Denpasar, LenteraEsai.id — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Badan Pusat Statistik (BPS) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) kembali melaksanakan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) Tahun 2026 guna memetakan secara akurat tingkat literasi dan inklusi keuangan masyarakat sebagai dasar penyusunan kebijakan ekonomi yang lebih inklusif.
Dalam rangka persiapan pelaksanaan survei tersebut, OJK Provinsi Bali bersama BPS Provinsi Bali menggelar Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) yang diikuti seluruh Kepala BPS kabupaten/kota se-Provinsi Bali serta petugas survei lapangan. Rakorda berlangsung di Kantor BPS Provinsi Bali, Senin (19/1).
Rakorda bertujuan menyamakan persepsi, memperkuat koordinasi, serta meningkatkan kesiapan dan motivasi petugas survei agar pelaksanaan SNLIK 2026 berjalan optimal dan menghasilkan data yang berkualitas.
Kepala OJK Provinsi Bali, Kristrianti Puji Rahayu, mengatakan SNLIK memiliki peran strategis dalam mengukur indeks literasi dan inklusi keuangan masyarakat, sekaligus mengevaluasi efektivitas program edukasi keuangan yang telah dilaksanakan.
“Hasil SNLIK akan menjadi bahan evaluasi dan penyusunan program kerja, baik bagi OJK, Lembaga Jasa Keuangan, maupun instansi terkait. Karena itu, persiapan yang matang sangat diperlukan agar data yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kondisi literasi dan inklusi keuangan di tingkat provinsi,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala BPS Provinsi Bali, Agus Gede Hendrayana Hermawan, menyambut baik sinergi antara OJK, BPS, dan LPS dalam pelaksanaan SNLIK 2026. Menurutnya, literasi dan inklusi keuangan memiliki keterkaitan erat dengan kesejahteraan masyarakat.
“BPS siap melaksanakan SNLIK 2026. Data yang dihasilkan diharapkan dapat memperkaya basis data statistik BPS dan menjadi rujukan dalam pengembangan ekonomi daerah,” kata Agus.
Pada SNLIK 2026, cakupan wilayah survei di Provinsi Bali diperluas. Jika sebelumnya hanya mencakup tiga kabupaten, kini survei dilaksanakan di seluruh kabupaten dan kota. Perluasan ini diharapkan meningkatkan akurasi pemetaan indeks literasi dan inklusi keuangan hingga level daerah.
Sebagai bagian dari persiapan teknis, pelatihan gelombang kedua bagi Petugas Pendataan Lapangan (PPL) dan Petugas Pemeriksaan Lapangan (PML) akan dilaksanakan pada 21–23 Januari 2026. Pelatihan tersebut bertujuan memperkuat kompetensi teknis, standardisasi prosedur, serta kepatuhan terhadap kode etik survei. Sebanyak 122 petugas terlibat, terdiri dari 86 PPL dan 36 PML.
OJK Provinsi Bali juga akan melakukan pendampingan melalui kegiatan witnessing di sejumlah daerah sampel selama pelaksanaan survei untuk memastikan koordinasi berjalan baik apabila terdapat kendala di lapangan. Adapun survei lapangan SNLIK 2026 dijadwalkan berlangsung pada 4–18 Februari 2026.
OJK mengimbau masyarakat Bali yang terpilih sebagai responden agar berpartisipasi aktif demi menghasilkan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
Secara nasional, indeks literasi keuangan pada 2025 tercatat sebesar 66,46 persen, sementara indeks inklusi keuangan mencapai 80,51 persen. Sejalan dengan RPJPN 2025–2045 dan RPJMN 2025–2029, pemerintah menargetkan tingkat inklusi keuangan mencapai 93 persen pada 2029 dan 98 persen pada 2045.
Indeks literasi dan inklusi keuangan tingkat daerah yang dihasilkan melalui SNLIK 2026 akan menjadi landasan penting dalam perumusan dan penyempurnaan program peningkatan literasi dan inklusi keuangan guna mendorong kesejahteraan masyarakat. (LE-003)
