Buleleng, LenteraEsai.id – Bupati Buleleng Bali I Nyoman Sutjidra menegaskan efektivitas dan efisiensi menjadi dasar utama dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan APBD Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2026.
“Kita melakukan penyesuaian dengan tetap mengutamakan efektivitas dan efisiensi. Efektivitas berarti kita harus menilai dan meyakini bahwa anggaran dalam perubahan ini mampu dikerjakan, sedangkan efisiensi tetap berpedoman pada aturan yang berlaku,” kata Sutjidra di Kota Singaraja, Kamis.
Ia mengatakan pembahasan perubahan anggaran diarahkan untuk menyesuaikan program dan kegiatan dengan kemampuan keuangan daerah sekaligus memastikan kebutuhan pembangunan yang bersifat prioritas tetap memperoleh perhatian.
Menurut dia, keterbatasan anggaran membuat pemerintah daerah harus menentukan skala prioritas karena seluruh kebutuhan pembangunan tidak dapat ditangani secara bersamaan.
Dalam bidang infrastruktur, penanganan tidak hanya difokuskan pada kawasan perkotaan, tetapi juga menyasar sejumlah ruas jalan di wilayah perdesaan berdasarkan tingkat kebutuhan dan kondisi kerusakan.
“Dengan keterbatasan anggaran, kita tidak bisa mengerjakan semuanya sekaligus. Seluruh infrastruktur tetap diperhatikan, baik di bidang pendidikan, kesehatan, pertanian maupun infrastruktur penunjang pariwisata,” katanya.
Sejumlah pekerjaan jalan di luar kawasan perkotaan telah dilaksanakan, antara lain penanganan ruas jalan di Desa Bulian yang dapat diselesaikan lebih cepat dari target. Penanganan infrastruktur juga dilakukan pada sejumlah ruas jalan di Mengening, jalur Sidetapa-Dencarik, serta beberapa ruas jalan di wilayah Kecamatan Seririt.
Selain jalan, Pemkab Buleleng memberikan perhatian terhadap jembatan yang memerlukan penanganan serta berbagai infrastruktur pendukung pelayanan pendidikan, kesehatan, pertanian, dan pariwisata.
Sutjidra menambahkan infrastruktur pertanian tetap menjadi bagian penting dalam prioritas pembangunan daerah untuk mendukung ketahanan pangan. Pemerintah daerah juga memberikan perhatian terhadap jaringan irigasi yang mengalami kerusakan akibat bencana alam dan belum seluruhnya tertangani.
“Kita harus tetap seimbang. Infrastruktur pertanian juga menjadi program prioritas dalam bidang ketahanan pangan yang harus diselesaikan,” katanya.
Menurut Sutjidra, kerusakan saluran irigasi perlu ditangani secara bertahap agar ketersediaan air untuk lahan pertanian tetap terjaga dan kegiatan produksi pangan masyarakat tidak terganggu. Dalam pembahasan perubahan anggaran, pemerintah daerah juga melakukan efisiensi terhadap sejumlah belanja yang dinilai masih dapat ditekan sesuai arahan pemerintah pusat.
Efisiensi tersebut menyasar belanja operasional pemerintahan yang tidak bersifat wajib, antara lain perjalanan dinas serta belanja makan dan minum pada organisasi perangkat daerah (OPD).
“Sesuai arahan pemerintah pusat, efisiensi dilakukan pada perjalanan dinas, makan dan minum, dan sebagainya. Di setiap OPD anggaran tersebut sudah dipangkas hingga nol, kecuali kebutuhan operasional wajib seperti pembayaran listrik, air, dan telepon,” ungkapnya.
Untuk rencana pembangunan tahun anggaran 2027, Pemkab Buleleng masih menyusun anggaran dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
Penataan kawasan pelabuhan menjadi salah satu rencana yang akan mendapat perhatian, sedangkan pembangunan infrastruktur lainnya akan disesuaikan dengan kapasitas anggaran yang tersedia.
Terkait pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Buleleng, pemerintah daerah masih melakukan peninjauan kembali terhadap kebutuhan manajemen konstruksi. Proyek tersebut tetap direncanakan menggunakan skema pinjaman daerah karena membutuhkan pembiayaan dalam jumlah besar.
“RSUD Buleleng tinggal kita tinjau kembali untuk manajemen konstruksinya. Skemanya tetap menggunakan pinjaman daerah karena pemerintah daerah tidak memiliki anggaran sebesar itu tanpa pinjaman. Manajemen konstruksi direncanakan dimulai pada Oktober,” paparnya. (LE)
Source: ANTARA
