Denpasar, LenteraEsai.id – Gubernur Bali Wayan Koster mendorong pemerintah pusat menerapkan kebijakan pembiayaan pembangunan yang mempertimbangkan karakteristik dan kontribusi masing-masing daerah terhadap perekonomian nasional. Menurutnya, Bali membutuhkan dukungan anggaran yang lebih proporsional untuk memperkuat infrastruktur dan menjaga daya saing pariwisata di tengah persaingan global.
Hal tersebut disampaikan Koster saat membuka The 2nd Indonesia Tourism Marketing Week (ITMW) 2026 di Ballroom Wantilan, Prama Sanur Beach Bali, Sanur, Denpasar, Sabtu (17/10/2026).
Koster menilai, pariwisata memiliki peran strategis dalam menggerakkan perekonomian karena berkaitan erat dengan berbagai sektor kehidupan. Oleh karena itu, pengembangan pariwisata harus dilakukan secara terencana dan terintegrasi, mulai dari peningkatan kualitas layanan hingga pembenahan infrastruktur pendukung.
“Karena itu, pariwisata adalah dunia yang paling nyata. Kalau kita mampu mendorong pertumbuhan sektor ini, maka akan berdampak pada sektor yang lain. Karena itu, harus dibangun dengan sangat detail,” katanya.
Kontribusi Pariwisata Bali Capai Rp176 Triliun
Dalam kesempatan tersebut, Koster memaparkan besarnya kontribusi pariwisata Bali terhadap perekonomian nasional. Pada 2025, kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara ke Bali tercatat mencapai 16,3 juta kunjungan.
Berdasarkan data yang dipaparkannya, sektor pariwisata Bali menghasilkan devisa sebesar Rp176 triliun, atau sekitar 55 persen dari total devisa pariwisata nasional yang mencapai Rp319,9 triliun. Ia juga menyebutkan kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian Bali mencapai 66 persen.
Menurut Koster, pertumbuhan pariwisata memberikan dampak terhadap sejumlah indikator makroekonomi, termasuk pertumbuhan ekonomi daerah, peningkatan produk domestik regional bruto (PDRB), penurunan tingkat kemiskinan, serta peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Namun, pertumbuhan tersebut juga menghadirkan tantangan yang perlu ditangani secara serius. Sejumlah persoalan yang disorot antara lain alih fungsi lahan sawah, sampah, kemacetan, keterbatasan infrastruktur dan transportasi publik, hingga kasus penodaan tempat suci.
Koster menegaskan, pembenahan berbagai persoalan tersebut membutuhkan dukungan pembiayaan yang memadai agar pembangunan pariwisata dapat berlangsung secara berkualitas dan berkelanjutan.
Minta Kebijakan Transfer Daerah Lebih Proporsional
Koster menilai, kebijakan transfer dana pembangunan dari pemerintah pusat selama ini cenderung menggunakan pendekatan yang hampir seragam bagi setiap daerah. Padahal, masing-masing wilayah memiliki karakteristik, kebutuhan, serta kontribusi ekonomi yang berbeda.
Menurutnya, Bali memiliki kebutuhan infrastruktur yang khas karena fasilitas dan layanan publik di daerah ini tidak hanya digunakan oleh masyarakat setempat, tetapi juga harus mampu menunjang aktivitas jutaan wisatawan setiap tahun.
“Setahu saya sejak duduk di DPR, kita belum pernah membuat kebijakan yang memperhatikan kondisi spesifik daerah. Transfer dana pembangunan untuk infrastruktur dipolakan dengan treatment yang hampir seragam untuk setiap daerah. Akibatnya kita tak memandang wilayah seperti Bali yang memberi kontribusi cukup besar bagi negara,” urainya.
Karena itu, ia berharap pemerintah pusat dapat mempertimbangkan kebijakan pembiayaan yang lebih sesuai dengan kebutuhan daerah serta besarnya kontribusi yang diberikan terhadap perekonomian nasional.
