Bukti Komitmen Berantas Kecurangan JKN, Pemprov Bali Borong Tiga Penghargaan Anti Kecurangan Tahun 2026

2nd Indonesia Healthcare AntiFraud Forum (INAHAFF) Conference 2026 di Jakarta, Rabu (18/11).  (Foto: Dok LenteraEsai.id)

Jakarta, LenteraEsai.id – Pengendalian kecurangan menjadi bagian penting dalam menjaga integritas
pelayanan kesehatan. Sejak awal penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN),
BPJS Kesehatan terus memperkuat upaya pencegahan dan deteksi kecurangan demi menjaga kualitas
layanan bagi peserta.
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito mengatakan, berbagai langkah pengendalian
kecurangan telah dilakukan secara berkelanjutan melalui penyempurnaan kebijakan, peningkatan
kompetensi sumber daya manusia, penguatan tata kelola dan sistem pengendalian, hingga perluasan
kolaborasi lintas sektor.
Sebagai bagian dari upaya tersebut, BPJS Kesehatan membentuk Tim Anti-Kecurangan JKN di seluruh
jenjang organisasi, mulai dari tingkat pusat, wilayah, hingga cabang. BPJS Kesehatan juga menetapkan
Key Performance Indicator (KPI) bagi unit kerja dan Duta BPJS Kesehatan, memperkuat monitoring
serta pelaporan kegiatan anti-kecurangan, hingga mengembangkan modul anti-fraud bagi verifikator
yang disertifikasi oleh BNSP.
“Kecurangan dalam pelayanan kesehatan tidak hanya berdampak pada kerugian finansial, tetapi juga
dapat memengaruhi keselamatan pasien, mutu pelayanan, dan kepercayaan masyarakat. Karena itu,
pengendalian kecurangan perlu dilakukan secara menyeluruh melalui langkah pencegahan, deteksi,
hingga penanganan yang melibatkan berbagai pihak,” ujar Pujo dalam 2nd Indonesia Healthcare AntiFraud Forum (INAHAFF) Conference 2026 di Jakarta, Rabu (18/11).
Menurut Pujo, semakin luas cakupan kepesertaan JKN, semakin besar pula tanggung jawab untuk
menjaga keberlanjutan penyelenggaraannya. Per 1 November 2026, Program JKN telah memberikan
perlindungan kesehatan kepada sekitar 285,8 juta jiwa atau 98,5 persen penduduk Indonesia. Besarnya
cakupan tersebut turut meningkatkan kompleksitas pengelolaan pelayanan, pembiayaan, data, hingga
hubungan antarpemangku kepentingan.
Seiring dengan perkembangan tersebut, tantangan pengendalian kecurangan juga terus berkembang.
Ia menegaskan praktik kecurangan dalam pelayanan kesehatan tidak dapat dipandang semata-mata
sebagai persoalan kerugian finansial. Penguatan upaya pencegahan turut berperan dalam menjaga
keselamatan pasien, meningkatkan efektivitas pemanfaatan sumber daya kesehatan, serta
memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem kesehatan.
“Selain penguatan teknologi, BPJS Kesehatan juga mendorong transformasi pelayanan kesehatan dari
pendekatan volume-based menuju value-based healthcare. Melalui pendekatan ini, pelayanan
kesehatan diharapkan semakin berorientasi pada hasil klinis terbaik bagi pasien dengan pemanfaatan
biaya yang lebih efisien. Penguatan kebijakan dan regulasi juga diperlukan untuk memperjelas
kewenangan serta meningkatkan efektivitas penegakan sanksi,” tegas Pujo.
Sebagai bagian dari upaya memperluas kolaborasi, BPJS Kesehatan turut mendorong pembentukan
Indonesia Healthcare Anti-Fraud Association (INHAFA). Forum ini diharapkan menjadi wadah
kolaborasi lintas sektor untuk bertukar pengetahuan, pengalaman, dan praktik terbaik dalam
memperkuat integritas pelayanan kesehatan.
INHAFA akan mengembangkan tiga peran strategis, yakni forum kolaborasi lintas sektor,
pengembangan pengetahuan dan kompetensi, serta penguatan pengawasan dan akuntabilitas
bersama. Melalui inisiatif tersebut, sinergi antar pemangku kepentingan diharapkan semakin kuat
sehingga upaya pengendalian kecurangan dalam Program JKN dapat berjalan secara berkelanjutan. Pejabat Pengganti Sementara Direktur Kepatuhan dan Hubungan Antar Lembaga BPJS Kesehatan,
Vetty Yulia Permanasari menyebut kompleksitas penyelenggaraan jaminan kesehatan, perkembangan
