Jakarta, LenteraEsai.id – Manfaat terbesar KTT Ke-33 APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation atau Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik) bagi Indonesia terletak pada titik temu antara arah kerja sama kawasan dan agenda yang sudah dijalankan pemerintah di dalam negeri.
Dokumen akhir KTT di Shenzhen, China, 18-19 November 2026, memuat 23 butir. Sebagian besar butir itu menyentuh ketahanan pangan, ketahanan energi, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta pemberantasan korupsi. Keempatnya selama ini menjadi pijakan kebijakan Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Dokumen itu bernama 2026 APEC Leaders’ Shenzhen Outlook. China selaku tuan rumah memilih istilah “outlook” alih-alih “deklarasi” yang lazim dipakai pada KTT sebelumnya. Isinya disepakati secara konsensus oleh 21 ekonomi anggota, sesuai prinsip APEC yang sukarela dan tidak mengikat. Karena tidak mengikat, nilai dokumen tersebut bagi setiap anggota bergantung pada seberapa dekat isinya dengan rencana yang sudah berjalan di dalam negeri.
Indonesia datang ke Shenzhen dengan agenda ketahanan. Ketahanan yang dimaksud mencakup pangan, energi, dan daya tahan masyarakat menghadapi kondisi ekonomi kawasan. Agenda itu masuk ke dua butir terpisah dalam Shenzhen Outlook.
Butir ketahanan energi menuntut akses energi yang andal dan terjangkau, pemulihan cepat infrastruktur kritis —seperti jaringan listrik dan kabel bawah laut—, serta penguatan cadangan strategis, sekaligus menegaskan hak setiap ekonomi untuk menentukan bauran energinya sendiri.
Sementara itu, butir ketahanan pangan mendorong sistem pangan yang tangguh melalui pemanfaatan teknologi digital dan bioteknologi, pengurangan susut dan sisa pangan, serta perluasan peluang ekonomi perdesaan.
Pengakuan atas pilihan bauran energi membuka ruang bagi jalur yang ditempuh Indonesia. Di sela KTT, Presiden menyaksikan pertukaran nota kesepahaman pengembangan teknologi pengolahan batu bara menjadi etanol senilai 1,8 miliar dolar AS antara Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Pertamina, serta Beijing Petrochemical Engineering. Kerja sama ini tidak hanya mengoptimalkan sumber daya domestik, tetapi juga diarahkan untuk alih teknologi, sehingga Indonesia dapat memperkuat ketahanan energinya tanpa terpaku pada satu model transisi yang seragam.
Butir berikutnya menyangkut UMKM. Para pemimpin APEC berkomitmen membantu usaha kecil dan perusahaan rintisan mengakses modal, keterampilan, dan perangkat digital, masuk ke rantai nilai, serta beralih dari sektor informal ke formal. Komitmen itu menyentuh tulang punggung ekonomi Indonesia. Sebagaimana lazim diketahui bahwa UMKM menyumbang sekitar 60 persen produk domestik bruto dan menyerap hampir 97 persen tenaga kerja nasional.
Peluang yang terbuka bersifat praktis. Ketua Pusat Riset ASEAN-China Universitas Indonesia, Humprey Arnaldo Russel, menilai kawasan Teluk Besar Guangdong-Hong Kong-Makau dapat menjadi pintu masuk UMKM Indonesia ke pasar China. Pelaku usaha bisa memahami regulasi, kebutuhan konsumen, kepabeanan, dan logistik di sana sebelum memperluas jangkauan.
Kecerdasan buatan mendapat tempat dalam bingkai yang sama. Shenzhen Outlook mengesahkan Inisiatif AI APEC 2026-2030 dan menekankan pemanfaatan akal imitasi yang bertanggung jawab dan berpusat pada manusia, termasuk di layanan kesehatan, layanan publik, dan dukungan bagi UMKM. Prinsip berpusat pada manusia itu sudah diusung delegasi Indonesia sejak KTT APEC 2025 di Gyeongju, Korea Selatan. Saat itu Indonesia menekankan perlunya intervensi manusia dalam pemanfaatan AI.
Konsensus di Shenzhen menetapkan prinsip tersebut sebagai sikap bersama 21 ekonomi anggota. Dengan Inisiatif AI APEC yang berjalan hingga 2030, kementerian, perguruan tinggi, serta pelaku usaha nasional memiliki waktu yang cukup untuk terlibat dalam berbagai program turunannya.
Sisi lain dari teknologi juga mendapat perhatian. Para pemimpin sepakat menghadapi bersama kebocoran data, penipuan daring, dan penyalahgunaan teknologi. Bagi Indonesia, butir ini menyentuh persoalan yang sudah lama ditangani.
