Badung, LenteraEsai.id – Pembahasan Raperda RPJMD Badung 2025-2029 ditargetkan rampung sebelum 20 Agustus 2025. Hal ini ditegaskan oleh Ketua DPRD Badung, Gusti Anom Gumanti, usai memimpin rapat paripurna pada Senin (28/7/2025). Rapat tersebut membahas pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap tiga rancangan peraturan daerah.
Tiga raperda yang dimaksud antara lain: Raperda RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung 2025–2029, Raperda Perubahan atas Perda No. 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Raperda Perubahan Kebijakan Umum APBD serta PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2025.
Gusti Anom menjelaskan bahwa penuntasan Raperda RPJMD Badung 2025-2029 merupakan kewajiban yang harus dipenuhi sebelum batas waktu enam bulan pasca pelantikan Bupati dan Wakil Bupati. Tenggat waktu tersebut jatuh pada 20 Agustus 2025, sesuai amanat UU No. 23 Tahun 2014.
“Kami sudah susun jadwalnya. Tanggal 4 Agustus untuk penyampaian jawaban Bupati, lalu 5 Agustus untuk penetapan. Setelah itu akan dikirim ke Gubernur Bali untuk dievaluasi dan diverifikasi,” ujarnya.
Ia optimis bahwa semua tahapan dapat diselesaikan tepat waktu agar perda dapat segera diundangkan dan diberlakukan. Keterlambatan pengesahan bisa berdampak serius, termasuk pemberhentian sementara hak keuangan kepala daerah.
“Kalau semua berjalan sesuai rencana, kita harapkan pada 20 Agustus 2025 perda sudah sah dan berlaku,” tegas Anom.
Menanggapi masukan terkait infrastruktur, terutama kemacetan di kawasan Kuta dan sekitarnya, Ketua DPRD Badung menyambut baik komitmen Bupati dalam mempercepat pembangunan jalan. Ia berharap pembangunan infrastruktur strategis itu bisa dimulai pada tahun anggaran 2026 mendatang.
“Dengan volume kendaraan yang tinggi saat high season, perlu ada solusi konkret seperti pelebaran jalan atau pembangunan akses baru. Kami mendukung sepenuhnya,” tambahnya. (LE-VJ)