pola pelayanan, serta dinamika risiko menuntut kita untuk membangun sistem pencegahan dan
penanganan kecurangan yang semakin adaptif.
Ia menambahkan, upaya pengendalian kecurangan tidak dapat dilakukan oleh satu institusi secara
mandiri. Diperlukan keterlibatan berbagai pihak, mulai dari regulator, BPJS Kesehatan, fasilitas
kesehatan, aparat penegak hukum, akademisi, industri asuransi, organisasi profesi, hingga masyarakat
sipil. Sinergi tersebut diperlukan untuk membangun sistem pencegahan dan penanganan kecurangan
yang terintegrasi, adaptif, dan berkelanjutan.
“Kita harus membangun tembok pencegahan yang kokoh melalui penguatan sistem, pengawasan,
kolaborasi, dan integritas seluruh pemangku kepentingan. Sehingga, apabila masih terdapat pihak yang
mencoba melampaui batas tembok tersebut untuk melakukan kecurangan, maka harus siap
menghadapi konsekuensi dan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku,” tegas Vetty.
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia, Abdul Muhaimin Iskandar
menegaskan bahwa seluruh pihak harus menjaga ketahanan sistem JKN agar semakin tangguh,
produktif, dan efektif, termasuk dalam menghadapi risiko kecurangan. Hal ini merupakan bagian dari
upaya penyempurnaan agar tidak ada satu pun masyarakat yang harus menghadapi risiko kesehatan
seorang diri karena negara hadir melalui BPJS Kesehatan.
Salah satu kekuatan yang harus terus dijaga adalah memastikan tidak ada lagi praktik kecurangan
dalam seluruh sistem penyelenggaraan JKN. Ia menegaskan pentingnya membangun sistem yang
tangguh agar BPJS Kesehatan tidak dikendalikan atau dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang melakukan
kecurangan. “Di era keterbukaan informasi dan media sosial saat ini, upaya pencegahan, penghentian,
dan antisipasi terhadap praktik kecurangan harus semakin diperkuat. Karena itu, kita perlu membangun
ekosistem yang mampu mendeteksi dan menangani kecurangan secara efektif,” kata Cak Imin.
Ia menegaskan bahwa dengan sinergi yang dilakukan tidak boleh membiarkan sistem gagal
mengantisipasi kecurangan akibat adanya kepentingan tertentu. Sistem anti-kecurangan harus
dibangun melalui ekosistem yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
“Saat ini, regulasi terkait penanganan kecurangan masih berada pada tingkat peraturan menteri. Ke
depan, perlu didorong peningkatan level pengaturan agar memiliki landasan yang lebih kuat dalam
mendukung keberlangsungan Program JKN. Mari bersama-sama menutup celah tata kelola yang
memungkinkan terjadinya kecurangan, memperbarui pedoman penanganan kecurangan, melindungi
para pelapor, serta memenuhi tanggung jawab masing-masing dalam menjaga integritas Program JKN,”
tegas Cak Imin.
Dalam INAHAFF ini juga dilakukan pemberian penghargaan bagi pihak-pihak yang telah berkomitmen
memperkuat budaya anti kecurangan dalam penyelenggaraan Program JKN tahun 2026, antara lain:
Kategori Tokoh Inspiratif Anti Kecurangan Terbaik
– Ketua TKMKB Provinsi Jawa Timur, Dr.dr. Hamzah, Sp.An.,KNA, KIC
– Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Drs. Dewa Made Indra, M.Si
– Ketua TKMKB Provinsi Sulawesi Selatan, Prof. dr. Irawan Yusuf, Ph.D
Kategori Tim Pencegahan Kecurangan JKN Tingkat Kabupaten/Kota Terbaik
– Terbaik 1 : Kabupaten Purbalingga
– Terbaik 2 : Kota Medan
– Terbaik 3 : Kabupaten Banyumas Kategori Tim Pencegahan Kecurangan JKN Provinsi Terbaik
– Terbaik 1 : Provinsi Bali
– Terbaik 2 : Provinsi Riau
– Terbaik 3 : Provinsi Jawa Barat
Kategori Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dengan Komitmen Anti Kecurangan Terbaik
– Terbaik 1 : Kabupaten Kotawaringin Barat
– Terbaik 2 : Kabupaten Karawang
– Terbaik 3 : Kabupaten Sukabumi
Kategori Pemerintah Provinsi Dengan Komitmen Anti Kecurangan Terbaik
– Terbaik 1 : Provinsi Bali
– Terbaik 2 : Provinsi Nusa Tenggara Timur
– Terbaik 3 : Provinsi Nusa Tenggara Barat. (LE-IN)

Pos terkait