Jakarta, 05/12 (ANTARA) – Akhir November 2025 menjadi catatan kelam bagi Sumatra bagian utara. Hujan deras yang tak kunjung berhenti memuncak pada Rabu pagi, 27 November, hingga mengakibatkan banjir bandang
Banjir bandang melanda Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh. Sejumlah kampung tersapu air bercampur lumpur, meninggalkan duka mendalam.
Di Sumatera Barat, pekikan minta tolong terdengar dari Salareh Aie, Malalak, Malalo, Jembatan Kamba, Lumin Park, Batu Busuk, dan banyak lokasi lain. Air kecoklatan bergulung deras, membawa batang kayu dan lumpur jutaan kubik. Ranah Minang pun berurai air mata.
Ratusan rumah tertimbun, ratusan jiwa kehilangan nyawa. BNPB melaporkan bahwa hingga 4 Desember 2025 jumlah korban meninggal dunia mencapai 836 jiwa, sementara 402 orang masih dinyatakan hilang. Puluhan ribu warga mengungsi, ribuan rumah rusak, dan akses jalan serta jembatan terputus.
Diduga, potongan kayu yang menghantam kampung-kampung itu berasal dari praktik penebangan liar. Bencana alam ini sekaligus membuka luka lama: lemahnya pengawasan hutan dan rapuhnya ekosistem.
Namun, di tengah puing dan tangisan, tumbuh menjulang sebuah pohon raksasa bernama solidaritas. Narasi jurnalis, video netizen, dan liputan media sosial memupuk rasa peduli. Gelombang bantuan mengalir deras ke titik-titik terisolasi.
Spontanitas warga, komunitas relawan, selebgram, hingga pejabat negara bergerak serentak. Solidaritas menjadi energi yang menembus batas politik, profesi, bahkan wilayah.
Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan: “Saya pastikan semua korban ditangani dan infrastruktur dibangun kembali.” Kehadirannya di lokasi pengungsian meneguhkan bahwa negara tidak boleh absen.
Gerakan kolektif
Perusahaan BUMN pun bahu membahu. COO Danantara, Dony Oskaria, menekankan bahwa BUMN adalah milik rakyat dan harus hadir saat masyarakat membutuhkan. Rapat di BIM Padang pada 1 Desember menjadi momentum koordinasi cepat.
Wakil rakyat dari Sumbar turun langsung. Andre Rosiade mendatangi korban di Padang dan Salareh Aie, mengetuk pintu kepedulian. Zigo Rolanda berteriak soal krisis air bersih di Padang akibat rusaknya instalasi PDAM. Anggota DPR lain —Rahmat Saleh, Hj. Nevi Zuairina, Shadiq Pasadique, Beni Utama, Cindy Monika— meski berbeda partai, bergerak serempak.
Solidaritas juga datang dari dunia digital. Selebgram Minang seperti Ferry Irwandi, Khairen, dan Pras menggalang donasi. Hanya dalam sehari, Rp10 miliar terkumpul. Menteri Pertanian Amran menginisiasi donasi hingga Rp85 miliar. Dedi Mulyadi (KDM) menghimpun Rp7 miliar dan segera mendirikan posko di Padang.
Banjir bandang di Aceh, Sumut, dan Sumbar bukan sekadar bencana lokal. Ia adalah bencana nasional, bahkan tragedi kemanusiaan dunia. Ratusan korban menangis, saudara sebangsa pun ikut berlinang air mata.
Solidaritas yang mengalir menunjukkan bahwa bangsa ini masih memiliki otot moral yang kuat. Negara hadir, masyarakat bergerak, dunia ikut peduli.
Pelajaran dari bencana
Pembalakan liar terbukti memperparah dampak banjir. Di banyak titik terdampak, nampak tumpukan kayu gelondongan. Kementerian Kehutanan segera memberikan respon dengan memberlakukan moratorium (penghentian sementara) skema PHAT (Pemegang Hak Atas Tanah) yang selama ini rawan disalahgunakan untuk pencucian kayu.
Sementara itu, pakar hukum lingkungan menilai ada potensi pidana lingkungan karena pembalakan liar memperbesar risiko bencana. Hal ini menegaskan bahwa bencana bukan hanya akibat curah hujan ekstrem, tetapi juga hasil dari kebijakan tata kelola hutan yang lemah.
Di balik bencana ini, ada pelajaran penting yang bisa kita petik.
Pertama, bencana ini menegaskan perlunya pengelolaan hutan yang lebih ketat. Dugaan illegal logging harus diusut tuntas. Tanpa perbaikan tata kelola lingkungan, banjir bandang bisa berulang.
Kebijakan lingkungan harus diarahkan pada penegakan hukum yang tegas terhadap praktik illegal logging serta moratorium izin baru di kawasan hutan rawan bencana. Pemerintah perlu segera melakukan rehabilitasi daerah aliran sungai (DAS) dengan penanaman kembali pohon endemik, restorasi lahan kritis, dan melibatkan masyarakat adat sebagai penjaga hutan.
Selain itu, audit lingkungan pasca-bencana wajib dilakukan untuk mengidentifikasi faktor penyebab dan menilai kerugian ekologis, sehingga langkah korektif dapat dirumuskan berbasis data.
Kedua, sistem mitigasi bencana harus diperkuat. Infrastruktur tanggul, jalur evakuasi, dan sistem peringatan dini perlu diperbarui melalui sistem peringatan dini berbasis komunitas, revisi tata ruang yang melarang pembangunan di zona rawan, serta penyediaan dana khusus untuk pemulihan ekologi dalam APBN/APBD.
Koordinasi lintas kementerian dan daerah harus berjalan terpadu, sementara pendidikan ekologi dan literasi lingkungan ditanamkan sejak dini agar generasi muda memahami hubungan antara kerusakan hutan dan bencana hidrometeorologi.
Ketiga, solidaritas harus dijaga agar tidak berhenti di masa darurat. Bantuan jangka panjang untuk pemulihan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan warga terdampak sangat krusial.
Dengan langkah terstruktur ini, solidaritas masyarakat dapat bertransformasi menjadi gerakan berkelanjutan yang menumbuhkan ketangguhan ekologis dan sosial.
Harapan Bangsa
Gelombang solidaritas adalah bukti bahwa bangsa ini masih memiliki daya hidup. Pohon solidaritas tumbuh subur di tanah bencana, memberi keteduhan bagi mereka yang kehilangan rumah dan keluarga.
Kini saatnya solidaritas bertransformasi menjadi gerakan berkelanjutan: memperbaiki tata kelola hutan, memperkuat kesiapsiagaan, dan membangun kembali kampung dengan lebih tangguh.
Bencana memang menimbun kampung, rumah, dan jiwa. Namun, ia tidak mampu menimbun kepedulian. Solidaritas justru tumbuh gagah, menjadi penopang harapan.
Salam tangguh dan bangkit negeri kami!
*) Adrian Tuswandi, Anggota Dewan Pengawas Perum LKBN Antara
Oleh Adrian Tuswandi *)
Editor : Dadan Ramdani
