Mangupura, LentetaEsai.id – Ketua DPRD Badung I Putu Parwata didampingi dua wakilnya, Wayan Suyasa dan Made Sunarta, Senin, 29 Juli 2024 memimpin rapat paripurna DPRD Badung. Berlangsung di ruang rapat Gosana Utama gedung DPRD Badung. Dengan agenda rapat penyampaian dua ranperda oleh Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta. Yakni ranperda tentang perubahan APBD Badung 2024 dan ranperda mengenai penyelenggaraan perumahan dan kawasan pemukiman.
Bupati Badung Giri Prasta menguraikan ranperda perubahan APBD Badung 2024. Antara lain yaitu, pendapatan daerah dirancang Rp11,2 Triliun lebih, naik Rp1,7 Triliun lebihn (17,76%) dari APBD induk 2024 yang berjumlah Rp9,5 Triliun lebih. Belanja daerah dirancang Rp12,1 Triliun lebih, meningkat Rp 2,4 triliun lebih (25,83%) dibanding APBD induk 2024 sebesar Rp9,6 triliun lebih.
Pendapatan daerah terdiri dari, pendapatan asli daerah (PAD) dirancang Rp10,2 Triliun lebih, pendapatan transfer Rp1 Triliun. Ditambah dan lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp3,9 miliar. Sedang belanja daerah meliputi belanja operasi dialokasikan Rp 6,9 Triliun lebih, belanja modal Rp2,5 Triliun, belanja tidak terduga Rp75 miliar dan belanja transfer Rp2,5 Triliun lebih.
Usai menghadiri rapat paripurna DPRD Badung, Bupati Badung Giri Prasta ditanya awak media massa seputar proyek jalan lingkar Selatan. Dijelaskan, awalnya proyek itu akan dibantu pemerintah pusat. Tetapi dalam prosesnya pemerintah pusat tidak jadi menggelontor anggaran. Namun pihaknya (Pemkab Badung) tetap meneruskan proyek yang bertujuan mengatasi kemacetan tersebut.
“Sekali pun tidak jadi dibantu pendanaan dari pemerintah pusat, kami jalan terus. Walau pelaksanaan proyek bertahap dan tidak memasang target, ” papar Giri Prasta.
Sedang Ketua DPRD Badung Putu Parwata menjelaskan, pemerintah (eksekutif) sudah menjabarkan ranperda APBD Badung 2024 sesuai norma UU. Karena memang tidak bisa melenceng dari KUA-PPAS yang sudah disepakati pada rapat paripurna DPRD Badung sebelumnya. Dikatakan, eksekutif juga bisa melakukan efesiensi Rp100 Miliar, anggaran itu dipakai untuk tambahan penyertaan modal di BPD Bali. Sehingga UMKM masyarakat Badung bisa dibantu permodalannya dengan kredit lunak/KUR.
“Kami juga mengapresiasi pemerintah (eksekutif) karena telah mengalokasikan anggaran cukup besar untuk infrastruktur. Seperti penataan bangunan dianggarkan Rp 818 Miliar, pembangunan jalan dianggarkan kurang lebih Rp 900 Miliar. Untuk Pendidikan Ro 761 Miliar, Kesehatan Rp 336 Miliar. Dana bencana juga ditingkatkan,” jelas Parwata dengan nada suara mantap .
Naskah ranperda perubahan APBD Badung 2024, setelah dibaca Bupati Badung diserahkan ke Ketua DPRD Badung Putu Parwata. Kemudian Ketua meneruskan ke ketiga fraksi untuk dipelajari dan sebagai dasar menyusun pemandangan umum fraksi.
Pewarta: I Made Astra
Redaktur: Laurensius Molan
