Tanah 61 Are Sudah Dimenangkan di MA, Mengapa Eksekusinya Justru Tertahan? Nengah Jimat Soroti Keterlibatan DPRD Bali

Penasihat hukum I Nengah Jimat SH - (Foto: Dok LenteraEsai)

Denpasar, LenteraEsai.id – Perkara sengketa tanah seluas 61 are di Desa Purwakerthi, kawasan Amed, Kabupaten Karangasem, kembali memanas. Meski telah memiliki putusan berkekuatan hukum tetap atau inkracht hingga tingkat Peninjauan Kembali (PK), pelaksanaan eksekusi lahan tersebut justru belum terlaksana.

Situasi ini membuat kuasa hukum 42 kepala keluarga (KK), I Nengah Jimat, S.H., angkat bicara. Bahkan, Jimat dari Jimat Law Office mendatangi Sekretariat DPRD Bali, Kamis (19/11/2026), untuk menyerahkan surat permohonan perlindungan hukum sekaligus meminta evaluasi terhadap rencana Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi I DPRD Bali.

Bacaan Lainnya

Jimat mencium adanya indikasi intervensi terhadap proses eksekusi tanah yang menurutnya sudah selesai melalui jalur peradilan. RDP yang dijadwalkan Senin (23/11/2026) mendatang dinilai perlu dicermati agar tidak memasuki ranah kewenangan lembaga peradilan.

“Jangan sampai lembaga DPRD justru digunakan untuk memengaruhi proses hukum yang sudah berkekuatan hukum tetap,” tegasnya.

Jimat menjelaskan, tanah seluas 61 are tersebut direncanakan untuk pembangunan Pura Sira Arya Kubon Tubuh Amed. Perselisihan atas lahan itu telah berlangsung sejak sekitar 2017, ketika muncul klaim dari keturunan ahli waris pihak penyakap atau penggarap.

Karena penyelesaian secara kekeluargaan tidak membuahkan hasil, pihaknya akhirnya menempuh jalur hukum melalui gugatan perdata pada 2020.

Perjalanan perkara berlangsung cukup panjang hingga menghasilkan putusan sampai tingkat PK pada 2024. Dalam putusan tersebut, kliennya yang merupakan ahli waris I Ramia dinyatakan sebagai pihak yang berhak atas objek sengketa.

“Dalam putusan tersebut, pihak klien kami dimenangkan dan dinyatakan bahwa objek sengketa sah milik klien kami,” ungkap Jimat.

Tidak hanya itu, pihak lawan, yakni I Ketut Rundung dan kawan-kawan, juga dihukum untuk meninggalkan lokasi sengketa.

Berbekal putusan tersebut, pihaknya mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Negeri (PN) Amlapura. Namun, pelaksanaan eksekusi tak kunjung berjalan.

Persoalan semakin rumit ketika pada September 2026 rombongan Komisi I DPRD Bali mendatangi lokasi tanah sengketa.

Jimat mengaku terkejut karena kunjungan tersebut dilakukan tanpa pemberitahuan kepada pihak kliennya. Padahal, berdasarkan surat tertanggal 31 Agustus 2026, agenda awal disebut berkaitan dengan pengecekan aset milik provinsi.

Namun, di lapangan rombongan anggota dewan justru melakukan pengecekan terhadap tanah yang sedang menunggu pelaksanaan eksekusi pengadilan.

Kedatangan rombongan tersebut bahkan memicu reaksi masyarakat hingga terjadi pengusiran terhadap sejumlah anggota dewan yang berada di lokasi.

Menurut Jimat, kondisi tersebut menjadi salah satu hal yang perlu mendapat perhatian. Sebab, objek tanah yang dikunjungi merupakan perkara perdata yang telah diputus hingga tingkat PK.

Setelah melalui berbagai persiapan, PN Amlapura sempat merencanakan pelaksanaan eksekusi pada 12 November 2026.

Pihak pemohon mengaku telah mengeluarkan biaya tidak sedikit. Mulai dari menyiapkan alat berat, kendaraan pengangkut, tenaga kerja, kebutuhan upacara, gudang, instalasi listrik, hingga ambulans. Uang muka atau DP untuk sejumlah kebutuhan tersebut juga telah dibayarkan.

Koordinasi dengan aparat keamanan, termasuk Polres Karangasem, disebut telah dilakukan.

Namun, rencana tersebut mendadak kandas. Pada 9 November 2026, atau hanya tiga hari sebelum jadwal eksekusi, PN Amlapura menerbitkan pemberitahuan penundaan.

