Denpasar, LenteraEsai.id – Polemik sengketa tanah seluas 61 are di kawasan Amed, Desa Purwakerthi, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, kian memanas. Setelah pelaksanaan eksekusi yang telah dijadwalkan Pengadilan Negeri (PN) Amlapura tertunda, kini rencana Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi I DPRD Bali justru menuai keberatan dari pihak warga.
Kuasa hukum I Wayan Rama Suryandika bersama 42 Kepala Keluarga (KK), I Nengah Jimat, S.H., dari Jimat Law Office, bahkan resmi mengadukan persoalan tersebut ke Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Bali di Denpasar, Jumat (20/11/2026).
Pengaduan itu dilayangkan menyusul rencana RDP Komisi I DPRD Bali yang dijadwalkan berlangsung Senin (23/11/2026). Pihak warga menduga terdapat persoalan prosedur dalam proses penanganan sengketa tersebut, termasuk potensi maladministrasi dalam pelaksanaan fungsi DPRD.
Nengah Jimat berharap Ombudsman segera melakukan pemeriksaan dan evaluasi terhadap rencana RDP tersebut. Jika ditemukan indikasi maladministrasi, pihaknya meminta adanya tindakan korektif maupun rekomendasi sesuai kewenangan Ombudsman.
“Hari ini kami diwakili oleh tiga orang karena jarak dari daerah Amed dan Culik ke Denpasar cukup jauh sehingga klien kami tidak dapat hadir seluruhnya. Aduan kami di Ombudsman diterima oleh Pak Dewa Krisna, yang menyampaikan akan segera menindaklanjuti sesuai prosedur yang berlaku, mengingat sifatnya yang mendesak menjelang jadwal RDP, Senin (23/11/2026),” ungkap Nengah Jimat.
Menurutnya, keberatan terhadap langkah DPRD Bali bukan tanpa alasan. Ia kemudian membeberkan sejumlah peristiwa yang dinilai perlu mendapat perhatian serius.
Persoalan bermula pada 1 September 2026. Saat itu, rombongan Komisi I DPRD Bali disebut mendatangi lokasi tanah sengketa tanpa pemberitahuan kepada para pihak.
Padahal, berdasarkan surat yang diterima, agenda kedatangan rombongan tersebut merupakan kunjungan kerja (kunker) dalam rangka pengawasan dan pengecekan aset milik Pemerintah Provinsi Bali.
Namun, dalam pelaksanaannya, rombongan anggota dewan justru melakukan pengecekan terhadap tanah seluas 61 are yang tengah menjadi objek sengketa antara kliennya dengan pihak I Ketut Rundung cs.
“Pengecekan tersebut dilakukan ketika rombongan DPR provinsi tiba-tiba datang mengecek objek sengketa tanpa pemberitahuan kepada para pihak, termasuk kepada klien kami selaku pihak penggugat,” bebernya.
Nengah Jimat menegaskan, perkara tanah tersebut telah melalui proses persidangan hingga tingkat Peninjauan Kembali (PK). Berdasarkan putusan pengadilan yang disebutnya telah berkekuatan hukum tetap (inkracht), objek sengketa merupakan hak kliennya.
Bahkan, pihaknya mengaku telah mempersiapkan pelaksanaan eksekusi atas tanah tersebut. Namun, situasi di lapangan disebut sempat memanas setelah kedatangan sejumlah oknum anggota dewan sehingga pelaksanaan eksekusi tertunda.
Persoalan kembali mencuat ketika PN Amlapura merencanakan eksekusi pada 12 November 2026. Namun, rencana tersebut mendadak ditangguhkan tiga hari sebelum pelaksanaan.
Penundaan itu, menurut Nengah Jimat, didasarkan pada surat Polres Karangasem yang menyebut situasi keamanan di lapangan belum kondusif. Selain adanya potensi pengerahan massa, terdapat pula rencana kunjungan Kapolda Bali ke Karangasem.
“Pada tiga hari sebelum tanggal tersebut, pengadilan memberitahu kami bahwa eksekusi ditunda karena alasan keamanan, di mana pihak pengamanan belum siap akibat adanya rencana pengerahan massa dan situasi yang tidak kondusif,” jelasnya.
Pihaknya juga mengaku memperoleh informasi mengenai dugaan pergerakan kelompok organisasi kemasyarakatan (ormas) yang dikhawatirkan dapat menghambat pelaksanaan eksekusi.
Keberatan semakin menguat setelah pihaknya mengetahui adanya agenda RDP Komisi I DPRD Bali pada Senin (23/11/2026). Informasi tersebut, kata dia, justru diperoleh melalui pesan WhatsApp pada Kamis (19/11/2026), bukan melalui surat undangan resmi yang ditujukan kepada pihaknya.
