Denpasar, LenteraEsai.id – Pelaksanaan eksekusi tanah seluas 61 are di kawasan Amed, Karangasem, yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkracht, kembali menjadi polemik. Kuasa hukum 42 kepala keluarga (KK), I Nengah Jimat, S.H., menduga terdapat upaya intervensi terhadap proses eksekusi melalui agenda kegiatan Komisi I DPRD Provinsi Bali.
Persoalan tersebut kini dibawa ke ranah kelembagaan. Jimat yang berasal dari Jimat Law Office mendatangi Sekretariat DPRD Bali, Kamis (19/11/2026), untuk menyerahkan surat permohonan perlindungan hukum sekaligus meminta evaluasi terhadap tindakan sejumlah oknum anggota dewan yang dinilai berpotensi mencampuri kewenangan lembaga peradilan.
Jimat menegaskan, perkara tanah yang direncanakan untuk pembangunan Pura Sira Arya Kubon Tubuh Amed tersebut telah melalui proses hukum panjang sejak 2017.
Sengketa bermula dari klaim keturunan ahli waris pihak penyakap atau penggarap terhadap lahan tersebut. Setelah upaya penyelesaian secara kekeluargaan tidak membuahkan hasil, pihaknya menempuh jalur pengadilan melalui gugatan pada 2020.
Proses persidangan berlangsung hingga 2024, termasuk sampai tingkat Peninjauan Kembali (PK). Dalam putusan tersebut, kliennya yang merupakan ahli waris I Ramia dinyatakan sebagai pihak yang berhak atas objek sengketa.
“Putusan tersebut menyatakan objek sengketa sah milik klien kami. Pihak lawan, yakni I Ketut Rundung dan kawan-kawan, juga dihukum untuk meninggalkan lokasi sengketa,” ungkap Jimat.
Berbekal putusan berkekuatan hukum tetap itu, pihaknya kemudian mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Negeri (PN) Amlapura. Namun, pelaksanaan putusan tersebut belum juga terlaksana.
Polemik semakin berkembang setelah rombongan Komisi I DPRD Bali mendatangi lokasi tanah sengketa pada September 2026.
Jimat mengaku keberatan dengan kunjungan tersebut karena dilakukan tanpa pemberitahuan kepada pihak kliennya. Padahal, berdasarkan informasi yang diperoleh, surat tertanggal 31 Agustus 2026 menyebutkan agenda kunjungan kerja untuk mengecek aset milik provinsi.
Namun, dalam pelaksanaannya, rombongan Komisi I justru melakukan pengecekan terhadap lahan yang sedang menunggu proses eksekusi pengadilan.
Kedatangan rombongan anggota dewan itu bahkan disebut memicu penolakan dari masyarakat setempat.
“Ini yang kami pertanyakan. Objek tersebut merupakan perkara perdata yang sudah diputus hingga tingkat PK. Mengapa justru ada kegiatan pengecekan di lokasi yang sedang menunggu eksekusi?” ujarnya.
Persoalan kian merugikan pihak pemohon eksekusi setelah PN Amlapura sempat menjadwalkan pelaksanaan eksekusi pada 12 November 2026.
Menurut Jimat, seluruh kebutuhan operasional telah dipersiapkan. Mulai dari alat berat, kendaraan pengangkut, tenaga kerja, kebutuhan upacara, gudang, instalasi listrik, hingga ambulans. Bahkan, pihaknya telah membayar uang muka atau DP untuk sejumlah kebutuhan tersebut.
Koordinasi dengan aparat keamanan, termasuk Polres Karangasem, juga telah dilakukan.
Namun, rencana tersebut mendadak berubah. Pada 9 November 2026 atau hanya tiga hari sebelum pelaksanaan, PN Amlapura menerbitkan pemberitahuan penundaan eksekusi.
Penundaan itu merujuk pada surat Polres Karangasem tertanggal 6 November 2026. Alasannya, situasi dan kondisi dinilai belum kondusif menyusul adanya rencana pengerahan massa dari pihak termohon serta rencana kunjungan kerja Wakapolda Bali.
Akibat pembatalan tersebut, pihak kliennya mengaku mengalami kerugian materiil karena berbagai persiapan telah terlanjur dilakukan.
