judul gambar
Klungkung

DPRD Klungkung Gelar Rapat Paripurna LKPJ TA 2023, Akui Pengelolaan Sampah Belum Optimal

Klungkung, LenteraEsai.id – DPRD Klungkung menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Klungkung Tahun Anggaran 2023 di ruang rapat paripurna DPRD Klungkung, Kamis (21/3).

Rapat Paripurna tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Klungkung Anak Agung Gde Anom dan Wakil Ketua DPRD Klungkung I Wayan Baru dan Tjokorda Gede Agung.

Penjabat (Pj) Bupati Klungkung I Nyoman Jendrika mengatakan bahwa penyampaian LKPJ TA 2023 ini selain memenuhi kewajiban konstitusi juga dimaksudkan sebagai upaya membangun transparansi dan memperkuat checks and balances penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh DPRD.

Untuk itu, LKPJ Bupati Klungkung Tahun 2023 ini memuat tentang berbagai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Klungkung, baik makro maupun mikro, yang dilaksanakan melalui penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan dan tugas Kepala Daerah.

“Beberapa hal yang menjadi perhatian dalam penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2023 antara lain gambaran tentang pertumbuhan perekonomian Kabupaten Klungkung pada Tahun 2023 sebesar 4,70 persen meningkat dibandingkan tahun 2022 yang mencapai 3,12 persen dan di bawah pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali sebesar 5,71 persen,” ujarnya.

Selanjutnya PDRB atas harga berlaku pada Tahun 2023 mencapai sekitar Rp10,080 triliun rupiah mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2022 yang mencapai 9,210 triliun rupiah. PDRB atas harga konstan mengalami peningkatan dari 5,770 triliun rupiah menjadi 6,041 triliun rupiah. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Klungkung pada tahun 2023 sebesar 73,11 meningkat dibandingkan dengan tahun 2022 yang sebesar 72,55.

Tingkat kemiskinan Kabupaten Klungkung pada tahun 2023 sebesar 5,61 persen menurun dibandingkan dengan tahun 2022 yang sebesar 6,07 persen. Untuk tingkat kemiskinan ektrem pada tahun 2023 sebesar 0,03 persen. Prevalensi stunting pada tahun 2023 adalah sebesar 4,8 persen menurun dibandingkan dengan tahun 2022 yang sebesar 4,35 persen.

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah pada Tahun Anggaran 2023 dapat diuraikan sebagai berikut Realisasi pendapatan daerah pada Tahun 2023 sebesar Rp1,370 triliun lebih, dari target pendapatan Tahun 2023 sebesar Rp1,405 triliun lebih, atau mencapai 97,50 persen. Yang terdiri dari Pendapatan asli daerah tahun 2023 sebesar Rp350 milyar lebih atau mencapai 99,49 persen. Pendapatan transfer pada tahun 2023 sebesar 1.019 triliun lebih atau mecapai 96, 83 persen.

Realisasi belanja pada tahun anggaran 2023 mencapai Rp1,355 triliun lebih, dari target belanja Tahun 2023 sebesar Rp1,461 triliun lebih, atau mencapai 92,75 persen. Realisasi belanja digunakan untuk mendanai urusan yang menjadi kewenangan daerah sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang terdiri dari pelaksanaan urusan wajib pelayanan dasar dan non pelayanan dasar, urusan pilihan dan penunjang urusan.

“Kewenangan Pemerintah Daerah dilaksanakan melalui 174 Program, 379 Kegiatan dan 745 Sub kegiatan. Keberhasilan pembangunan yang kita laksanakan tersebut dilandasi dengan semangat kebersamaan telah terbukti membawa Kabupaten Klungkung diakui di tingkat Nasional dengan meraih sejumlah penghargaan mulai dari Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 8 tahun berturut-turut, penghargaan Kabupaten Peduli HAM 8 tahun berturut-turut, penghargaan Kabupaten Layak Anak tingkat Madya dan Penghargaan Innovative Government Award (IGA),” bebernya.

Di samping keberhasilan yang telah dicapai, disadari masih ada kekurangan atau kelemahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Di antaranya pengelolaan sampah yang belum optimal di mana masih terdapat ketimpangan antara jumlah sampah yang dihasilkan dengan kemampuan daerah mengelola sampah tersebut.

Kondisi ini diperparah dengan overload-nya TPA Sente serta belum optimalnya kemampuan desa dalam mengolah sampah dan relatif rendahnya partisapsi masyarakat dalam mengolah sampah dari sumbernya.

Kualitas infrastruktur yang belum memadai khususnya banyaknya jalan yang menuju destinasi/daerah sasaran investasi dalam kondisi rusak/belum terbangun dan infrastruktur pelayanan air minum yang belum optiminal.

“Demikian juga pada infrastruktur dibidang pendidikan dan kesehatan kondisinya masih belum optimal. Juga perlu diperhatikan adanya ketimpangan kualitas infrastruktur di Klungkung daratan dengan kepulauan Nusa Penida,” tandasnya.

Untuk itu, dibutuhkan dukungan, kerjasama dan partisipasi aktif dari semua pihak, khususnya Anggota Dewan yang terhormat, dengan bersinergi mencari solusi atas segala permasalahan yang ada.

Pewarta: Vika Jantika
Redaktur: Laurensius Molan

Lenteraesai.id