AdvertorialBulelengHeadlines

Sinergi Dengan Wakil Rakyat, KoMPAK Buleleng Gelar Audiensi ke Gedung Dewan

Singaraja, LenteraEsai.id – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) KoMPAK (Komunitas Masyarakat Untuk Penegakan Hukum dan Keadilan) Kabupaten Buleleng yang dipimpin ketuanya I Nyoman Angga Saputra Tusan SH, mengelar audiensi ke Komisi IV DPRD Buleleng di Singaraja, Kamis (10/6) pagi.

Audiensi dimaksudkan untuk bersinergi dengan Komisi IV sehingga bisa ikut serta dalam kegiatan sosialisasi dan pendampingan hukum bagi korban KDRT, pelecehan seksual dan pencabulan yang muncul di wilayah Kabupaten Buleleng.

Kehadiran LSM KoMPAK diterima oleh Ketua Komisi IV DPRD Buleleng Luh Hesty Ranitasari SE MM di ruang Komisi IV DPRD Buleleng.

Ketua LSM KoMPAK Nyoman Angga Saputra menyatakan bahwa ke datangannya ke gedung dewan untuk mendorong DPRD melalui Komisi IV dapat menggratiskan visum bagi korban tindak pidana, sesuai dengan pasal 11 angka (3) Perda No. 5 tahun 2019 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak.

Selain itu, lanjut dia, pihaknya juga ingin bersinergi dengan wakil rakyat dalam upaya mengurangi tingkat kekerasan pada rumah tangga, pencabulan dan pelecehan seksual yang belakangan ini cukup marak terjadi di Kabupaten Buleleng.

“Nanti kita bersama-sama turun ke masyarakat melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap kasus KDRT, pelecehan seksual dan pencabulan yang terjadi di Kabupaten Buleleng,” ucapnya.

Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Buleleng Luh Hesty Ranitasari mengapresiasi kedatangan LSM KoMPAK yang sangat millenial, enerjik, berfikiran positif dan luas.

Luh Hesty menilai LSM KoMPAK cukup berani memakai kesempatan dan melihat situasi kejadian yang ada di Buleleng untuk dikupas oleh mereka dalam proses menyelesaikan masalah. Dan mereka juga mau bertanya kepada pihak lain terkait persoalan yang sedang dihadapi.

Mengenai munculnya asipirasi masalah visum yang harus digratiskan seperti yang disampaikan LSM KoMPAK ke Komisi IV, Luh Hesty menyatakan sependapat dengan hal itu.

Sesuai Perda No. 5 tahun 2019 sudah jelas visum gratis untuk korban, tetapi kemungkinan yang terjadi saat ini belum ada kesinkroniasian antara Perda dengan Perbup yang belum ditambahkan pada pasal 11, sehingga Rumah Sakit Umum Daerah yang memiliki anggaran tersendiri sebagai badan usaha daerah belum bisa menerapkan Perda tersebut.

“Anggarannya sudah ada, tetapi belum bisa dipakai untuk pembiayaan visum karena harus ada turunan dari Perda tersebut berupa Peraturan Bupati, dan nanti kami di Komisi IV akan terus mendorong hal tersebut agar bisa segera digunakan untuk korban kekerasan seksual atau KDRT,” ujarnya, menjelaskan.  (LE-SR)

Lenteraesai.id