Koster juga mengusulkan dukungan pembiayaan untuk Bali dengan nilai setara sedikitnya 5 persen dari devisa pariwisata yang disebut mencapai Rp176 triliun. Dukungan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tersebut diharapkan dapat mempercepat pembangunan infrastruktur dan memperkuat konektivitas antarwilayah di Bali.
Infrastruktur Jadi Kunci Daya Saing Pariwisata
Koster menegaskan, keindahan alam dan kekayaan budaya Bali merupakan modal utama pariwisata, tetapi tidak cukup untuk menjamin keberlanjutan dan daya saing destinasi.
Menurutnya, pariwisata berkualitas harus didukung infrastruktur yang memadai, sistem transportasi yang baik, pengelolaan sampah yang efektif, serta ketersediaan air bersih. Berbagai kebutuhan tersebut perlu ditangani secara terintegrasi untuk menjaga kenyamanan wisatawan sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
“Kalau budaya, itu memang sudah anugerah. Tapi untuk mewujudkan pariwisata yang berkualitas, itu saja tak cukup. Transportasi dan infrastruktur harus bagus, sampah teratasi, air tersedia dan lain-lain,” ungkapnya.
Ia juga mengingatkan bahwa persaingan pariwisata kini tidak hanya berlangsung antardaerah di Indonesia, tetapi juga dengan destinasi internasional. Singapura, Malaysia, dan Thailand disebut sebagai negara yang dapat menjadi tolok ukur dalam peningkatan kualitas infrastruktur dan daya saing pariwisata Bali.
“Negara-negara itu yang kami jadikan role model untuk ditiru. Sebab kalau tidak, daya saing Bali akan turun,” tambahnya.
Koster optimistis, dukungan pembiayaan yang memadai dan peningkatan kualitas infrastruktur akan memperkuat posisi Bali sebagai destinasi unggulan sekaligus meningkatkan kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian nasional.
Setelah fondasi infrastruktur semakin kuat, pengembangan pariwisata diharapkan dapat diperluas melalui peningkatan konektivitas dan kolaborasi dengan destinasi lain di Indonesia.
“Ini juga akan mengangkat ekonomi nasional karena devisa makin tumbuh. Setelah itu, baru kita mulai bicara bagaimana mengkoneksikan pariwisata Bali dengan daerah lain, sebagaimana yang menjadi tujuan dari pelaksanaan Forum ITMW ini,” ujarnya.
ITMW 2026 Perkuat Kolaborasi Pariwisata Nasional
ITMW 2026 merupakan forum tahunan yang digagas MarkPlus Tourism (MCorp) untuk mempertemukan pemerintah, pengelola destinasi, pelaku industri, akademisi, dan praktisi pemasaran pariwisata.
Mengusung tema “Reimagining Tourism: In a Fragmented World!”, kegiatan ini berlangsung pada 14–18 Oktober 2026 di sejumlah lokasi di Bali. Forum tersebut menjadi wadah untuk memperkuat kolaborasi, mendorong inovasi, serta merumuskan strategi peningkatan daya saing pariwisata Indonesia di tengah dinamika global.
Founder and Chair MCorp, Hermawan Kartajaya, menyampaikan bahwa ITMW 2026 diarahkan untuk memperkuat pariwisata Indonesia melalui integrasi promosi digital, pemberdayaan komunitas lokal, dan pengembangan pariwisata berkelanjutan.
Ia menilai Bali memiliki keunggulan dalam pengelolaan pariwisata yang dapat menjadi pembelajaran bagi daerah lain di Indonesia.
“Saya pikir, semua harus belajar dari Bali, juaranya di Indonesia,” ujarnya.
Rangkaian kegiatan ITMW 2026 turut diisi dengan kompetisi meracik kopi, aksi konservasi lingkungan dan pelepasan tukik, pembahasan digitalisasi dan penerapan kecerdasan artifisial (AI), serta konferensi yang menghadirkan sejumlah pembicara nasional.
Melalui forum ini, kolaborasi antara pemerintah dan pelaku industri diharapkan dapat memperkuat pengembangan pariwisata Indonesia yang berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan. (LE-ViV)
