Denpasar, LenteraEsai.id – Perkembangan baru muncul dalam penanganan kasus dugaan penggelapan asal-usul anak yang menyeret Karina Chandra (KC). Kuasa hukumnya, Siti Sapurah alias Mbak Ipung, mendatangi Polresta Denpasar untuk menyerahkan sejumlah dokumen resmi dan bukti tambahan yang dinilai dapat menjadi bagian penting dalam mengungkap fakta sebenarnya di balik perkara tersebut.
Dokumen yang diserahkan meliputi akta kelahiran, akta perkawinan, serta surat keterangan lahir. Penyerahan bukti-bukti administratif tersebut dilakukan untuk melengkapi berkas perkara sekaligus memberikan klarifikasi terhadap sejumlah tuduhan yang selama ini dialamatkan kepada kliennya.
Siti Sapurah menegaskan, dokumen resmi tersebut menjadi bagian penting untuk membantah tuduhan adanya niat jahat atau mens rea dari KC sebagaimana yang sebelumnya dipersoalkan dalam perkara ini.
Menurutnya, tuduhan bahwa kliennya telah melakukan kebohongan, menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan status belum kawin, hingga diduga berupaya menggelapkan asal-usul anak, tidak lagi memiliki landasan setelah dokumen-dokumen resmi tersebut ditunjukkan.
“Secara hukum, mens rea yang selama ini dituduhkan kepada klien kami, yakni sebagai pembohong, menggunakan KTP belum kawin, dan ingin menggelapkan asal-usul anak, sudah terpatahkan semuanya,” tegas Siti Sapurah saat ditemui di Polresta Denpasar, Selasa (17/11/2026).
Akta Kelahiran Jadi Bukti Penting
Lebih jauh, pihak kuasa hukum merujuk Pasal 55 Undang-Undang Perkawinan yang mengatur pembuktian asal-usul anak melalui akta kelahiran autentik yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang.
Bagi tim kuasa hukum, keberadaan akta kelahiran dan dokumen perkawinan tersebut harus menjadi bahan pertimbangan dalam menilai persoalan hukum yang dihadapi KC.
Mereka menilai, pemeriksaan perkara tidak semestinya hanya bertumpu pada tuduhan atau asumsi, tetapi harus didasarkan pada keseluruhan fakta, dokumen autentik, serta ketentuan hukum yang berlaku.
Penyerahan dokumen tambahan ini sekaligus diharapkan dapat memberikan gambaran lebih utuh kepada penyidik mengenai status perkawinan dan asal-usul anak yang menjadi pokok persoalan dalam perkara tersebut.
Pertanyakan KTP Status Kawin yang Dikuasai Pelapor
Selain menyerahkan dokumen resmi, kuasa hukum KC juga menyoroti persoalan administratif terkait KTP milik kliennya.
Siti Sapurah mempertanyakan keberadaan KTP dengan status kawin milik KC yang disebut berada dalam penguasaan pihak pelapor berinisial RS sebelum laporan pengaduan masyarakat (Dumas) dilayangkan pada Maret 2026.
Persoalan tersebut dinilai perlu mendapat perhatian karena berkaitan dengan rangkaian tuduhan mengenai status perkawinan KC.
Menurut tim kuasa hukum, fakta mengenai dokumen kependudukan tersebut perlu ditelusuri secara menyeluruh agar tidak menimbulkan penafsiran sepihak yang justru merugikan kliennya.
Mereka berharap penyidik dapat memeriksa seluruh dokumen dan keterangan yang berkaitan dengan persoalan tersebut secara objektif.
Kondisi Psikologis KC Mulai Membaik
Di tengah proses hukum yang masih berjalan, kondisi psikologis KC disebut mulai menunjukkan perkembangan positif.
KC dikabarkan merasa lebih tenang setelah kembali memegang dokumen resmi terkait pernikahannya serta akta kelahiran anaknya.
Bagi KC, keberadaan dokumen tersebut bukan sekadar kelengkapan administrasi, melainkan juga menjadi bagian penting dalam memperjelas identitas dan hubungan hukum keluarganya.
Tim kuasa hukum berharap bukti-bukti yang telah diserahkan dapat dipertimbangkan secara proporsional oleh kepolisian sehingga penanganan perkara tidak hanya melihat satu sisi, tetapi juga memperhatikan hak-hak pihak yang dilaporkan.
Siap Hadapi Proses Hukum hingga Kasasi
Tidak hanya berkonsentrasi pada proses penanganan perkara di kepolisian, tim kuasa hukum juga menyatakan kesiapannya menghadapi tahapan hukum berikutnya, termasuk proses kasasi terkait persoalan hak asuh anak.
Dalam menghadapi persoalan tersebut, pihak KC menyatakan akan berpegang pada berbagai ketentuan perundang-undangan, mulai dari regulasi perlindungan anak, undang-undang kesehatan, peraturan pemerintah, hingga putusan Mahkamah Konstitusi yang menurut tim kuasa hukum relevan dengan kepentingan pengasuhan anak.
Tim kuasa hukum menegaskan bahwa kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap keputusan hukum yang menyangkut pengasuhannya.
Mereka juga menyoroti ketentuan mengenai pengasuhan anak yang belum berusia 12 tahun oleh ibu kandung. Namun, penerapannya tetap harus memperhatikan ketentuan hukum dan pertimbangan pengadilan dalam perkara konkret.
Minta Polresta Denpasar Transparan
Melalui penyerahan dokumen dan bukti tambahan tersebut, pihak KC berharap jajaran pimpinan baru Polresta Denpasar dapat memberikan perhatian serius terhadap perkembangan perkara ini.
Siti Sapurah meminta agar seluruh bukti yang telah diserahkan diperiksa secara transparan, profesional, dan tidak mengabaikan fakta-fakta yang menguntungkan pihak kliennya.
Pihaknya juga berharap penyidik dapat menilai kembali konstruksi perkara berdasarkan bukti yang tersedia, sehingga tidak terjadi kekeliruan dalam menentukan ada atau tidaknya unsur pidana.
Bagi tim kuasa hukum, persoalan ini bukan semata-mata menyangkut tuduhan pidana, tetapi juga berkaitan dengan kepastian status perkawinan, kejelasan asal-usul anak, serta perlindungan hak-hak keluarga.
Dengan masuknya dokumen-dokumen baru tersebut, pihak KC berharap penanganan perkara dapat berjalan lebih objektif dan menghasilkan keputusan yang benar-benar berlandaskan fakta serta ketentuan hukum yang berlaku. (LE-003)







