Nengah Jimat Buka Suara, Rencana RDP DPRD Bali Diadukan ke Ombudsman

Tanah Amed
Kuasa hukum Nengah Jimat SH dari Jimat Law Office di Kantor Ombudsman Bali, Jumat (20/11/2026) - (Foto: Dok LenteraEsai)

Denpasar, LenteraEsai.id – Rencana Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi I DPRD Provinsi Bali terkait sengketa tanah seluas 61 are di kawasan Amed, Desa Purwakerthi, Kecamatan Abang, Karangasem, menuai protes. Kuasa hukum 42 Kepala Keluarga (KK), I Nengah Jimat, S.H., bahkan mengadukan dugaan pelanggaran prosedur tersebut ke Ombudsman RI Perwakilan Bali, Jumat (20/11/2026).

Pengaduan melalui Jimat Law Office itu menyasar rencana RDP yang dijadwalkan Senin (23/11/2026), serta sejumlah tindakan anggota DPRD Bali yang dinilai tidak sesuai prosedur. Pihak warga juga meminta Ombudsman memeriksa dugaan maladministrasi dalam penanganan persoalan tersebut.

Bacaan Lainnya

Nengah Jimat mengatakan, pengaduan tersebut mendesak karena pelaksanaan RDP tinggal beberapa hari. Pihaknya berharap Ombudsman melakukan evaluasi dan memberikan tindakan korektif apabila ditemukan penyimpangan administrasi.

“Hari ini kami diwakili oleh tiga orang karena jarak dari daerah Amed dan Culik ke Denpasar cukup jauh sehingga klien kami tidak dapat hadir seluruhnya. Aduan kami di Ombudsman diterima oleh Pak Dewa Krisna, yang menyampaikan akan segera menindaklanjuti sesuai prosedur yang berlaku, mengingat sifatnya yang mendesak menjelang jadwal RDP, Senin (23/11/2026),” ungkapnya.

Ia membeberkan, keberatan tersebut berawal dari kedatangan Komisi I DPRD Bali ke lokasi tanah sengketa pada 1 September 2026. Kedatangan rombongan dewan disebut tanpa pemberitahuan kepada para pihak.

Padahal, berdasarkan surat yang diterima, agenda tersebut merupakan kunjungan kerja untuk pengawasan dan pengecekan aset milik Pemerintah Provinsi Bali. Namun, dalam pelaksanaannya, rombongan justru melakukan pengecekan terhadap tanah yang sedang disengketakan.

“Pengecekan tersebut dilakukan ketika rombongan DPR provinsi tiba-tiba datang mengecek objek sengketa tanpa pemberitahuan kepada para pihak, termasuk kepada klien kami selaku pihak penggugat,” bebernya.

Persoalan ini, lanjutnya, bukan perkara baru. Sengketa tanah seluas 61 are tersebut telah melalui proses peradilan hingga tingkat Peninjauan Kembali (PK). Nengah Jimat menyatakan putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap dan memenangkan kliennya.

Bahkan, pihaknya mengaku telah mempersiapkan eksekusi. Namun, pelaksanaannya sempat tertunda setelah muncul kegaduhan di lokasi yang disebut berkaitan dengan kehadiran sejumlah anggota dewan.

Upaya eksekusi kembali dijadwalkan Pengadilan Negeri Amlapura pada 12 November 2026. Namun, tiga hari sebelum pelaksanaan, eksekusi ditangguhkan dengan alasan keamanan. Penundaan tersebut disebut berkaitan dengan surat Polres Karangasem yang menyampaikan situasi lapangan belum kondusif dan adanya potensi pengerahan massa, termasuk rencana kunjungan Kapolda Bali.

“Pada tiga hari sebelum tanggal tersebut, pengadilan memberitahu kami bahwa eksekusi ditunda karena alasan keamanan, di mana pihak pengamanan belum siap akibat adanya rencana pengerahan massa dan situasi yang tidak kondusif,” katanya.

Nengah Jimat mengaku memperoleh informasi mengenai dugaan pergerakan ormas dan pengerahan massa yang dikhawatirkan menghambat proses eksekusi. Kondisi tersebut semakin menimbulkan tanda tanya setelah pihaknya mengetahui rencana RDP Komisi I DPRD Bali.

