Badung, LenteraEsai.id – Komisi II DPRD Kabupaten Badung menggelar rapat kerja dengan empat organisasi perangkat daerah (OPD) strategis, yaitu Dinas PUPR, Dinas Perkim, Dinas Kominfo, dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK), di Ruang Rapat Pimpinan DPRD Badung, Kamis, 6 November 2025. Agenda rapat diarahkan untuk memfinalisasi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Badung Tahun Anggaran 2026.
Rapat dipimpin Ketua Komisi II DPRD Badung I Made Sada bersama anggota komisi I Wayan Regep, I Wayan Edi Sanjaya, I Made Sudira dan I Nyoman Artawa.
Made Sada menyampaikan bahwa rapat hanya dapat digelar bersama empat dari sembilan OPD mitra karena keterbatasan waktu pembahasan anggaran. Ia menjelaskan bahwa pihaknya memprioritaskan OPD dengan alokasi anggaran besar untuk memastikan pembahasan berjalan efektif.
Menurutnya, pembahasan diarahkan untuk menyusun anggaran yang lebih tepat sasaran sesuai arahan Bupati Badung agar percepatan pengesahan APBD 2026 dapat segera dilakukan. Made Sada juga merinci besaran anggaran empat OPD tersebut, yakni lebih dari Rp3 triliun untuk Dinas PUPR, Rp297 miliar untuk Perkim, Rp374 miliar untuk DLHK dan Rp146 miliar untuk Kominfo.
Komisi II menyoroti dua isu utama di Dinas PUPR, yaitu kemacetan serta penataan utilitas. Jalan lingkar selatan dan jalan lingkar Canggu diminta agar segera dimaksimalkan pengerjaannya. Selain itu, Komisi II menekankan pentingnya kualitas material dalam proyek pemerintah. Kontraktor diminta memastikan bahan yang digunakan memenuhi standar agar tidak merugikan masyarakat maupun pemerintah.
Pada Dinas Perkim, Komisi II menggarisbawahi program bedah rumah yang telah menerima sekitar 1.600 permohonan. Made Sada menilai anggaran bantuan Rp30 juta hingga Rp50 juta per unit masih belum mencukupi. Ia berharap ada peningkatan anggaran pada tahun 2026 untuk memenuhi kebutuhan renovasi warga yang semakin besar. (LE-VJ)