Penundaan tersebut mengacu pada surat Polres Karangasem tertanggal 6 November 2026. Dalam surat itu disebutkan situasi belum kondusif akibat adanya rencana pengerahan massa dari pihak termohon serta rencana kunjungan kerja Wakapolda Bali.

“Kami sudah mempersiapkan seluruh kebutuhan, termasuk alat berat, alat angkut, tenaga kerja, sampai ambulans. Bahkan, uang muka sudah dibayarkan. Namun, tiga hari sebelum pelaksanaan, eksekusi justru ditunda,” bebernya.

Akibat penundaan mendadak tersebut, pihaknya mengaku mengalami kerugian materiil karena seluruh persiapan telah terlanjur dilakukan.

Belum selesai persoalan penundaan eksekusi, pihaknya kembali dibuat keberatan setelah mengetahui adanya agenda RDP Komisi I DPRD Bali pada Senin (23/11/2026).

Jimat mengaku memperoleh salinan undangan tertanggal 16 November 2026 melalui WhatsApp dari kantor desa.

Dalam undangan tersebut, sejumlah instansi tercantum sebagai pihak yang dilibatkan. Di antaranya BPN Provinsi Bali, BPKAD Bali, Satpol PP Provinsi Bali, DPRD Karangasem, Badan Pertanahan Karangasem, camat, kapolsek, perbekel, Babinsa, Polres, hingga kelompok tertentu.

Nama salah satu kliennya dan Jimat selaku kuasa hukum juga tercantum dalam undangan tersebut. Kendati demikian, hingga Kamis (19/11/2026), pihaknya mengaku belum menerima undangan resmi dari DPRD Bali.

Jimat juga mempertanyakan alasan pelibatan BPN dalam RDP tersebut. Sebab, menurutnya, objek tanah yang disengketakan belum bersertifikat.

“Kami mempertanyakan relevansi mengundang instansi seperti BPN terkait sertifikat, padahal tanah sengketa ini belum bersertifikat,” ujarnya.

Ia menegaskan, perkara tersebut merupakan sengketa hukum privat antarindividu yang telah melalui proses peradilan umum hingga tingkat PK.

Bahkan, gugatan pihak lawan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Denpasar disebut telah berakhir hingga tingkat kasasi dengan putusan menolak permohonan mereka.

Sementara itu, laporan dugaan maladministrasi ke Ombudsman juga disebut telah ditelusuri dan tidak ditemukan adanya pelanggaran.

Atas rangkaian peristiwa tersebut, Jimat menduga ada upaya pihak tertentu memanfaatkan lembaga DPRD untuk memengaruhi proses eksekusi.

Menurutnya, DPRD memiliki fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Namun, fungsi tersebut tidak boleh digunakan untuk mengambil alih kewenangan lembaga peradilan.

“Tindakan ini seolah-olah melecehkan lembaga peradilan, kepolisian, dan kejaksaan dengan menciptakan pengadilan kedua melalui jalur politis. Ini sangat merugikan klien kami yang sudah berjuang mencari keadilan hampir sembilan tahun,” sentilnya.

Tak ingin persoalan berlarut-larut, Jimat menyatakan akan memperluas langkah pengaduan ke sejumlah lembaga negara.

Selain menyurati Pimpinan DPRD Bali dan Badan Kehormatan DPRD Bali, pihaknya berencana meminta evaluasi dan monitoring terhadap kinerja DPRD Bali kepada Presiden RI, Kementerian Dalam Negeri, serta Gubernur Bali.

Surat juga akan disampaikan kepada Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi Bali, dan PN Amlapura. Tujuannya agar pelaksanaan eksekusi dapat dilanjutkan sesuai putusan pengadilan tanpa dipengaruhi tekanan pihak luar.

Pihaknya turut melaporkan dugaan maladministrasi kepada Ombudsman RI Pusat dan Perwakilan Bali.

Di sisi lain, Jimat meminta pengamanan maksimal dari TNI dan Polri untuk mengantisipasi kemungkinan pengerahan massa maupun gangguan keamanan saat eksekusi kembali dijadwalkan.

Untuk itu, pihaknya berencana menyurati Kapolri, Kapolda Bali, serta Pangdam IX/Udayana agar memberikan dukungan pengamanan.

“Kami berharap persoalan ini mendapat perhatian pemerintah pusat dan daerah. Jangan sampai menjadi preseden buruk bagi kepastian dan penegakan hukum di Bali,” ujarnya. (LE-ViV)

Pos terkait