Informasi agenda RDP itu, kata dia, baru diterima pada Kamis (19/11/2026) melalui pesan WhatsApp, bukan melalui undangan resmi yang ditujukan kepada pihaknya.

Ia juga mempertanyakan komposisi pihak yang disebut diundang dalam RDP. Mulai Ketua DPRD Karangasem, BPKD Provinsi Bali, BPKAD Karangasem, Satpol PP, camat, Kapolres, Kapolsek, perbekel, Babinsa hingga pihak yang berseberangan dengan kliennya.

“Masalahnya, menjelang hari pelaksanaan yang sangat dekat ini, surat resmi yang dikirimkan kepada kami tidak ada. Jika melihat pihak kami, seharusnya ada sekitar 30 sampai 40 orang yang diundang, tetapi yang tercantum hanya satu orang. Kami juga belum mengetahui kepastiannya karena informasi ini diperoleh lewat WhatsApp, dan kami tidak tahu apakah surat ini benar atau tidak,” ujarnya.

Menurutnya, mekanisme RDP seharusnya dilakukan secara transparan dengan memberikan kesempatan yang seimbang kepada seluruh pihak terkait untuk menyampaikan keterangan. Ia mempertanyakan alasan DPRD Bali membahas sengketa yang telah diputus melalui jalur peradilan.

“Lalu, mengapa sekarang DPR provinsi melakukan RDP? Apakah ini hendak membiasakan atau menyeret persoalan yang sudah ditangani lembaga peradilan ke ranah lain? Setahu kami, jika suatu perkara sudah menempuh jalur lembaga hukum sebagai pilihan para pihak, maka lembaga lain, seperti DPRD maupun pemerintah daerah tingkat satu atau dua tidak lagi memprosesnya, kecuali sejak awal dilakukan upaya mediasi. Itu ada apa sebenarnya,” tegasnya.

Tak berhenti di Ombudsman, pihak kuasa hukum mengaku telah melaporkan persoalan tersebut kepada sejumlah lembaga, termasuk Gubernur Bali, Polda Bali dan Pangdam IX/Udayana. Laporan itu berkaitan dengan dugaan pengerahan ormas serta potensi penghalangan proses eksekusi.

Nengah Jimat bahkan menduga terdapat oknum pejabat di balik pergerakan pihak luar yang menggunakan pola intimidasi. Ia mengaitkan dugaan tersebut dengan pengalaman saat konstatiring atau pengecekan lapangan yang disebut diwarnai kehadiran sejumlah orang yang berteriak-teriak.

“Ditambah lagi adanya surat dari Polres Karangasem terkait potensi pengerahan massa yang berupaya menghalangi proses hukum,” ujarnya.

Ia juga mengaku mendapat informasi dari sejumlah anggota dewan yang mempertanyakan urgensi RDP tersebut. Menurutnya, sengketa yang telah diputus pengadilan seharusnya tidak menjadi ruang intervensi politik.

Pihaknya berencana meminta pendapat pakar hukum di Bali mengenai batas kewenangan DPRD dalam menyikapi perkara yang telah berkekuatan hukum tetap.

“Tujuannya agar DPRD tidak dijadikan alat politik untuk mengintervensi penegakan hukum, melainkan tetap berpedoman pada hukum dan aturan yang berlaku,” tandasnya.

Sementara itu, Asisten Ombudsman RI Perwakilan Bali, Dewa Made Krisna, membenarkan telah menerima pengaduan Nengah Jimat selaku kuasa hukum I Wayan Rama Suryandika dan 42 KK.

Ia menjelaskan, laporan tersebut akan terlebih dahulu melalui proses verifikasi untuk memastikan substansi pengaduan dan kewenangan Ombudsman dalam menindaklanjutinya.

“Jadi, pada tahap saat ini kami akan melakukan verifikasi. Terkait masalah lebih mempercepat sebelum adanya rapat RDP, kita akan fokus ke substansi dari surat yang dikirimkan. Karena kita tidak bisa menilai permasalahan hanya dari hulu dan hilir saja. Jadi, kita harus menyeluruh juga terkait verifikasi tersebut,” jelasnya.

Dengan demikian, pengaduan 42 KK kini menunggu proses verifikasi Ombudsman Bali. Di sisi lain, rencana RDP Komisi I DPRD Bali pada Senin (23/11/2026) masih menjadi sorotan dan dipertanyakan pihak warga. (LE-ViV)

Pos terkait