Jakarta, LenteraEsai.id – Pada 1 Februari 2026, sekitar 11 juta peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional tiba-tiba dinonaktifkan. Fenomena ini adalah dampak langsung dari kebijakan pemutakhiran dan pemadanan data penerima bantuan sosial melalui Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
Tujuannya baik; memperbarui data agar bantuan iuran tepat sasaran bagi warga yang benar-benar miskin. Namun, masalahnya adalah BPJS Kesehatan baru menerima dokumen resminya beberapa hari sebelum aturan berlaku. Bagi para peserta BPJS, pemberitahuan itu bahkan datang lebih terlambat. Mereka baru tahu bahwa kepesertaannya tidak aktif persis saat sudah berdiri di loket rumah sakit.
Dampaknya langsung terasa. Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia melaporkan sedikitnya 160 pasien gagal ginjal tidak bisa menjalani terapi, padahal mereka harus cuci darah dua hingga tiga kali seminggu.
Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan memperkirakan sekitar 120 ribu peserta dengan penyakit berat ikut terdampak.
Pada 9 Februari, pemerintah dan DPR akhirnya sepakat mengaktifkan kembali kepesertaan secara otomatis selama tiga bulan. Perbaikan ini patut dicatat, tetapi datang setelah warga bersuara, bukan sebelum aturan berlaku.
Problem ini tidak bisa hanya dialamatkan pada urusan kurang atau salah data. Yang justru lebih mendesak adalah pertanyaan ini: kalau data keliru, siapa yang menanggung akibatnya?
Salah mencoret orang yang berhak jauh lebih berat akibatnya daripada salah memasukkan orang yang tidak berhak, apalagi bagi pasien yang terapinya tidak boleh putus.
Peran Pusat Studi HAM
Pertanyaan seperti di atas biasanya diajukan dalam kajian dampak HAM sebelum kebijakan dijalankan: siapa yang paling mungkin tersingkir secara keliru, bagaimana mereka diberi tahu, dan apa pengamannya pada hari pertama.
Di sinilah pusat studi HAM berperan. Lembaga ini umumnya berada di perguruan tinggi dan bertugas meneliti, mendidik, mencatat, serta memberi masukan kebijakan di bidang HAM.
Kementerian HAM merumuskan kebijakan, Komnas HAM memantau dan menerima pengaduan, sedangkan organisasi masyarakat sipil mendampingi korban. Pusat studi melengkapi peran ketiganya dengan menyediakan basis pengetahuan, bukti empiris, metode analisis, dan sumberdaya manusia yang terlatih.
Seandainya pusat studi HAM ikut dilibatkan dalam pembahasan kebijakan pembaruan data PBI sebelum Januari 2026, lembaga ini bisa memetakan kelompok yang paling rentan dicoret secara keliru, mengecek ketepatan data di beberapa daerah, dan menyusun langkah peralihan: pemberitahuan lebih awal, masa tenggang, dan pengaktifan otomatis bagi pasien penyakit kronis.
Perlindungan itu pada akhirnya memang diberikan, tetapi setelah masalah terjadi.
Tentu pusat studi bukan obat panasea yang mengentaskan ragam persoalan. Pendanaan berbasis proyek jangka pendek dapat menyulitkan penelitian yang membutuhkan waktu panjang.
Kebebasan ilmiah juga diuji ketika hasil kajian tidak sejalan dengan kepentingan pihak yang mendanai. Banyak daerah juga belum punya pusat studi. Risiko terbesarnya adalah lahirnya kajian tebal yang hanya dibaca kalangan sendiri dan baru terbit setelah keputusan diambil.
Ukuran keberhasilannya bukan banyaknya laporan, melainkan seberapa sering kajian sampai tepat waktu ke tangan penyusun kebijakan dan disampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami.
