Mangupura, LenteraEsai.id – DPRD Kabupaten Badung menggelar rapat kerja gabungan dengan eksekutif Pemkab Badung, Selasa, 27 Mei 2025. Terkait membahas rancangan sementara rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Badung. Rapat digelar di ruang Madya Gosana lantai III Kantor DPRD Badung.
Rapat kerja gabungan tersebut dipimpin langsung Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti, didampingi para wakil Ketua dan diikuti anggota. Sedang dari eksekutif hadir Sekda Badung Ida Bagus Surya Suamba dan para pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) Pemkab Badung.
Dalam rapat gabungan itu, masing-masing anggota DPRD Badung menyampaikan permasalahan di daerah pemilihan (dapil)-nya. Tetapi permasalahan yang dominan diungkap yakni mengenai kemacetan lalu lintas, sampah /kebersihan dan persoalan air bersih. Seperti disampaikan I Nyoman Karyanya (Fraksi Partai Golkar) dapil Kuta Selatan secara bersemangat. Juga dilontarkan I Nyoman Satria (FPDIP) Dapil Mengwi, I Wayan Puspa Negara (Fraksi Gerindra) Dapil Kuta, I Gusti Lanang Umbara dari dari Dapil Petang.
“Kami minta persoalan kemacetan lalu lintas, sampah/kebersihan dan air bersih harus tuntas dalam lima tahun ini. Karena masalah-masalah itu terus muncul di media sosial, kita jadi malu,” ungkap Karyana bersemangat.
Ditambahkannya, hotel-hotel dan perusahaan lainnya hendaknya mampu mengelola sampah sendiri. Karena mereka memiliki kemampuan finansial. Jangan ikut -ikutan membuang sampah seperti masyarakat.
Mengenai persoalan air bersih yang kerap dihadapi masyarakat di wilayah Kuta Selatan, Karyana minta PDAM Badung mencari sumber -sumber air baru. Kalau hanya m ngandalkan sumber air yang ada, persoalan krisis air terus akan terjadi.
Bahkan anggota DPRD Badung Nyoman Satria dengan tegas mengusulkan, kalau direksi PDAM Badung sekarang tidak becus bekerja cari saja direksi baru. Karena terbukti persoalan air bersih tidak pernah tuntas, khususnya di wilayah Kuta Selatan.
Ketua DPRD Badung Anom Gumanti kepada awak media massa menjelaskan, dalam rapat kerja gabungan sudah banyak usulan, saran dan kritik disampaikan anggota Dewn. Yakni mengenai persoalan -persoalan yang ada di Dapil masing-masing. Semua itu sudah dicatat Sekda Badung untuk dituangkan dan rancangan RPJMD Bupati Badung.
“RPJMD merupakan dokumen guiden Bupati Badung sesuai visi misinya yang tertuang dalam Sapta Kriya AdiCipta. Di mana wajib hukumnya Bupati setelah menjabat tiga bulan menyampaikan RPJMD didepan rapat paripurna DPRD Badung, ” tandas Anom Gumanti.
Pewarta: I Made Astra
Redaktur: Laurensius Molan
