Tanjungpinang, 06/11 (ANTARA) – Senin pagi, 12 Oktober 2026, listrik di kediaman Rio Julianto, warga Kelurahan Kampung Bugis, Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau (Kepri), mendadak padam. Lampu yang semula menerangi seluruh ruangan seketika mati.
Saat itu, ayah dua anak tersebut tengah memanggang roti menggunakan oven listrik di dapur rumah. Aktivitas produksi itu terpaksa terhenti karena aliran listrik terputus.
Rio merupakan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang memproduksi roti kemasan berbahan baku terigu. Produknya dipasarkan ke berbagai warung dan pusat perbelanjaan. Listrik menjadi salah satu urat nadi usahanya.
Ia kemudian mencari tahu penyebab pemadaman melalui informasi dari PLN. Biasanya, perusahaan itu memberikan pemberitahuan jika terjadi gangguan atau pemadaman terencana. Namun, kali ini tidak ada informasi apa pun.
Tak lama berselang, informasi mengenai pemadaman listrik total atau blackout di Batam menyebar melalui media sosial dan media massa. Gangguan tersebut kemudian meluas ke Pulau Bintan, yang meliputi Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Bintan. Saat itu, penyebabnya belum diketahui secara pasti.
Pemadaman terjadi di Pulau Bintan karena sistem kelistrikannya terhubung dengan Pulau Batam melalui jaringan interkoneksi kabel laut tegangan tinggi 150 kilovolt (kV) yang dikelola PT PLN Batam.
Ketika sistem utama mengalami gangguan, pasokan listrik kepada pelanggan di kedua wilayah yang saling terhubung itu ikut terdampak.
Listrik di rumah Rio dan warga sekitar Kampung Bugis padam sejak pukul 06.30. Pasokan sempat pulih pada pukul 12.00 dan kesempatan itu dimanfaatkan Rio untuk melanjutkan produksi dan memanggang roti secukupnya. Namun, ia mengaku tetap khawatir listrik akan kembali padam.
Kekhawatirannya terbukti. Sekitar pukul 16.00, listrik padam lagi. Di sejumlah wilayah, termasuk Tanjung Uban, Bintan, pemadaman berlangsung hingga puluhan jam.
Pada Senin malam itu, suasana Tanjungpinang terasa berbeda tanpa penerangan listrik. Jalan raya dipadati kendaraan karena banyak warga memilih keluar rumah untuk mencari udara segar daripada bertahan di dalam rumah yang gelap dan pengap.
Sejumlah pusat perbelanjaan juga dipadati pengunjung yang membeli makanan dan perlengkapan penerangan, mulai dari lilin hingga lampu darurat. Hotel dan penginapan pun dipenuhi warga yang mencari akses listrik serta kenyamanan tidur dengan pendingin ruangan atau AC.
Pemadaman turut mengganggu jaringan internet dan komunikasi, pelayanan publik, kegiatan usaha, serta distribusi air. Anak-anak juga kesulitan tidur pada malam hari karena suhu ruangan yang panas.
Di tengah situasi tersebut, petugas PLN Batam dan PLN Tanjungpinang berupaya memulihkan pasokan listrik di kedua wilayah. Pada tahap awal, pemulihan diprioritaskan untuk objek vital, antara lain rumah sakit.
PLN Tanjungpinang juga mengoperasikan pembangkit cadangan di Pulau Bintan. Pasokan tersebut berasal dari dua unit mesin pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) di Suka Berenang dan Air Raja dengan kapasitas total 37 megawatt (MW).
Namun, kedua PLTD tersebut tidak mampu memenuhi seluruh kebutuhan pelanggan di Pulau Bintan. Kebutuhan daya harian wilayah itu mencapai 80–100 MW.
Listrik di Pulau Bintan akhirnya kembali normal sepenuhnya pada Rabu, 14 Oktober 2026, pukul 18.30. Pemulihan berlangsung setelah mesin di gardu induk utama PLN di Batam beroperasi maksimal untuk menyuplai listrik ke Bintan dan Tanjungpinang.
Belakangan diketahui, blackout yang berdampak luas tersebut dipicu masuknya seekor kera ke area Trafo 1 Gardu Induk Sei Harapan, Batam. Kejadian itu menyebabkan korsleting, sementara sistem proteksi tidak berfungsi secara maksimal.
