Mangupura, LenteraEsai.id – Kabupaten Badung sebagai pusat perekonomian Bali memiliki banyak produk dan pelaku usaha potensial. Karena itu, pemerintah perlu hadir untuk memastikan produk-produk lokal tidak hanya mampu menghasilkan produk berkualitas, tetapi juga mendapatkan dukungan dalam pemasaran.
Panitia khusus (pansus) Ranperda Perlindungan dan Pemberdayaan Produk Unggulan Daerah (PPPUD) DPRD Badung diketuai I Made Sada, Rabu, 19 Agustus 2026 melaksanakan rapat. Agenda rapat yakni menyerap aspirasi dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Inisiatif DPRD tentang PPPUD.
“Banyak produk unggulan yang kita punya yang mesti dilindungi dan diberdayakan. Masalah pemasaran masih menjadi salah satu tantangan yang dihadapi pelaku usaha. Tidak sedikit produk lokal yang telah memiliki kualitas baik, tetapi belum mampu menjangkau pasar secara optimal,” papar Sada.
Karena itu, pemerintah diharapkan mengambil peran lebih besar dalam membantu pelaku usaha memasarkan produk mereka. Supaya produk -produk itu mampu berkembang dan memiliki daya saing di pasaran.
Menurut Sada, penyusunan raperda PPPUD diarahkan untuk memberikan kepastian hukum, perlindungan, serta ruang pemberdayaan yang lebih optimal. Bagi berbagai produk unggulan daerah di Badung.
Penyerapan aspirasi dilakukan untuk menghimpun masukan, pandangan, dan saran teknis agar regulasi yang disusun tepat sasaran. Serta mampu mendorong kemajuan ekonomi lokal.
“Perda ini harus kita buat karena sebelumnya belum ada yang mengatur tentang produk unggulan yang kita punya,” jelas Sada.
Selain pemasaran, Pansus juga menyoroti persoalan kapasitas produksi yang dinilai masih menjadi kendala. Yakni ketika produk lokal mendapat permintaan dalam jumlah besar. Karenanya sejumlah pelaku usaha di Badung masih menggunakan produk dari luar Bali. Karena produk lokal belum selalu mampu memenuhi spesifikasi maupun kuantitas yang dibutuhkan.
Pewarta: Made Astra
Redaktur: Laurensius Molan