Pada pertemuan di Gyeongju tahun lalu, Presiden Prabowo mengungkapkan bahwa Indonesia diperkirakan kehilangan sekitar 8 miliar dolar AS per tahun akibat aliran dana keluar dari perjudian daring. Karena penipuan dan perjudian daring beroperasi lintas yurisdiksi, penanganannya menuntut kerja sama antarnegara, sebuah kolaborasi yang kini memiliki landasan melalui Kesepakatan Shenzhen.
Pemberantasan korupsi masuk dalam butir tersendiri. Para pemimpin berjanji memerangi korupsi, termasuk yang lintas batas, menolak memberi tempat berlindung bagi pelaku, dan bekerja sama dalam pemulihan aset.
Sikap itu sejalan dengan pesan Presiden di APEC Gyeongju, ketika ia memperingatkan bahaya korupsi, penyelundupan, dan penipuan yang menahan pertumbuhan ekonomi. Kerja sama pemulihan aset bernilai bagi Indonesia, karena upaya mengembalikan aset hasil kejahatan yang dilarikan ke luar negeri bergantung pada kesediaan yurisdiksi lain.
Kesepakatan kawasan tersebut turut diiringi komitmen ekonomi bilateral. Dalam intervensinya pada forum para pemimpin, Presiden Prabowo menyatakan bahwa APEC memberikan manfaat nyata bagi Indonesia, terutama dalam mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi. Sehari sebelumnya, ia juga menyaksikan pertukaran empat nota kesepahaman Indonesia–China senilai sekitar 71,8 miliar dolar AS.
Porsi terbesar, sekitar 50 miliar dolar AS, dialokasikan untuk pengembangan kota pintar di 10 lokasi awal. Sisanya terbagi untuk komitmen Hisense di bidang riset, pengembangan talenta, dan manufaktur senilai sekitar 10 miliar dolar AS, kemitraan pembiayaan infrastruktur Danantara senilai sekitar 10 miliar dolar AS, serta proyek batu bara menjadi etanol.
Susunan komitmen itu bersambung dengan butir-butir Shenzhen Outlook. Pembiayaan infrastruktur berkaitan dengan Cetak Biru Konektivitas APEC, yang menekankan infrastruktur berkualitas dan investasi pengurangan risiko bencana. Komitmen talenta dan laboratorium riset beririsan dengan butir pelatihan ulang dan peningkatan keterampilan tenaga kerja.
Untuk kota pintar, Guru Besar Antropologi FISIP UI Semiarto Aji Purwanto mengingatkan bahwa pengembangan kota perlu mengutamakan kualitas hidup warga, termasuk ruang publik dan fasilitas sosial, bukan semata-mata pertumbuhan ekonomi. Ia menilai pelajaran dari Guangzhou dan Shenzhen relevan bagi kota seperti Jakarta, Surabaya, dan Bandung.
Akan tetapi, nilai nota kesepahaman masih bersifat indikatif. Kesepahaman di APEC memang tidak mengikat, tetapi forum itu tetap menyediakan ruang untuk berunding. Dari ruang perundingan itulah komitmen di atas kertas dapat diturunkan menjadi kontrak dan proyek.
KTT Shenzhen juga berlangsung di tengah suasana geopolitik yang padat. Presiden China Xi Jinping, Presiden Amerika Serikat Donald Trump, dan Presiden Rusia Vladimir Putin bertemu dalam pertemuan trilateral formal pertama mereka di sela KTT. Sehari sebelumnya, Xi berjanji menurunkan tarif dan membuka pasar China lebih luas, sementara Putin menyebut sanksi, tarif, dan pembatasan ekspor telah kehilangan efektivitasnya.
Presiden Prabowo menyambut pertemuan tiga pemimpin itu dengan harapan agar menghasilkan stabilitas dan perdamaian dunia.
Harapan itu memiliki dasar ekonomi. Shenzhen Outlook memuat komitmen menjaga koridor perdagangan tetap terbuka, termasuk untuk energi dan barang kebutuhan pokok, serta mengatasi titik-titik rawan sumbatan. Bagi ekonomi terbuka seperti Indonesia, kelancaran koridor itu lebih menentukan daripada arah persaingan antarkekuatan besar.
Sejumlah kerangka yang disepakati di Shenzhen bekerja melampaui tahun ini. Kerangka Kerja Sama Digitalisasi Perdagangan APEC berlaku untuk 2027-2030, dan Inisiatif AI APEC hingga 2030. Keketuaan APEC 2027 nanti akan berpindah ke Vietnam, sesama anggota ASEAN. (LE)
Source: ANTARA








