Denpasar, LenteraEsai.id – Perencanaan pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD, penganggaran belanja hibah, serta pengadaan barang dan jasa menjadi tiga area yang mendapat perhatian khusus dalam upaya pencegahan korupsi di lingkungan pemerintah daerah. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong pengawasan lebih tajam terhadap ketiga sektor tersebut agar potensi penyimpangan dapat dikenali dan dicegah sejak dini.
Hal itu disampaikan Kepala Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi (Kasatgas Korsup) Wilayah V.2 KPK RI, Nurul Ichsan Alhuda, dalam Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi dan Perbaikan Tata Kelola Pemerintah Daerah se-Bali Tahun 2026 di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Kamis (12/11).
Rapat koordinasi tersebut dibuka Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra. Dalam sambutannya, ia mengajak seluruh pemerintah daerah di Bali memperkuat komitmen pencegahan korupsi melalui peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan penguatan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
Dewa Made Indra menyampaikan apresiasi kepada KPK yang secara berkelanjutan memberikan pendampingan dan supervisi kepada pemerintah daerah. Menurutnya, sinergi tersebut menjadi bagian penting dalam membangun pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi.
“Atas nama Pemerintah Provinsi Bali, saya menyampaikan apresiasi kepada pimpinan KPK karena secara berkelanjutan melakukan pendampingan dan supervisi kepada kita semua dalam rangka orkestrasi penguatan tata kelola pemerintahan untuk menuju pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi,” ungkapnya.
Ia menegaskan, seluruh pemerintah daerah di Bali pada prinsipnya berkomitmen mengikuti arahan KPK. Pendampingan tersebut diharapkan tidak hanya meningkatkan pemahaman aparatur terhadap aturan, tetapi juga mendorong tindakan nyata untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan dan potensi pelanggaran hukum.
“Jangan ada yang sampai keluar jalur dan bermasalah secara hukum. Oleh karena itu, mari kita ikuti bersama kegiatan ini dengan baik. Tidak hanya pada pertemuan kali ini, tetapi juga melalui aksi nyata untuk melakukan pencegahan terhadap semua hal yang berpotensi menimbulkan tindakan melawan hukum,” tegasnya.
Dalam rapat koordinasi tersebut, penguatan kapabilitas APIP juga menjadi salah satu fokus pembahasan. Koordinator Pengawasan Kelompok Jabatan Fungsional Auditor Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah BPKP Provinsi Bali, Rustam, menekankan perlunya transformasi pengawasan dari pendekatan administratif menuju pengawasan strategis berbasis risiko.
Ia menjelaskan, perubahan model penilaian kapabilitas APIP berdasarkan Peraturan BPKP Nomor 6 Tahun 2025 menitikberatkan pada kualitas pelaksanaan pengawasan, kecukupan bukti, kemampuan mengidentifikasi akar permasalahan, serta efektivitas rekomendasi dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan. Dengan demikian, keberhasilan APIP tidak lagi hanya diukur dari kelengkapan dokumen maupun pencapaian tingkat kapabilitas.
Untuk mendukung perubahan tersebut, inspektorat daerah didorong memperkuat lima elemen kapabilitas APIP, meningkatkan kompetensi auditor, menyusun daftar risiko (risk register), serta menerapkan pengawasan berbasis risiko melalui Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT). Kualitas penugasan, pengendalian mutu, dan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan juga perlu ditingkatkan.
Rustam turut memaparkan hasil evaluasi kapabilitas APIP se-Provinsi Bali pada 2025 yang menunjukkan capaian Level 2 atau Terstruktur. Karena evaluasi tidak dilaksanakan pada 2026, masa pembinaan hingga Desember tahun ini diharapkan dapat dimanfaatkan untuk memperkuat kesiapan menghadapi evaluasi pada 2027.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt.) Inspektur II Kementerian Dalam Negeri, Yudawan Roswinardo, menegaskan bahwa APIP merupakan garda terdepan dalam mewujudkan pemerintahan daerah yang bersih dan akuntabel. Penguatan perannya perlu didukung independensi kelembagaan, pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia dan anggaran, peningkatan kompetensi auditor, serta pengawasan yang memprioritaskan area rawan korupsi.
Menurut Yudawan, efektivitas pengawasan tidak cukup diukur dari jumlah pemeriksaan atau rekomendasi yang diterbitkan. APIP harus mampu menemukan akar permasalahan, memastikan tindak lanjut hasil pengawasan, memperbaiki kelemahan sistem pengendalian intern, serta mencegah penyimpangan serupa terulang. Untuk itu, sinergi KPK, Inspektorat Jenderal Kemendagri, BPKP, dan inspektorat daerah perlu terus diperkuat.
Kembali pada tiga area rawan korupsi yang disoroti KPK, Nurul Ichsan Alhuda menekankan bahwa pengawasan tidak boleh berhenti pada pemeriksaan kelengkapan administrasi. APIP harus mampu mengidentifikasi potensi penyimpangan, anomali, konflik kepentingan, kelemahan sistem pengendalian, hingga kemungkinan kerugian keuangan daerah.
Dalam perencanaan dan penganggaran pokir DPRD, pengawasan perlu memastikan seluruh proses berjalan sesuai ketentuan, didasarkan pada kebutuhan masyarakat, serta terhindar dari penyalahgunaan kewenangan dan konflik kepentingan.
Pada penganggaran belanja hibah, transparansi, ketepatan sasaran, pemenuhan persyaratan, serta pertanggungjawaban melalui proses verifikasi dan evaluasi yang memadai menjadi hal penting. Sementara pada sektor pengadaan barang dan jasa, APIP harus memastikan proses berlangsung kompetitif, efisien, dan transparan, serta bebas dari pengaturan penyedia, penggelembungan harga, suap, gratifikasi, dan konflik kepentingan.
Setiap indikasi penyimpangan perlu ditindaklanjuti sesuai tingkat risikonya melalui reviu, audit, pemantauan, evaluasi, maupun audit investigatif. Nurul juga menekankan pentingnya rekomendasi perbaikan yang konkret, termasuk koreksi anggaran pada tahun anggaran 2026 dan 2027.
Ia mengingatkan bahwa keberhasilan pencegahan korupsi tidak semata-mata diukur dari capaian nilai Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP), tetapi terutama dari perubahan nyata dalam tata kelola pemerintahan daerah.
Melalui rapat koordinasi ini, seluruh pemerintah daerah di Bali diharapkan semakin memperkuat komitmen pencegahan korupsi dengan menempatkan APIP sebagai pengawas strategis yang mampu memberikan peringatan dini, mencegah penyimpangan, dan mendorong perbaikan berkelanjutan. Sinergi antarlembaga serta komitmen kepala daerah dan seluruh jajaran perangkat daerah menjadi bagian penting dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan berintegritas. (LE-IN)
