Jakarta, LenteraEsai.id – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) Kao Kim Hourn menegaskan perlunya mempercepat ratifikasi perjanjian pembentukan Pusat Pengendalian Polusi Kabut Asap Lintas Batas ASEAN agar segera beroperasi.
Kao saat memberi arahan mengenai hasil Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN dan pertemuan terkait di Sekretariat ASEAN di Jakarta, pada Rabu mengatakan tiga negara anggota telah meratifikasi perjanjian pembentukan pusat tersebut, dan menegaskan pentingnya percepatan proses ratifikasi tersebut.
“Sudah ada tiga negara anggota ASEAN yang meratifikasi perjanjian pembentukan pusat tersebut, yang diperlukan untuk mengoperasionalkan pusat itu. Sebab, kabut asap tidak mengenal batas negara. Karena itu, negara-negara anggota lainnya perlu mempercepat ratifikasi. Saya kira pesan ini sudah sangat jelas,” katanya.
Sekjen ASEAN mengatakan penanganan kabut asap telah berlangsung dengan sangat baik. Menurut dia, pemimpin telah berdiskusi secara terbuka dan membahas persoalan tersebut secara langsung.
Dia menilai potensi kebakaran dan kabut asap kini tidak hanya menjadi persoalan sejumlah negara ASEAN di kawasan maritim, tetapi juga negara-negara di kawasan daratan yang dapat menghadapi musim kemarau.
“Di kawasan ASEAN daratan, potensi kebakaran hutan dan kabut asap juga dapat muncul. Karena itu, isu ini telah dibahas dan kita perlu mempercepat ratifikasi perjanjian agar pusat tersebut dapat segera beroperasi dan menjalankan tugasnya di lapangan,” ucapnya.
Kao menyampaikan bahwa para pemimpin ASEAN juga mengakui pembentukan Pusat Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dan Penyakit ASEAN (ACPHEED) di Indonesia, Thailand, dan Vietnam, dan berharap agar pusat tersebut dapat segera beroperasi secara penuh.
“Kita ingin memastikan ASEAN siap menghadapi kemungkinan pandemi baru di masa depan. Karena itu, ketiga pusat tersebut telah dibentuk dan perlu segera dioperasionalkan,” kata dia.
Adapun Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan komitmen Indonesia untuk mencegah dan menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang disampaikan dalam pidato intervensinya saat sesi pleno KTT ke-49 ASEAN di Manila, Filipina, pada Minggu (15/11).
Presiden Prabowo menyebut pemerintah Indonesia tidak memberikan toleransi terhadap korporasi yang terlibat dalam kasus kebakaran hutan, dengan penegakan hukum telah dilakukan termasuk pencabutan konsesi dan proses hukum terhadap perusahaan yang diduga bertanggung jawab.
“Kami telah mencabut 17 konsesi dari perusahaan. 26 perusahaan saat ini sedang dalam penyelidikan. 11 perusahaan telah didakwa. 23 perusahaan lainnya masuk dalam daftar yang akan didakwa. Secara keseluruhan, 104 perusahaan sedang dalam penyelidikan oleh kepolisian kami,” jelas Presiden.
Di depan para pemimpin negara anggota ASEAN, Prabowo juga menyampaikan bahwa Indonesia telah mengerahkan berbagai upaya untuk mengendalikan karhutla yang berlangsung hampir empat bulan. (LE)
Source: ANTARA








