel memberikan amanatnya, pertama-tama mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri dan Selamat Memperingati Kenaikan Isa Al-Masih, bertepatan dengan kedua perayaan tersebut sebagai salah satu contoh wujud Bhinneka Tunggal Ika, potret tenggang rasa, dan persatuan Bangsa Indonesia seutuhnya.
Dalam masa pandemi Covid-19 ini, ia juga mengingatkan untuk memutus mata rantai persebaran COVID-19, gotong royong dan kepedulian antara pemerintah dengan seluruh lapisan masyarakat, yaitu mematuhi protokol kesehatan dengan membudayakan hidup bersih. Beliau menghimbau kepada jajaran Direktorat Jenderal Imigrasi yang bekerja di perlintasan baik perlintasan darat, laut, maupun udara, harus lebih meningkatkan perlindungan diri dan pencegahan bagi WNI maupun WNA yang masuk, dimana sangat dimungkinkan terjangkit Covid-19.
Kepada jajaran Pemasyarakatan juga diimbau agar tidak lengah, kondisi ‘over crowded’ dan kunjungan dalam rangka hari Raya Idul Fitri harus menjadi perhatian bersama, demi untuk mencegah penyebaran Covid-19 di Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan.
Di akhir sambutannya, ia menegaskan terkait peningkatan pelayanan prima, penyerapan anggaran, penyelesaian temuan pemeriksaan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), nilai-nilai indeks kinerja, serta predikat Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) diharapkan menjadi tujuan yang harus diraih bersama. (LE-DK)
