Singaraja, LenteraEsai.id – Pemkab Buleleng untuk pertama kalinya di Bali bahkan di Indonesia menerapkan proses layanan kenaikan pangkat pegawai secara digital. Buleleng melalui BKPSDM menggunakan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SI-ASN) dengan progres 100 persen dari usulan dan telah diterima oleh pegawai.
Capaian tersebut sangat diapresiasi oleh Plt Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) RI, Dr Ir Bima Haria Wibisana MSIS dalam kunjungan kerjanya ke Buleleng, diterima di Gedung Kesenian Gde Manik Singaraja, Senin (20/2/2023).
Ditemui usai kegiatan, Plt Kepala BKN RI Bima Haria mengemukakan bahwasannya Buleleng sangat bagus telah memberi contoh untuk daerah lain dalam digitalisasi layanan kepegawaian.
“Mudah-mudahan Buleleng dapat menyemangati kabupaten/kota se-Bali untuk bisa mempercepat proses digitalisasi, proses bisnis yang mereka lakukan. Saya kira dengan leadership Pj Bupati Buleleng hal ini bisa dilakukan,” katanya.
Sekda Provinsi Bali Dewa Made Indra dalam keynote speaknya mengucapkan terima kasih atas kedatangan Plt Kepala BKN RI ke Bali khususnya Buleleng, karena dapat memberikan motivasi kepada Bali untuk menguatkan kembali digitalisasi layanan administrasi kepegawaian. Diharapkan semua proses administrasi pemerintahan beralih ke digital.
Ditekankan oleh Sekda Dewa Indra, pihaknya mengajarkan setiap OPD di Bali menjadi provokator. Provokator dalam hal positif diartikan untuk memprovokasi perubahan dalam layanan administrasi kepegawaian ke arah lebih baik dan bermakna.
“Tugas OPD kepegawaian hanya satu, menyenangkan pegawai. Digitalisasi ini akan mempersingkat waktu, memudahkan pegawai, tidak repot dan semua proses administrasi diselesaikan dalam ruang digital, sehingga pegawai lebih fokus bekerja,” ucapnya, menegaskan.
Sementara itu, Pj Bupati Buleleng Ketut Lihadnyana mengatakan pandemi Covid-19 menjadikan Buleleng menuju arah ‘disruption’ digital dalam memberikan percepatan layanan.
“Pola transformasi membutuhkan sebuah perubahan maindset aparatur sipil negara, pola sistem kerja juga berubah dalam konteks tata kelola di bidang layanan kepegawaian. Kita sudah ‘pure’ atau murni menggunakan digitalisasi di Buleleng,” katanya.
Untuk diketahui, dari 654 usulan kenaikan pangkat periode 1 April 2023, pada bulan Februari ini telah diterima 100 persen. Ini merupakan komitmen pemerintah daerah dalam pembangunan, khusus pembangunan sumber daya aparatur untuk meningkatkan kinerja.
Salah satu ASN bernama Sri Wahyuni, seorang pengajar dari Desa Banjar mengatakan, usulan kenaikan pangkat dirinya tidak perlu bingung lagi, karena semua digitalisasi.
“Semua berkas kecuali usulan Dupak telah digitalisasi. Kita bisa mengecek proses usulan dengan aplikasi ‘mysapk’. Melalui handphone sudah diketahui proses usulannya sampai di mana?,” ujarnya.
Disinggung mengenai kendala dalam kenaikan pangkat, Sri Wahyuni yang naik pangkat ke III-c ini mengatakan tidak ada kendala, bahkan dirinya terkejut SK-nya datang lebih cepat di bulan Februari untuk periode 1 April 2023 ini.
“Temen-temen ayo kita naik pangkat, sekarang sudah dipermudah, respon pegawai BKPSDM juga cepat,” katanya, menyerukan. (LE-BL)
