Badung, LenteraEsai.id – Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan menginisiasi penyederhanaan proses legalisasi dokumen publik asing melalui hadirnya ‘Layanan Apostille’.
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly mengatakan, ‘Layanan Apostille’ merupakan pengesahan tanda tangan pejabat, pengesahan cap dan atau segel resmi dalam suatu dokumen publik melalui pencocokan dengan spesimen pada satu instansi yakni Kemenkumham selaku Competent Authority.
“Hadirnya ‘Layanan Apostille’ mampu memangkas rantai birokrasi legalisasi dokumen menjadi satu langkah,” kata Yasonna saat meluncurkan ‘Layanan Apostille’ di The Trans Resort Seminyak, Badung, Bali pada Selasa (14/6).
Yasonna berharap dengan diluncurkannya ‘Layanan Apostille’ ini dapat memudahkan masyarakat untuk bisa memenuhi persyaratan legalisasi 66 jenis dokumen publik yang menjadi standar dalam pengajuan visa dan pendaftaran pernikahan, maupun persyaratan pendidikan dan pelatihan di luar negeri seperti ijazah, transkip nilai serta dokumen publik lainnya.
“Kemudahan satu langkah penerbitan Sertifikat Apostille dapat langsung digunakan di 121 Negara Pihak Konvensi Apostille dan dapat mendukung lalu lintas dokumen publik antarnegara menjadi lebih cepat,” ujar Yasonna.
Menurut Menkumham, dalam era digital ini diperlukan adanya kecepatan termasuk dalam pelaksanaan bisnis untuk mendatangkan investasi. Untuk itu, diperlukan adanya penyederhanaan proses legalisasi dokumen publik agar dapat memangkas prosedur legalisasi dokumen yang berkaitan dengan kegiatan investasi yang selama ini dianggap rumit dan panjang, serta memerlukan biaya yang tidak sedikit.
“Kebijakan pemangkasan bureaucratic red tape ini diharapkan dapat berkontribusi membangun reputasi Indonesia sebagai negara ramah investasi dan diikuti dengan meningkatnya kepercayaan pelaku bisnis untuk menanamkan modal,” ujar Menkumham dalam peluncuran Apostille.
Yasonna juga menjelaskan, ‘Layanan Apostille’ merupakan hasil dari disahkannya Convention of 5 October 1961 Abolishing the Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents (Konvensi Apostille). Selanjutnya pemerintah melalui Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 pada tanggal 5 Januari 2021 dan membuat Indonesia bergabung menjadi negara Konvensi Apostille pada tanggal 5 Oktober 2021.
“Keberhasilan Indonesia mengaksesi Konvensi Apostille ini diharapkan dapat menjadi langkah awal untuk mengkaji manfaat konvensi-konvensi lain di bawah naungan Hague Conference on Private International Law (HCCH) sebagai organisasi internasional yang menjadi melting pot dari sistem-sistem hukum yang berbeda untuk mengembangkan dan menyusun instrumen hukum dalam rangka unifikasi dan harmonisasi hukum perdata internasional,” imbuhnya, menjelaskan.
Selain itu, sambung Yasonna, keberhasilan Indonesia mengaksesi Konvensi Apostille diharapkan juga bisa mendukung langkah Indonesia menjadi key player dalam pengembangan hukum perdata internasional untuk menjawab tantangan dan kebutuhan global.
Sementara itu, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU) Cahyo R Muzhar menambahkan, sejak ‘Layanan Apostille’ berlaku di Indonesia pada tanggal 4 Juni 2022 atau 10 hari setelah berlaku, sudah ada 2.918 permohonan, di mana sebagian dokumen yang dimohonkan adalah dokumen notaris terkait kegiatan bisnis, dokumen pendidikan seperti ijazah dan transkrip nilai, serta dokumen kependudukan.
Lebih lanjut disampaikan Dirjen AHU, bahwa angka tersebut lebih tinggi dari permohonan layanan legalisasi konvensional pada tahun 2021 yang rata-rata mencapai 1.913 permohonan dalam 10 hari. Peningkatan permohonan tersebut mencerminkan animo tinggi dari masyarakat dalam menyambut berbagai kemudahan yang ditawarkan ‘Layanan Apostille’.
“Ke depannya, Kemenkumham khususnya Ditjen AHU akan terus meningkatkan layanan dengan meningkatkan ‘Layanan Apostille’ manual ini menjadi ‘Layanan Apostille’ secara elektronik atau e-Apostille,” ungkap Cahyo.
Selain Menteri Hukum dan HAM RI Yasonna H Laoly dan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Cahyo R Muzhar, peluncuran ‘Layanan Apostille’ sore itu juga tampak dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra, Staf Ahli Menteri Hukum dan HAM Bidang Ekonomi Lucky Agung Binarto, Staf Khusus Menteri Hukum dan HAM Bidang Hubungan Luar Negeri Linggawaty Hakim, Kakanwil Kemenkumham Bali Anggiat Napitupulu, Bupati Badung Giri Prasta, Forkopimda Provinsi Bali, perwakilan akademisi, masyarakat serta pelaku usaha. (LE-BD)