Rencana Penguatan Kembali
Kabar baiknya, arah kebijakan kini mulai sejalan. Kementerian HAM berencana menguatkan kembali pusat-pusat studi HAM di perguruan tinggi. Kemitraan juga telah terjalin dengan beberapa perguruan tinggi yang telah memiliki Pusat Studi HAM, antara lain Universitas Padjadjaran, Universitas Diponegoro dan Universitas Cendrawasih untuk mengembangkan kelembagaan tersebut.
Pengembangan ini penting sebab pusat studi dapat membantu berbagai program strategis Kementerian HAM. Dalam program Desa Sadar HAM, penggerak HAM memetakan kebutuhan hak dasar keluarga di desa binaan, yang jumlahnya direncanakan bertambah dari 300 desa yang sudah dialokasikan anggaran menuju target 2.000 desa.
Pusat studi dapat membantu menyusun cara pendataan yang akurat, menguji apakah data benar-benar mencerminkan keadaan keluarga, dan melatih para pendata. Kekeliruan data seperti pada kasus PBI pun dapat dicegah sejak awal. Mahasiswa dan dosen juga bisa belajar langsung dari desa, sehingga penelitian tidak berhenti di ruang kuliah.
Dalam pengarusutamaan HAM pada pembentukan peraturan perundang-undangan, pusat studi dapat memastikan aspek HAM menjadi bahan pertimbangan sejak sebuah aturan masih berupa rancangan.
Pusat studi dapat menelaah dampak rancangan aturan terhadap kelompok rentan, melatih para penyusun aturan di pusat dan daerah, serta menghubungkan pemerintah dengan suara warga. Pusat studi juga dapat membantu penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan peraturan HAM dan penilaian kepatuhan HAM.
Kementerian HAM berencana menyiapkan alat ukur kepatuhan bagi instansi pemerintah, masyarakat, komunitas, dan pelaku usaha. Alat ukur seperti ini perlu diuji secara ilmiah agar adil dan dapat dipertanggungjawabkan.
Selain itu, undang-undang HAM yang akan menggantikan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 perlu dijelaskan dengan bahasa yang mudah dipahami. Bersama para pakar di pusat studi HAM, pemerintah dapat menyusun buku penjelasan pasal, bahan pelatihan bagi aparatur, dan tulisan populer agar substansi undang-undang tersebut dipahami oleh aparatur maupun masyarakat sejak hari pertama berlaku.
Di bidang layanan kepada masyarakat, pusat studi HAM dapat terlibat dalam membantu mengkaji pengaduan dugaan pelanggaran HAM yang diterima Kementerian HAM, misalnya dengan memetakan kelompok yang paling sering melapor dan mengidentifikasi persoalan yang berulang.
Kajian di daerah juga dapat membantu mengenali tanda-tanda ketegangan sosial sebelum berkembang menjadi konflik, termasuk dalam program Kampung REDAM yang disiapkan untuk meredam konflik sejak dini.
Di bidang bisnis dan HAM, pelaku usaha direncanakan wajib melaporkan uji tuntas HAM mulai 2028. Uji tuntas ini merupakan pemeriksaan terhadap risiko pelanggaran HAM dalam kegiatan usaha. Pusat studi dapat berperan menyusun kurikulum pelatihan, mengevaluasi uji coba di perusahaan percontohan, serta menyiapkan tenaga pengajar bagi para penilai.
Seluruh peran tersebut menuntut jumlah pusat studi yang memadai dan kelembagaan yang kuat. Karena itu, ada beberapa langkah yang bisa dimulai.
Pemerintah pusat dan daerah dapat melibatkan pusat studi HAM untuk menelaah rancangan kebijakan yang berdampak kepada masyarakat. Perguruan tinggi juga dapat membuka atau memperkuat pusat studi HAM dengan adanya bentuk dukungan dari Kementerian HAM itu sendiri, sehingga dapat menjamin keberlangsungan kegiatan ke depannya.
Namun, satu pertanyaan layak untuk menjadi bahan refleksi bersama: apakah penelitian datang sebelum keputusan diambil, atau hanya menjadi catatan sesudahnya? (LE)
Source: ANTARA
