Denpasar, LenteraEsai.id – Pengadaan barang dan jasa pemerintah tidak lagi sekadar proses administratif untuk merealisasikan anggaran. Lebih dari itu, sektor ini memiliki peran strategis dalam mendorong pembangunan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memperkuat pertumbuhan ekonomi. Karena itu, kompetensi dan integritas pejabat pengadaan menjadi perhatian penting Pemerintah Provinsi Bali.
Pesan tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra, dalam sambutannya yang dibacakan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi Bali, Luh Ayu Aryani, pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) dan Seminar Nasional Ikatan Fungsional Pengadaan Indonesia (IFPI) di Ballroom Grand Santhi Hotel, Denpasar, Kamis (12/11/2026).
Dalam sambutannya, Dewa Made Indra menegaskan bahwa sektor pengadaan barang dan jasa pemerintah menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Mulai dari besarnya alokasi anggaran untuk mendukung pembangunan, perkembangan teknologi digital, hingga meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik.
“Publik menuntut proses pengadaan yang semakin efektif, efisien, transparan, dan akuntabel,” demikian petikan sambutan Sekda yang dibacakan Luh Ayu Aryani.
Menghadapi tantangan tersebut, peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) menjadi salah satu hal yang perlu diperkuat. Pejabat pengadaan dituntut memiliki kompetensi teknis, profesionalisme, serta kemampuan beradaptasi dengan perkembangan teknologi.
“Sumber daya manusia adalah unsur penting yang tak dapat dipisahkan dari kemajuan organisasi,” lanjutnya.
Selain kompetensi, Dewa Made Indra memberikan perhatian khusus terhadap integritas aparatur. Menurutnya, pengadaan barang dan jasa merupakan salah satu sektor yang memiliki kerawanan terhadap praktik korupsi. Potensi penyimpangan dapat muncul dalam berbagai tahapan, mulai dari perencanaan, pembayaran, hingga serah terima barang.
Ia menekankan bahwa penguatan tata kelola harus dilakukan secara menyeluruh melalui penyederhanaan regulasi, penguatan kelembagaan unit kerja pengadaan barang dan jasa yang bersifat permanen, peningkatan profesionalisme SDM, serta optimalisasi sistem informasi dan pengadaan berbasis elektronik.
Namun, seluruh pembenahan tersebut harus berjalan seiring dengan penguatan integritas para pelaku pengadaan.
“Peningkatan integritas memegang peranan penting. Karena sebagus apa pun regulasi, kelembagaan, dan sistem informasi yang diterapkan, penyimpangan tetap berpeluang terjadi jika integritas pelaku pengadaan masih rendah,” demikian penegasan Sekda dalam sambutannya.
Pada kesempatan tersebut, Sekda juga mengapresiasi keberadaan IFPI sebagai organisasi profesi yang mewadahi pejabat fungsional pengadaan. IFPI diharapkan menjadi ruang pengembangan kompetensi, penguatan profesionalisme, dan pembentukan integritas anggota agar dapat memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan serta pelayanan publik.
Sementara itu, Ketua Umum IFPI, Deby Sandra, mengingatkan para pejabat pengadaan agar tidak hanya memahami ketentuan dan regulasi, tetapi juga menerapkannya secara konsisten dalam menjalankan tugas.
“Jalankan tugas sesuai aturan agar ada hasil serta kontribusi bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat,” ungkapnya.
Deby juga berharap IFPI tumbuh menjadi organisasi profesi yang kuat dan memberikan manfaat nyata, baik bagi anggota maupun masyarakat. Menurutnya, keberhasilan organisasi tidak cukup diukur dari banyaknya kegiatan atau pertemuan, tetapi juga dari kontribusi terhadap peningkatan kapasitas anggota dan kemajuan pembangunan.
“Keberhasilan organisasi dapat diukur dari seberapa besar manfaatnya bagi anggota dan berdampak bagi kemajuan pembangunan,” ujarnya.
Senada dengan hal tersebut, Dewan Pengawas IFPI, Roni Dwi Susanto, berharap Rakernas dapat menghasilkan keputusan dan program kerja yang realistis serta dapat dilaksanakan. Program tersebut diharapkan memberi manfaat bagi anggota dalam meningkatkan kualitas dan profesionalisme pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Rakernas dan Seminar Nasional IFPI berlangsung selama dua hari. Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan pelantikan pengurus Dewan Pengurus Wilayah (DPW) IFPI Bali, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jambi, dan Kalimantan Timur, sekaligus memperingati HUT ke-3 DPW IFPI Bali.
Pertemuan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antaranggota organisasi profesi pengadaan dari berbagai daerah di Indonesia, sekaligus mendorong terwujudnya pengadaan pemerintah yang semakin profesional, transparan, dan berintegritas. (LE-IN)
