Singaraja, LenteraEsai.id – Guna menyedot atau menarik pengunjung datang ke Pasar Banyuasri, Kabupaten Buleleng, sebaian gedung yang kosong di pasar tersebut akan dimanfaatkan sebagai Mall Pelayanan Publik (MPP). Rencana ini akan diintegrasikan dengan sejumlah UMKM yang ada di sekitarnya.
“Pemikirannya seperti itu. Untuk mengundang masyarakat lebih banyak lagi datang ke Pasar Banyuasri,” ujar Penjabat (Pj) Bupati Buleleng Ketut Lihadnyana saat dikonfirmasi di ruang kerjanya di Kantor Pemkab Buleleng di Singaraja, Selasa (4/10/2022).
Lihadnyana mengatakan, timbulnya pemikiran memanfaatkan beberapa bangunan yang kosong di Pasar Banyuari untuk MPP, berangkat dari masih sepinya warga masyarakat yang datang berbelanja ke pasar tersebut. Dengan adanya MPP ini, diharapkan bisa mengundang orang banyak berkunjung ke Pasar Banyuasri.
MPP yang ada di Pasar Banyuasri akan diintegrasikan dengan menyiapkan ruang-ruang untuk produk UMKM. Dengan begitu, benar-benar ramai, terpadu, dan terintegrasi. “Kita juga akan berkomunikasi dengan pengelola pasar untuk hal ini,” katanya, menjelaskan.
Sebelumnya, lanjut PJ Bupati, ada rencana membangun gedung baru untuk MPP. Namun, pemanfaatan Pasar Banyuasri ini lebih memiliki efek ganda yang cukup menguntungkan. Gedung-gedung megah yang masih tidak dimanfaatkan, bisa terisi oleh MPP. Kemudian, dengan adanya pelayanan satu pintu akan menarik masyarakat untuk datang ke pasar.
Dikatakan, di sekeliling MPP juga akan ada tempat untuk pemasaran produk-produk UMKM. “Sehingga, antara MPP dan produk-produk UMKM komplit menjadi satu kesatuan. Dan di bawahnya ada pasar tradisional. Pasti bermanfaat,” ucap Lihadnyana, penuh semangat.
Lebih jauh Lihadnyana memaparkan, MPP merupakan tempat terpusat untuk pelayanan publik. Tidak lagi terpencar dan cukup di satu tempat. Diintegrasikannya MPP dengan tempat pemasaran produk-produk UMKM, pengunjung juga bisa langsung melihat-lihat. Terdapat banyak produk-produk UMKM. “Akan tetapi, produk-produk UMKM nampaknya kini belum terwadahi dengan baik, di sana nanti akan terwadahi dengan lebih seksama,” ujar pria yang juga Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Provinsi Bali itu.
Ia mengaku akan mengecek terlebih dahulu bagaimana status dari lapak-lapak pedagang yang ada. Apakah ada hak sewa dan juga perjanjian di dalamnya ?. Tentunya ini perlu pembahasan lebih lanjut. Sesegera mungkin ada pembahasan dan seluruh pihak duduk bersama untuk membahas pemanfaatan Pasar Banyuasri sebagai MPP. Termasuk instansi yang akan memberikan pelayanan publik. “Saya inginnya lebih cepat lebih baik,” kata Lihadnyana, menandaskan. (LE-BL1)