Buntut kejadian tersebut, Bareskrim Polri melakukan penyelidikan dan menetapkan lima tersangka. Empat orang berasal dari pihak PLN Batam, masing-masing berinisial RB, ZR, DA, dan AWD, sedangkan satu tersangka lainnya berasal dari kontraktor berinisial AEP.
Para tersangka dinilai lalai dalam pengamanan gardu induk sehingga menyebabkan gangguan kelistrikan selama belasan hingga puluhan jam. Peristiwa itu disebut menimbulkan kerugian negara sebesar Rp57,3 miliar.
PLN menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh pelanggan dan berkomitmen memberikan kompensasi atas pemadaman listrik sesuai ketentuan yang berlaku.
Harapan di balik interkoneksi
Kasus blackout Batam-Bintan memicu pertanyaan tentang ketahanan sistem kelistrikan di wilayah kepulauan tersebut.
Interkoneksi listrik Pulau Batam dan Pulau Bintan diketahui telah berlangsung sejak 2015. Batam menjadi pemasok utama kebutuhan listrik Pulau Bintan melalui Bright PLN Batam, anak usaha PT PLN (Persero).
Di sisi lain, Batam terus berkembang menjadi kawasan industri berskala besar yang membutuhkan pasokan listrik semakin tinggi. Rata-rata pemakaian daya harian saat ini mencapai 880 MW dan diperkirakan meningkat menjadi 2 gigawatt (GW) pada 2028.
Sementara itu, Pulau Bintan berkembang sebagai kawasan industri, pusat bisnis, dan tujuan pariwisata. Kebutuhan beban puncak listrik di wilayah tersebut mencapai 100 MW.
Pertumbuhan ekonomi kedua wilayah perlu diimbangi dengan sistem kelistrikan yang andal, aman, dan memiliki cadangan pasokan memadai.
Karena itu, Pulau Bintan perlu mulai memperkuat sistem kelistrikan agar tidak terus bergantung pada satu sumber pasokan.
Potensi blackout serupa bisa kembali terjadi jika cadangan energi yang memadai tidak disiapkan. Gangguan pada gardu atau sistem utama di Batam dapat kembali berdampak hingga Pulau Bintan.
Situasi tersebut mendorong PLN menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk meningkatkan keandalan pasokan listrik di Bintan. Upaya itu juga diperlukan agar wilayah tersebut tidak sepenuhnya bergantung pada pasokan Bright PLN Batam, yang menghadapi peningkatan kebutuhan listrik untuk menopang pertumbuhan industri.
Manager Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) PLN Tanjungpinang Rully Agus Widanarto memaparkan sejumlah rencana untuk memperkuat ketahanan listrik Pulau Bintan setelah insiden blackout tersebut.
Dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2027, awalnya direncanakan pembangunan pembangkit listrik tenaga gas dan uap (PLTGU) di Kijang, Kabupaten Bintan, dengan kapasitas 100 MW.
Namun, rencana tersebut tidak dapat direalisasikan PLN seiring terbitnya Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2025 tentang Ketahanan Energi, yang menekankan penggunaan energi baru terbarukan (EBT).
Sebagai penggantinya, PLN berencana membangun pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) di Kijang dengan kapasitas 48 MW. Rencana jangka panjang itu merupakan bagian dari program pembangunan PLTS nasional berkapasitas 100 GW yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.
Untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek hingga menengah, PLN telah membuat perjanjian jual beli listrik dengan PLTU PT Panbil di Tanjung Sauh, Batam.
“Insya Allah mulai Februari 2027, Bintan akan dapat double suplai listrik, baik dari Bright PLN Batam maupun Tanjung Sauh,” kata Rully.
Selain itu, sistem kelistrikan Pulau Bintan juga akan diperkuat melalui persetujuan jual beli listrik dengan PLTU PT Bintan Alumina Indonesia (BAI) di Galang Batang, Bintan.
Meski demikian, upaya tersebut membutuhkan proses dan waktu. Selama itu, PLN perlu menjaga kondisi sistem serta interkoneksi listrik Batam-Bintan agar pasokan tetap terjaga.
Kolaborasi menjaga terang
Pengalaman blackout menunjukkan bahwa sistem kelistrikan Pulau Bintan idealnya tidak hanya bergantung pada satu sumber pasokan.
