Jakarta, LenteraEsai.id – Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengungkapkan illicit enrichment atau penindakan terhadap peningkatan kekayaan tak wajar tidak diatur dalam Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset karena banyak aspirasi dari masyarakat yang menolak.
“Kami menyerap berbagai aspirasi dari masyarakat. Ada yang mendukung, banyak juga yang menolak, gitu ya. Ahli-ahli demikian juga,” kata Habiburokhman usai Rapat Paripurna pengesahan RUU Perampasan Aset di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis.
Menurut ia, pihaknya memutuskan hal itu tak diatur dalam RUU setelah melakukan berbagai kajian dan perbandingan undang-undang yang diterapkan di berbagai negara.
Ia mengatakan Amerika Serikat dan Inggris pun tidak menerapkan hal itu karena bertentangan dengan hak asasi manusia.
“Jerman juga bahkan digagalkan oleh Mahkamah Konstitusi illicit enrichment. Lalu kami hadirkan setidaknya ada 15 elemen ya, khusus juga mereka menyampaikan soal illicit enrichment ini bertentangan dengan hak asasi manusia,” katanya.
Selain itu, ia menjelaskan bahwa dalam teknis perundang-undangan, peran Undang-Undang Perampasan Aset itu bersifat formil, yakni mengatur tata cara hukum acara. Sedangkan illicit enrichment dinilai merupakan pengaturan materiil karena berhubungan dengan norma-norma.
“Jadi, memang dengan dua alasan itu kita tidak bisa memasukkan di dalam Undang-Undang Perampasan Aset ini,” katanya.
Sebelumnya, Rapat Paripurna Ke-13 DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027 menyetujui pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya.
Persetujuan diambil dalam rapat yang dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis, setelah Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyampaikan laporan penyusunan RUU. (LE)
Source: ANTARA