Nengah Jimat turut mempertanyakan daftar pihak yang disebut akan diundang dalam RDP tersebut. Di antaranya Ketua DPRD Kabupaten Karangasem, BPKD Provinsi Bali, BPKAD Karangasem, Satpol PP, camat, Kapolres, Kapolsek, perbekel, Babinsa hingga pihak yang berseberangan dengan kliennya.
Menurutnya, mekanisme pemanggilan tersebut patut dipertanyakan karena pihaknya sebagai kuasa hukum warga justru tidak memperoleh kejelasan mengenai undangan resmi.
“Masalahnya, menjelang hari pelaksanaan yang sangat dekat ini, surat resmi yang dikirimkan kepada kami tidak ada. Jika melihat pihak kami, seharusnya ada sekitar 30 sampai 40 orang yang diundang, tetapi yang tercantum hanya satu orang. Kami juga belum mengetahui kepastiannya, karena informasi ini diperoleh lewat WhatsApp, dan kami tidak tahu apakah surat ini benar atau tidak,” ujarnya.
Ia menilai, pelibatan seluruh pihak yang berkepentingan harus dilakukan secara transparan dan proporsional. Jangan sampai mekanisme RDP justru memunculkan persoalan baru maupun memicu kegaduhan di tengah masyarakat.
Terlebih, menurutnya, sengketa tersebut merupakan perkara keperdataan yang telah ditempuh melalui jalur peradilan hingga berkekuatan hukum tetap.
“Lalu, mengapa sekarang DPR provinsi melakukan RDP? Apakah ini hendak membiasakan atau menyeret persoalan yang sudah ditangani lembaga peradilan ke ranah lain? Setahu kami, jika suatu perkara sudah menempuh jalur lembaga hukum sebagai pilihan para pihak, maka lembaga lain, seperti DPRD maupun pemerintah daerah tingkat satu atau dua tidak lagi memprosesnya, kecuali sejak awal dilakukan upaya mediasi. Itu ada apa sebenarnya,” tegasnya.
Lebih jauh, Nengah Jimat menduga terdapat kepentingan oknum anggota dewan di balik rencana RDP tersebut. Ia mengaku mendapatkan informasi dari sejumlah anggota dewan yang turut mempertanyakan urgensi pembahasan perkara tersebut karena dinilai telah masuk ranah peradilan.
Tak hanya itu, pihaknya juga mengaku telah menyampaikan persoalan dugaan pengerahan massa kepada aparat keamanan. Ia bahkan menduga terdapat upaya intimidasi melalui pihak-pihak di luar perkara sengketa.
Dugaan tersebut, menurutnya, berkaca pada pengalaman saat pelaksanaan konstatiring atau pengecekan lapangan yang disebut diwarnai kehadiran sejumlah orang yang berteriak-teriak di lokasi.
“Ditambah lagi adanya surat dari Polres Karangasem terkait potensi pengerahan massa yang berupaya menghalangi proses hukum,” katanya.
Atas rangkaian peristiwa tersebut, Nengah Jimat berharap seluruh lembaga yang menerima pengaduan dapat menjalankan kewenangannya secara profesional dan tidak keluar dari koridor hukum.
Pihaknya juga berencana meminta pandangan pakar hukum di Bali mengenai batas kewenangan DPRD dalam menyikapi persoalan yang telah diputus melalui proses peradilan.
“Tujuannya agar DPRD tidak dijadikan alat politik untuk mengintervensi penegakan hukum, melainkan tetap berpedoman pada hukum dan aturan yang berlaku,” tandasnya.
Sementara itu, Asisten Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Bali, Dewa Made Krisna, membenarkan pihaknya telah menerima laporan pengaduan dari Nengah Jimat selaku kuasa hukum I Wayan Rama Suryandika dan 42 KK.
Dewa Made Krisna menjelaskan, laporan tersebut selanjutnya akan memasuki tahapan verifikasi untuk memastikan substansi pengaduan sekaligus menilai aspek-aspek yang menjadi kewenangan Ombudsman.
“Jadi, pada tahap saat ini kami akan melakukan verifikasi. Terkait masalah lebih mempercepat sebelum adanya rapat RDP, kita akan fokus ke substansi dari surat yang dikirimkan. Karena kita tidak bisa menilai permasalahan hanya dari hulu dan hilir saja. Jadi, kita harus menyeluruh juga terkait verifikasi tersebut,” jelasnya.
Dengan masuknya pengaduan tersebut, polemik sengketa tanah Amed kini mendapat perhatian Ombudsman Bali. Sementara itu, rencana RDP Komisi I DPRD Bali pada Senin (23/11/2026) masih menjadi sorotan pihak warga yang mempertanyakan urgensi serta mekanisme pembahasannya di tengah perkara yang telah melalui proses peradilan. (LE-ViV)