Keberatan pihak pemohon eksekusi semakin menguat setelah mengetahui adanya agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi I DPRD Bali yang dijadwalkan berlangsung Senin (23/11/2026).
Berdasarkan salinan undangan tertanggal 16 November 2026 yang diperoleh melalui kantor desa lewat WhatsApp, rapat tersebut melibatkan sejumlah instansi. Di antaranya BPN Provinsi Bali, BPKAD Bali, Satpol PP Provinsi Bali, DPRD Karangasem, kantor pertanahan Karangasem, camat, kapolsek, perbekel, Babinsa, Polres, hingga kelompok tertentu.
Nama salah satu kliennya dan Jimat selaku kuasa hukum juga tercantum dalam undangan tersebut. Namun, hingga Kamis (19/11/2026), pihaknya mengaku belum menerima undangan resmi.
Jimat mempertanyakan relevansi pelibatan BPN dalam agenda RDP tersebut, mengingat objek tanah yang disengketakan belum bersertifikat dan perkaranya telah diputus melalui jalur peradilan umum hingga tingkat PK.
Bahkan, gugatan pihak lawan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Denpasar disebut telah selesai hingga tingkat kasasi dengan putusan menolak permohonan mereka.
Sementara itu, laporan dugaan maladministrasi ke Ombudsman yang sebelumnya disampaikan juga disebut telah ditelusuri dan tidak menemukan adanya pelanggaran.
Atas rangkaian peristiwa tersebut, Jimat menduga terdapat pihak-pihak tertentu, termasuk kelompok organisasi kemasyarakatan (ormas) dan oknum anggota dewan, yang berupaya menggunakan lembaga DPRD untuk memengaruhi proses eksekusi.
Menurutnya, DPRD memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Namun, kewenangan tersebut tidak semestinya digunakan untuk mengambil alih atau mencampuri kewenangan lembaga peradilan dalam perkara yang telah berkekuatan hukum tetap.
“Tindakan ini seolah-olah melecehkan lembaga peradilan, kepolisian, dan kejaksaan dengan menciptakan pengadilan kedua melalui jalur politis. Ini sangat merugikan klien kami yang telah berjuang mencari keadilan selama hampir sembilan tahun,” tegasnya.
Tidak ingin persoalan berlarut-larut, Jimat menyatakan telah menyurati Pimpinan DPRD Bali dan Badan Kehormatan (BK) DPRD Bali.
Melalui surat tersebut, pihaknya meminta agar segala tindakan yang berpotensi menjadi intervensi terhadap proses hukum dihentikan. BK DPRD Bali juga diminta memeriksa oknum anggota dewan yang diduga menyalahgunakan kewenangan atau melanggar kode etik.
Langkah pengaduan juga akan diperluas ke pemerintah pusat dan daerah. Jimat menyatakan akan menyampaikan permohonan evaluasi serta monitoring kinerja DPRD Bali kepada Presiden RI, Kementerian Dalam Negeri, dan Gubernur Bali.
Selain itu, pihaknya menyurati Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi Bali, serta PN Amlapura agar pelaksanaan eksekusi tetap berjalan sesuai putusan pengadilan tanpa tekanan pihak luar.
Pengaduan terkait dugaan maladministrasi juga disampaikan kepada Ombudsman RI Pusat dan Perwakilan Bali.
Tak hanya itu, pihaknya meminta jaminan pengamanan penuh dari aparat TNI dan Polri. Jimat berencana menyurati Kapolri, Kapolda Bali, serta Pangdam IX/Udayana agar memberikan dukungan pengamanan maksimal ketika eksekusi kembali dijadwalkan.
Permintaan tersebut disampaikan menyusul adanya kekhawatiran terhadap potensi pengerahan massa dan ancaman keamanan di lokasi.
“Kami berharap masalah ini mendapat perhatian pemerintah pusat dan daerah agar tidak menjadi preseden buruk bagi kepastian dan penegakan hukum di Bali. Jangan sampai negara kalah oleh kelompok ormas maupun oknum anggota dewan,” katanya. (LE-ViV)







