Buleleng, LenteraEsai.id – Pemerintah Kabupaten Buleleng terus memperkuat komitmen dalam mewujudkan birokrasi yang bersih, transparan, dan berintegritas. Salah satu upaya yang dilakukan yakni melalui pengembangan modul pembelajaran antikorupsi berbasis E-Learning bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terintegrasi dengan Learning Management System (LMS) Pemerintah Kabupaten Buleleng.
Sebagai bentuk dukungan terhadap penguatan budaya antikorupsi di lingkungan pemerintahan, Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Kominfosanti) Kabupaten Buleleng, Made Hadi Saputra, turut hadir dalam koordinasi terkait pengembangan dan implementasi pelatihan antikorupsi bagi ASN tersebut.
Dalam pemaparannya, Sekretaris Inspektorat Kabupaten Buleleng, Ni Made Susi Adnyani menjelaskan bahwa pengembangan pembelajaran ini merupakan tindak lanjut atas rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berdasarkan hasil Survei Penilaian Integritas (SPI). Hasil survei tersebut masih menunjukkan adanya kelemahan pemahaman ASN terkait pencegahan korupsi, kode etik, serta mekanisme pelaporan apabila menemukan indikasi tindak pidana korupsi.
Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah belum meratanya pemahaman pegawai mengenai kanal pengaduan korupsi. Sosialisasi antikorupsi juga dinilai perlu diperluas agar seluruh ASN memahami langkah yang harus dilakukan ketika mengetahui adanya indikasi penyimpangan.
Untuk menjawab tantangan tersebut, Pemkab Buleleng menyiapkan lima langkah strategis. Pertama, mewajibkan ASN mengikuti pembelajaran mengenai kode etik, antikorupsi, gratifikasi, benturan kepentingan, serta mekanisme pengaduan atau Whistleblowing System (WBS), baik melalui pembelajaran tatap muka maupun mandiri.
Kedua, hasil kelulusan pelatihan akan dihubungkan dengan tiga aspek pengelolaan ASN, yakni pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), promosi dan mutasi, serta penugasan pada jabatan tertentu. Ketiga, materi pembelajaran disesuaikan dengan tugas, tingkat jabatan, dan risiko pekerjaan masing-masing pegawai.
Keempat, dokumentasi dan hasil pelatihan akan disimpan dalam folder bersama yang dapat diakses oleh perangkat daerah pengelola sumber daya manusia dan Inspektorat. Kelima, pelaksanaan pelatihan didukung oleh narasumber kompeten dari instansi terkait, KPK, maupun melalui pemanfaatan materi pembelajaran yang relevan.
Melalui integrasi ke dalam LMS Pemerintah Kabupaten Buleleng, pengembangan pelatihan ini diharapkan dapat memperluas akses pembelajaran sekaligus memudahkan pemantauan partisipasi dan hasil pelatihan ASN di masing-masing perangkat daerah.
Dengan demikian, pelatihan antikorupsi tidak hanya menjadi pemenuhan kewajiban administratif, tetapi juga menjadi langkah membangun kesadaran dan tanggung jawab setiap ASN untuk menolak, mencegah, serta melaporkan segala bentuk praktik korupsi. (LE-IN)
