Amlapura, LenteraEsai.id – Kegiatan sensus lewat Program Karangasem Satu Data yang dilancarkan Pemkab Karangasem, menuai protes dan kritikan dari kalangan anggota legislatif di DPRD Karangasem.
Program yang dalam pelaksanaannya melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan non-ASN serta para guru pengajar di sekolah-sekolah itu, dinilai sejumlah anggota dewan kurang tepat sehingga disarankan untuk ditunda.
Berkaitan dengan itu, seluruh Gabungan Komisi di DPRD memanggil Sekda Karangasem Ketut Sedana Merta, Kaban Bapelitbangda, Kadis Pendidikan dan sejumlah pejabat di lingkungan Pemkab Karangasem untuk menghadiri rapat kerja di Gedung DPRD Karangasem di Amlapura, Rabu (3/8).
Di hadapan peserta rapat gabungan eksekutif dan legislatif yang dipimpin Ketua DPRD Karangasem I Wayan Suastika itu, sebagian besar fraksi di DPRD Karangasem menyarankan agar pelaksanaan Program Karangasem Satu Data dapat ditunda. Alasannya, karena program itu menyalahi banyak hal, termasuk penugasan ASN dan non-ASN serta para guru untuk melaksanakan kegiatan pendataan secara croossing ke masyarakat. Di mana, biayanya pun dibebankan kepada masing-masing ASN, non-ASN dan para guru yang ditugaskan.
Rapat kerja yang juga dihadiri semua unsur pimpinan dewan tersebut berlangsung panas. Eksekutif yang dipimpin oleh Sekda Karangasem dihujani berbagai pertanyaan terkait tujuan sensus atau pendataan lewat program tersebut, termasuk urgensinya.
I Komang Sartika, anggota DPRD dari Fraksi Golkar menegaskan, jika pendataan tersebut dianggap penting untuk pengentasan kemiskinan, pihaknya di Fraksi Golkar akan mendukung. “Namun sebaiknya direncanakan dengan baik, kita anggarkan dan petugasnya juga harus form dan conform di bidang itu, tidak melibatkan ASN dan non-ASN serta tenaga guru sebagai petugas sensus, apalagi mereka harus mengeluarkan biaya sendiri,” ujar Sartika, menegaskan.
Dikatakannya, secara tidak langsung sensus yang belakangan dikatakan sebagai pendataan oleh Kaban Bapelitbangda I Nyoman Sutirtayasa tersebut, sudah menampikkan keakuratan data yang dimiliki oleh BPS sebagai lembaga yang professional di bidangnya tersebut, Dinas Sosial, Data SDGs, dan data yang dimiliki oleh lembaga penyaji data lainnya.
“Kalau mau mencari data kemiskinan kan tinggal ke Dinas Sosial, dan kalau mencari data kependudukan bisa langsung ke Disdukcapil. Serta kalau mau mencari data kesehatan bisa langsung ke BPJS Kesehatan,” ucapnya dengan menjelaskan, pun demikian jika mencari data lengkap bisa langsung ke BPS.
Sementara Made Juita, anggota DPRD dari Fraksi Nasdem, menyoroti soal petugas pendataan atau sensus yang bahkan tidak mengetahui bagaimana mencari data di lapangan. “Kepada Sekda dan Bapelitbangda, kami mempertanyakan kevalidan data hasil pendataan atau sensus yang dilakukan oleh ASN dan non-ASN. Yang kami temui di lapangan, salah satunya di Padangkerta, petugasnya malah belum paham soal form pendataan, mengunakan HP Android malah gak punya quota,” katanya, mempertanyakan.
Kalau soal pendataan kemiskinan, lanjut Juita, pada prinsipnya pihaknya setuju, apalagi setiap tahunnya angka kemiskinan di Karangasem terus meningkat. Namun, hendaknya dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya. “Mari kita rencanakan ini dengan sebaik-baiknya dan benar, dan kita juga anggarkan dengan benar. Bukan programnya yang saya kritisi, namun pelaksanaannya,” ujarnya, lugas.
Anggota DPRD yang lain, I Nyoman Musna Antara mengatakan, kalau pemerintah menganggap pendataan ini penting, tapi pelaksanaannya ngawur, maka hasilnya juga akan ngawur. Dikatakan, untuk sensus dan pendataan petugasnya harus khusus, dan memiliki keahlian dan pengalaman di bidang itu. “Coba cek di Perbup Satu Data itu, apakah ada data secara spesifik menugaskan ASN dan non-ASN serta guru?,” ucapnya.
Di Kubu, lanjut Musna Antara, ada guru dan kepala sekolah yang mengeluh dengan tugas baru ini. “Belum lagi mereka harus mengajar, belum sensus. ASN yang ditugaskan nyensus ini juga rentan dengan masalah kriminal, karena mereka harus masuk dari rumah ke rumah warga,” katanya.
“Jadi harus ada ID Card dan seragam khusus. Belum lagi mereka (ASN dan non-ASN serta guru, Red) ini bekerja atas tekanan. Kalau untuk menyenangkan bupati dengan sensus tanpa mengeluarkan biaya seperti ini, menurut kami, tolong pikirkan lagilah,” ujarnya di hadapan peserta rapat.
Sementara itu, Nyoman Rena anggota dewan dari Fraksi Golkar, mempertanyakan otorisasi pelaksanaan pendataan Program Satu Data tersebut, apalagi petugasnya crosing, jelas masyarakat tidak akan begitu saja memberikan data mereka karena yang datang ke rumah mereka adalah orang yang tidak dikenal. “Apalagi saat ini banyak pinjaman online yang berkeliaran, bisa saja mereka menyamar seperti petugas sensus dan meminta KTP warga bersangkutan untuk pinjaman online,” sebutnya.
Selain itu, menurutnya siapa yang akan menjamin tidak akan terjadi konflik soal data kemiskinan dan penerima bantuan?. Karena bisa saja dari awalnya dapat bantuan tapi setelah pendataan ulang warga tersebut tidak lagi dapat bantuan.
Sementara itu, Sekda Kabupaten Karangasem I Ketut Sedana Merta mengaku akan menyampaikan hasil rapat kerja tersebut ke Bupati Karangasem. “Rapat tadi akan kita sampaikan dulu kepada pimpinan,” ucapnya, menyampaikan. (LE-Ami)
