Denpasar, LenteraEsai.id — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Bali kembali menyelenggarakan pelatihan bagi petugas Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026. Petugas tersebut akan melakukan pengumpulan data SNLIK 2026 yang dilaksanakan OJK bekerja sama dengan BPS. Kegiatan ini bertujuan menghasilkan data akurat untuk mendukung peningkatan literasi dan inklusi keuangan. Kolaborasi ini telah berjalan sejak 2023.
Pelatihan berlangsung selama tiga hari, 25–27 November 2025, di Denpasar, Bali. Hadir dalam kegiatan itu Kepala Direktorat Pengawasan Perilaku PUJK, Edukasi, Pelindungan Konsumen dan Layanan Manajemen Strategis OJK Provinsi Bali, Irhamsah; Pranata Komputer Ahli Madya BPS Provinsi Bali, Kadek Agus Wirawan; sembilan Petugas Pendata Lapangan; serta tiga Petugas Pengawas Lapangan dari Kabupaten Tabanan, Buleleng, dan Bangli.
Peserta diharapkan memahami inklusi dan literasi keuangan serta tata cara dan metodologi pelaksanaan SNLIK. Selain itu, peserta juga menerima materi dasar mengenai OJK dan lembaga jasa keuangan (LJK) sebagai bagian dari materi survei.
Kepala OJK Provinsi Bali yang diwakili oleh Kepala Direktorat Pengawasan Perilaku PUJK, Edukasi, Pelindungan Konsumen dan Layanan Manajemen Strategis OJK Provinsi Bali Irhamsah dalam sambutannya menyampaikan bahwa indeks literasi dan inklusi keuangan telah menjadi salah satu indikator pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029.
“Literasi dan Inklusi Keuangan keduanya sangat erat kaitannya dengan kesejahteraan masyarakat. OJK dan seluruh pemangku kepentingan memerlukan instrumen pengukuran indeks literasi dan inklusi keuangan untuk dapat melihat perkembangan capaian literasi dan inklusi keuangan masyarakat. Data ini akan digunakan untuk merumuskan kebijakan dan strategi dalam upaya peningkatan literasi dan inklusi keuangan di masa depan,” kata Irhamsah.
Sementara itu, Pimpinan BPS Provinsi Bali yang diwakili oleh Pranata Komputer Ahli Madya BPS Provinsi Bali Kadek Agus Wirawan menyambut baik dan mengapresiasi langkah OJK dalam melaksanakan kegiatan dimaksud. BPS juga menyatakan kesiapannya untuk Kembali berkolaborasi untuk melakukan SNLIK 2026.
“SNLIK bertujuan untuk mengukur tingkat literasi dan inklusi keuangan di Indonesia, sehubungan dengan itu kami berharap seluruh petugas yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan ini dapat memastikan pelaksanaan survei berjalan dengan baik dan sesuai dengan prosedur untuk dapat menghasilkan data survei yang tepat dan akurat,” kata Agus.
Petugas survei yang akan melaksanakan SNLIK 2026 merupakan mitra dari BPS yang telah berpengalaman dalam melaksanakan kegiatan survei. Hal ini untuk memastikan SNLIK dapat berjalan dengan baik dan dapat mencapai tujuan yang diharapkan oleh OJK.
Secara nasional, pelaksanaan SNLIK tahun 2026 akan mengikutsertakan 10.800 responden dengan rentang usia 15-79 tahun di 34 provinsi dengan cakupan 120 kota/kabupaten. Khusus di Provinsi Bali, SNLIK 2026 akan dilaksanakan di tiga wilayah yaitu Kabupaten Tabanan, Kabupaten Buleleng dan Kabupaten Bangli dengan jumlah responden sebanyak 270 orang.
Pelaksanaan kegiatan SNLIK 2026 dijadwalkan akan dilaksanakan mulai 21 Januari hingga 10 Februari 2026 dengan metode wawancara dilakukan secara tatap muka menggunakan Computer Assisted Personal Interviews (CAPI) melalui aplikasi FASIH Mobile.
Adapun data yang dikumpulkan mencakup keterangan tentang Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Lembaga Pembiayaan, Dana Pensiun, Pergadaian, Lembaga Keuangan Mikro, Fintech P2P Lending, Penyelenggaraan Sistem Pembayaran (di luar Pengawasan OJK), serta Keterampilan Sikap dan Perilaku Keuangan.
Melalui kegiatan pelatihan ini, diharapkan dapat memberikan bekal informasi yang cukup bagi petugas SNLIK dalam melaksanakan kegiatan survei, selain itu diharapkan juga dapat menjadi agen edukasi dalam upaya peningkatan inklusi dan literasi di Indonesia. (LE-Vivi)
