Mangupura, LenteraEsai.id – Ketua DPRD Kabupaten Badung I Putu Parwata menerima kunjungan Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Kabupaten Badung yang dipimpin ketuanya I Wayan Reta. Mereka diterima di ruang rapat pimpinan DPRD Badung di Mangupura pada Jumat, 14 April 2023.
Kedatangan BMPS Badung untuk menyampaikan sejumlah persoalan yang dihadapi sekolah swasta. Di hadapan Ketua DPRD dan pihak Dinas Pendidikan Badung, Ketua BMPS Badung I Wayan Reta, antara lain menyampaikan masalah klasik yang dihadapi sekolah swasta setiap tahun, yakni minimnya mendapat calon peserta didik (murid) pada tingkat SMP dan SMA/SMK.
“Sekolah partikelir (swasta) yang dibangun masyarakat sesungguhnya adalah aset Pemerintah Daerah. Mereka perintis di bidang pendidikan sebelum pemerintah mampu membangun sekolah negeri,” kata Wayan Reta, bersemangat.
Mengingat itu, lanjut dia, Pemkab Badung harus peduli, menyayangi dan menyokong sekolah swasta agar tetap eksis. Caranya dengan membuat regulasi, seperti misalnya lewat Perda inisiatif Dewan untuk memprotek sekolah swasta. Seperti yang terlihat di Kalimantan Tengah, perguruan swasta dibiayai Pemerintah Daerah. Jadi walau mereka sedikit mendapat murid, tetap bisa hidup.
Reta mengungkapkan, kini banyak perguruan swasta di Badung yang megap-megap. Bahkan beberapa sekolah swasta sudah gulung tikar, lantaran sekolah negeri menerima murid melebihi kuota. Bahkan, ironisnya, ada sekolah pemerintah yang belum punya gedung, malah sudah menerima murid baru.
“Yang ada sekarang kebanyakan sekolah swasta (partikelir) yang ‘sekarat’. Dulu dipakai alat perlawanan kepada penjajah, di samping bertugas untuk mencerdaskan bangsa dan mencetak sumberdaya manusia berkualitas,” ujar Reta, menandaskan.
Menanggapi itu, Ketua DPRD Badung Putu Parwata yang juga memiliki Sekolah CIS Internasional, mengaku sangat paham dengan persoalan yang dihadapi sekolah swasta. Terutama tentang seretnya mendapatkan siswa baru saat penerimaan peserta didik baru (PPDB) setiap tahunnya.
Ia menyatakan sependapat bahwa perguruan swasta perlu dibantu pemerintah, sebagai bukti kehadiran pemerintah. “Tetapi bantuan dari pemerintah harus adil terhadap sekolah swasta yang ada. Bantuannya apakah berupa sarana prasarana, dana operasional atau bentuk lainnya,” ucap Parwata, menyampaikan.
Namun sebelum pemerintah memberikan bantuan, kata Ketua Dewan, Dinas Pendidikan Badung dengan timnya diminta rurun terlebih dahulu ke sekolah-sekolah swasta. Yakni untuk mendata dan mengklaster sekolah-sekolah swasta yang ada.
“Memang pemerintah harus berterima kasih pada sekolah swasta. Kalau tidak ada sekolah swasta, tidak mungkin sekolah negeri bisa nenerima semua calon peserta didik setiap tahunnya,” kata Parwata, yang spontan mendapat aplaus dari hadirin. (LE/Ima)
