Denpasar, LenteraEsai.id – Gubernur Bali Wayan Koster menyatakan akan segera membentuk satuan tugas (satgas) kebersihan pantai sebagai respons atas sorotan Presiden Prabowo Subianto terkait kondisi pantai di Bali yang dinilai kotor akibat tumpukan sampah.
Koster mengatakan pembentukan satgas tersebut bertujuan agar penanganan sampah di kawasan pantai dapat dilakukan secara cepat dan terkoordinasi, terutama saat terjadi kiriman sampah pada musim hujan.
“Saya akan membentuk satuan tugas yang siaga di pantai, sehingga begitu sampah datang bisa langsung dibersihkan,” ujar Koster di Denpasar, Senin.
Ia menjelaskan bahwa persoalan sampah di pantai Bali merupakan masalah yang berulang setiap tahun, khususnya pada periode Desember hingga awal Februari saat curah hujan tinggi. Sampah tersebut, menurutnya, merupakan sampah kiriman dari luar wilayah Bali yang terbawa arus laut dengan cepat.
Dalam kondisi normal, kata Koster, dibutuhkan waktu sekitar dua hingga tiga jam untuk memobilisasi petugas dan membersihkan sampah yang menumpuk di pantai. Oleh karena itu, keberadaan satgas khusus dinilai menjadi solusi agar penanganan tidak menunggu terlalu lama.
Pemprov Bali juga menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo yang mendorong pelibatan pelajar SD hingga SMA dalam kegiatan pembersihan pantai. Koster menilai keterlibatan siswa harus dibarengi dengan kesiapan sarana dan prasarana, terutama armada pengangkut sampah.
Menurutnya, pemerintah daerah sebenarnya telah memiliki alat berat dalam jumlah memadai, namun penggunaannya tidak dapat difokuskan hanya pada satu lokasi pantai saja. Untuk itu, Pemprov Bali bersama Pemerintah Kota Denpasar dan Pemerintah Kabupaten Badung berencana menyiagakan armada khusus pengangkut sampah di kawasan pantai.
“Dengan arahan Presiden, kami akan segera mengumpulkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup, BPBD, Dinas Pendidikan, serta melibatkan TNI dan Polri untuk langsung membentuk satuan tugas,” ujarnya.
Gubernur Koster menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo atas perhatian terhadap persoalan sampah di Bali. Ia menilai Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah 2026 menjadi momentum penting untuk memperkuat kolaborasi dan konsolidasi antarpenyelenggara pemerintahan.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyoroti kondisi Bali yang dipenuhi sampah, khususnya di kawasan pantai, berdasarkan informasi yang diterimanya dari sejumlah tokoh, menteri, dan pejabat tinggi saat berada di Korea Selatan.
Presiden menilai persoalan sampah berpotensi menurunkan minat wisatawan dan berdampak langsung pada sektor pariwisata yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian Bali. Oleh karena itu, ia mendorong pemerintah daerah melibatkan pelajar dalam kegiatan kerja bakti membersihkan lingkungan.
Selain itu, Presiden juga menyampaikan rencana pembangunan 34 proyek pengolahan sampah menjadi energi di 34 kota di Indonesia, termasuk di Bali, yang ditargetkan mulai dibangun dalam waktu dekat dan beroperasi dalam kurun waktu sekitar dua tahun. (LE-VJ)
