AdvertorialBadungHeadlines

Serap Aspirasi, Pansus Penyelenggaraan PWK DPRD Badung Gelar RDP

Mangupura, LenteraEsai.id – Panitia Khusus (Pansus) Penyelenggaraan Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PWK) DPRD Kabupaten Bandung, pada Senin siang, 24 Juni 2024 menggelar rapat dengar pendapat (RDP) di ruang rapat Madya Gosana lantai tiga Gedung DPRD Badung di Mangupura. Rapat dipimpin oleh I Wayan Sugita Putra selaku ketua pansus.

Banyak instansi pemerintah dan lembaga nonpemerintah yang ada di Kabupaten Badung diundang hadir. Agenda RDP yaitu menyerap aspirasi dalam penyempurnaan draf raperda penyelenggaraan PWK yang merupakan ranperda inisiatif DPRD Badung. Naskah akademik ranperda disusun tim dari Fakultas Hukum (FH) Universitas Warmadewa (Unwar) Denpasar. Diharapkan semua stakeholder bisa berperan aktif dalam menyempurnakan ranperda itu.

Sedianya RDP sesuai undangan dimulai pukul 10.00 Wita, tetapi baru bisa berlangsung pukul 10.30 Wita. Untuk itu, Ketua Pansus Penyelenggaraan PWK, I Wayan Sugita Putra mengawali pembukaan acara dengan menyampaikan permohonan maaf pada undangan yang sebagian besar sudah hadir on time (tepat waktu). Alasan keterlambatannya karena ada kegiatan institusi yang dilaksanakan.

“Saya minta maaf karena acara molor kurang lebih 30 menit. Lantaran tadi saya ada agenda konstitusi, yang harus dilaksanakan,” katanya.

Kemudian Sugita Putra meneruskan RDP dengan ‘mengabsen’ undangan sesuai daftar. Yakni pimpinan Bandara Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Komandan Kodim 1611/Badung, Kapolres Badung, Kepala Kejaksaan Negeri Badung, Komandan Densus Badung, Kepala BNNK Badung, Ketua Forum Pembauran Kebangsaan Badung, FKUB Badung, KPUD Badung, Bawaslu Badung, Asisten Pemerintahan dan Kesra Badung, Inspektorat Badung, Bappeda Badung, Bridal, Kesbangpol Badung, Kadisdik Badung, Dinas Kebudayaan Badung, Camat se-Badung, Perbekel dan Lurah se-Badung, Tim Ahli Komisi DPRD Badung, Tim Penyusun Naskah Akademik FH Unwar dan seterusnya. Mereka yang ‘diabsen’ sebagian besar sudah ada di ruang rapat, ada beberapa yang belum.

Seterusnya, Ketua Pansus Sugita Putra menyilahkan penyusun naskah akademik ranperda PWK memaparkan dan menjelaskan rancangannya. Disampaikan Koordinator Tim Penyusun Naskah Akademik Ranperda Penyelenggaraan PWK FH Unwar Dr I Wayan Rideng. Menurutnya, naskah disusun terdiri dari 8 Bab dan 21 Pasal. Perda sifatnya lebih simpel, karena nanti yang lengkap dan rinci tertuang dalam Peraturan Bupati (Perbup). Sebagai pengampu Perda PWK nantinya adalah Badan Kesbangpol Badung.

“Berbicara Pancasila adalah sesuatu yang fundamental. Ada kecenderungan maknanya dikaburkan oleh generasi milenial. Juga dapat dicermati dari perilaku, etika, cara berpikir dan lainnya. Salah satu penyebabnya karena mereka tidak mengenal proses lahirnya Pancasila. Tidak ditanamkan nilai-nilai luhur Pancasila,” papar Rideng, bersemangat.

Karena itu, lanjut mantan Ketua KPU Buleleng itu, ada kekhawatiran terhadap Pancasila. Ada situasi yang tidak baik-baik saja. Kemudian pemerintah melalui Badan Pengkajian Ideologi Pancasila (BPIP) merekomendasikan supaya masyarakat diberikan Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PWK) termasuk sejarah dan nilai-nilai luhur Pancasila. Baik di lembaga pendidikan formal (sekolah, kampus), maupun non formal. PWK itu nanti melibatkan banyak instansi, lembaga dan organisasi lainnya. Menurut Rideng, yang perlu ditepis, anggapan penyelenggaraan PWK seolah-olah membangkitkan Orde Baru. Karena waktu era Orba ada Penataran P4 dan sebagainya.

Dalam sesi tanya jawab, sejumlah peserta menyampaikan tanggapan dan pemikirannya. Seperti I Wayan Sukarya Sekretaris Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Badung yang pertama berbicara.

Menurutnya, PWK sangat strategis. Lantaran beberapa dekade terjadi kemunduran pemahaman Kebangsaan dan Pancasila. Strategis, lebih-lebih di Kabupaten Badung sarat dengan kemajemukan, yakni kemajemukan primodial: agama, suku, ras dan sebagainya.

“Saya tertarik karena dalam PWK nanti ada modul muatan lokal. Muatan lokal jadi penguat, perekat dan pengikat di masyarakat, ” papar Sukarya.

Pembicara lainnya I Nyoman Sumartana, Perbekel Desa Pererenan, Kecamatan Mengwi, Badung. Ia mengatakan sekarang ini sangat terkikis wawasan kebangsaan masyarakat. Karena wawasan masyarakat sudah sangat mengglobal, seiring canggihnya teknologi informasi. Terjadi perbedaan sangat tinggi di masyarakat, termasuk perbedaan kepentingan. Masyarakat majemuk, juga banyak pendatang, juga ekspatriat dan sebagainya.

Ditanyakan bagaimana memberikan pembinaan wawasan kebangsaan ? Mengingat di satu sisi ada HAM.  “Bagaimana mengintergrasikan yang mengikat. Aturan selama ini ada yang mengikat, ada yang membebaskan. Bingung menerapkan di lapangan,” ujarnya, mempertanyakan.

Pembicara lainnya, Mery, utusan dari Kelurahan Kerobokan Kaja, Kecamatan Kuta Utara dan perwakilan Forum Pembauran Kebangsaan Badung. Sebenarnya masih banyak peserta RDP yang hendak menyampaikan pendapat, saran dan usul. Tetapi karena waktu dibatasi hingga pukul 12.00 Wita, alasan ruangan akan dipakai acara lain. Tetapi Ketua Pansus, Sugita Putra menyampaikan kalau masih ada pendapat, usul, saran dipersilakan melalui surat disampaikan ke Pansus Penyelanggaraan PWK DPRD Badung. Kemudian acara ditutup dan diakhiri dengan berfoto bersama.

Pewarta: I Made Astra
Redaktur: Laurensius Molan

Lenteraesai.id