Pulau Bintan dinilai sudah saatnya memiliki cadangan listrik yang seimbang dengan kebutuhan pelanggan. Konsumsi listrik wilayah itu berasal dari rumah tangga, kawasan industri, sektor pariwisata, hingga usaha kecil dan menengah.
Saat ini, Pulau Bintan hanya mengandalkan cadangan daya PLTD sebesar 37 MW. Kapasitas tersebut masih jauh di bawah kebutuhan beban puncak yang mencapai 100 MW.
Pemerintah Provinsi dan DPRD Kepri mendukung langkah PLN memperkuat sistem kelistrikan Pulau Bintan. Salah satunya melalui kerja sama dengan pemegang wilayah usaha yang memiliki pembangkit berkapasitas besar, seperti PT BAI di Bintan dan PLTU Tanjung Sauh di Batam.
Kerja sama tersebut dinilai lebih efektif dari sisi kelayakan finansial dan operasional. PLN tidak perlu membangun pembangkit sendiri, menyiapkan lahan, mengurus perizinan, hingga menyelesaikan persoalan sosial kemasyarakatan.
Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kepri Darwin mengatakan PT BAI saat ini memiliki PLTU berkapasitas 160 MW. Perusahaan tersebut juga berencana membangun PLTU tambahan dengan kapasitas 600 MW seiring masuknya dua perusahaan asing ke kawasan ekonomi khusus tersebut.
Dari tambahan kapasitas 600 MW itu, sebanyak 300 MW ditargetkan rampung pada 2028. Sebanyak 100 MW di antaranya dapat disalurkan kepada PLN melalui skema kerja sama jual beli listrik untuk memenuhi kebutuhan Pulau Bintan.
Sementara itu, PLTU Tanjung Sauh berkapasitas 1 GW masih dalam tahap pembangunan. PLN dan pengelola PLTU tersebut telah menandatangani kontrak pembelian listrik sebesar 150 MW untuk kebutuhan Pulau Bintan.
Dengan tambahan pasokan dari kedua pembangkit tersebut, kapasitas listrik yang tersedia bagi Pulau Bintan berpotensi melampaui kebutuhan beban puncak sekitar 100 MW. Berdasarkan perhitungan tersebut, terdapat potensi kelebihan daya sekitar 50 MW.
Persoalan keandalan listrik tidak hanya menjadi perhatian di Pulau Bintan. Pemerintah daerah juga menyoroti kondisi sistem kelistrikan di wilayah Kepri secara keseluruhan.
Sistem kelistrikan di tujuh kabupaten dan kota di Kepri tercatat berada dalam kategori siaga atau kuning. Kondisi itu menunjukkan selisih antara beban dan daya mampu pasokan relatif tipis.
Wilayah lain di Kepri, seperti Natuna, Anambas, Lingga, dan Karimun, juga kerap mengeluhkan pemadaman listrik.
Kondisi tersebut tidak terlepas dari penggunaan mesin PLTD sebagai sumber pasokan listrik. Ketika mesin menjalani pemeliharaan, pemadaman tidak terhindarkan karena kapasitas cadangan tidak mencukupi beban yang harus dipenuhi.
Di sisi lain, PLN menghadapi kendala dalam pengadaan mesin baru setelah pemerintah menetapkan komitmen penggunaan energi bersih, salah satunya melalui pengembangan PLTS.
Anggota DPRD Kepri Rudy Chua turut mengawal rencana kerja sama PLN dan PT BAI. Kerja sama tersebut dinilai menjadi salah satu alternatif untuk menambah sumber pasokan listrik Pulau Bintan sekaligus mengurangi ketergantungan pada satu jalur suplai utama dari Batam.
“Listrik adalah sumber kehidupan masyarakat,” kata dia.
Dengan tambahan pasokan dari pembangkit PT BAI, sistem kelistrikan Tanjungpinang dan Bintan diharapkan memiliki kemampuan lebih baik dalam menghadapi gangguan pasokan.
Ketersediaan listrik yang andal bukan hanya berkaitan dengan kenyamanan masyarakat. Pasokan listrik juga berpengaruh terhadap kegiatan usaha, investasi, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan berbagai aktivitas produktif lainnya.
Seiring berjalannya waktu, Pulau Bintan akan semakin membutuhkan sistem kelistrikan yang mampu menopang perkembangan wilayah dan pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. (LE)
Source: ANTARA
