Amlapura, LenteraEsai.id – Program Satu Data yang dalam pelaksanaannya melibatkan ASN dan non-ASN, tetap akan dijalankan Pemkab Karangasem, meski sempat menuai pro dan kontra serta ditentang oleh sejumlah wakil rakyat.
Sejumlah anggota DPRD Karangasem sempat menolak dilibatkannya unsur ASN dan non-ASN yang terjun ke lapangan menjadi petugas sensus dalam pelaksanaan Program Satu Data tersebut.
Kepala Bappelitbangda Kabupaten Karangasem, I Nyoman Sutirtayasa saat dikonfirmasi di Amlapura, Rabu (27/7/2022), membenarkan jika Program Satu Data tetap dilanjutkan. “Tetap berjalan sesuai jadwal. Apalagi, pembagian wilayah penugasan sudah dibagikan ke masing-masing OPD,” ucapnya.
“Sepanjang dinilai akan menghasilkan hal yang positif untuk membangun Karangasem, tetap dijalankan. Tentu dengan evaluasi yang akan dilaksanakan sesuai situasi dan kondisi yang ada di lapangan,” ujar Sutirtayasa, menjelaskan.
Sementara pelaksanaan sensus atau pendataannya sendiri akan mulai dilaksanakan sejak tanggal 1 Agustus sampai dengan 30 November 2022. Setiap pegawai ASN dan non-ASN mendapat tugas untuk mensensus sebanyak 20 sampai 25 KK pada suatu desa yang menjadi bidang tugasnya.
Sebelumnya, sejumlah anggota dewan menentang dilibatkannya ASN dan non-ASN atau pegawai kontrak di jajaran Pemkab Karangasem dalam pelaksanaan program tersebut.
Beberapa anggota DPRD Karangasem menilai pelibatan ASN dan pegawai kontrak menjadi tukang sensus dalam program itu adalah tidak tepat sehubungan tugas tambahan yang mereka terima menjadikan beban tersendiri bagi pegawai. Salah satunya karena ketiadaan anggaran.
“Mulai dari foto copy kami diminta untuk melakukannya dengan biaya sendiri, dan uang transportasi juga kami tidak dapat,” kata salah seorang pegawai, mengeluhkan tugas barunya.
“Intinya, sepanjang tugas yang diberikan kepada mereka adalah untuk kepentingan membangun Kabupatem Karangasem, maka program akan tetap kami laksanakan,” ujar Kepala Bappelitbang, menegaskan. (LE-Ami)
