Gianyar, LenteraEsai.id – Jumlah investor pasar modal wilayah Bali masih menunjukkan pertumbuhan yang cukup tinggi yang mencapai double digit secara yoy. Pada Desember 2023, jumlah investor saham di Bali sebanyak 116.748 Single Investor Identification (SID) atau tumbuh 23,22 persen yoy. Demikian juga dengan jumlah investor reksa dana dan SBN yang masing-masing tumbuh sebesar 23,41 persen yoy dan 25,07 persen yoy. Nilai kepemilikan saham di Bali mencapai Rp4,50 triliun atau tumbuh 8,46 persen yoy meningkat dibandingkan November 2023 yang sebesar 4,63 persen yoy.
“Piutang Pembiayaan Perusahaan Pembiayaan di Bali posisi November 2023 masih menunjukkan pertumbuhan yang cukup tinggi, walaupun dengan laju yang menurun dibandingkan periode sebelumnya. Pembiayaan dari perusahaan pembiayaan di Bali mencapai Rp10,63 triliun, tumbuh 20,85 persen yoy, melandai dibandingkan posisi Oktober 2023 yang tumbuh sebesar 55,72 persen yoy,” kata Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan OJK Provinsi Bali Ananda R Mooy pada acara Ngorte Bareng Media yang berlangsung di Resto Omma, Gianyar, Selasa (6/2/2024).
Pembiayaan tersebut didominasi oleh pembiayaan kepada Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor serta pembiayaan kepada Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya. Di sisi lain, tingkat pembiayaan bermasalah relatif rendah dan terkendali. Tingkat Non Performing Financing (NPF) posisi November 2023 sebesar 1,18 persen, sedikit menurun dibandingkan Oktober 2023 yang sebesar 1,20 persen.
Sementara itu, penyaluran pembiayaan melalui Fintech peer to peer lending juga masih menunjukkan pertumbuhan double digit dengan laju melandai sebesar 45,75 persen yoy yakni sebesar Rp939,83 miliar, meningkat dibandingkan Oktober 2023 yang tumbuh sebesar 41,68 persen yoy. Tingkat Wan Prestasi 90 hari (TWP 90) dari Fintech Lending sebesar 1,53 persen, sedikit menurun dibandingkan Oktober 2023 yang sebesar 1,58 persen.
Edukasi dan Pelindungan Konsumen OJK senantiasa berkomitmen mendorong terwujudnya literasi dan inklusi keuangan bagi semua pihak, termasuk bagi penyandang disabilitas yang merupakan salah satu sasaran prioritas edukasi keuangan dalam Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia tahun 2021-2025. Dalam rangka memperkecil gap tingkat literasi dan inklusi di Bali, OJK Provinsi Bali terus melakukan bauran strategi yang dilaksanakan antara lain melalui edukasi keuangan secara tatap muka, edukasi keuangan secara online, aliansi strategis, dan juga melalui edukasi keuangan secara tematik. Selama tahun 2023, OJK Provinsi Bali telah melaksanakan 355 kegiatan edukasi keuangan di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Bali yang telah menjangkau lebih dari 50 ribu orang, dan juga edukasi melalui media sosial yang menjangkau lebih dari 235 ribu orang.
OJK mengakselerasi tingkat literasi dan inklusi keuangan di Bali melalui 3 (tiga) bauran strategis yaitu: 1) Edukasi secara tatap muka, 2) Edukasi secara online, dan 3) Edukasi tatap muka melalui aliansi strategis. OJK Provinsi Bali telah melaksanakan kegiatan edukasi secara tatap muka sebanyak 305 kali, baik yang dilakukan oleh OJK sendiri maupun bekerja sama dengan stakeholders antara lain melalui program Ngiring ke Banjar, intensifikasi pemanfaatan SiMolek, program 1-3 km care, edukasi segmented kepada pelajar, mahasiswa, dan komunitas disabilitas, Kuliah Kerja Nyata (KKN) Literasi dan Inklusi Keuangan 2023, LMS OJK Competition (LOC) Tahun 2023, edukasi bersama anggota DPR RI Komisi XI, edukasi kepada Finalis Jegeg Bagus yang dilaksanakan bekerja sama dengan Dinas Pariwisata Kabupaten dan Kota di Provinsi Bali, dan edukasi bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR).
Selain itu, jelas Ananda, dilakukan juga kegiatan edukasi secara online seperti edukasi melalui media sosial yaitu Instagram dan talkshow radio. Upaya literasi dan inklusi keuangan oleh OJK juga melibatkan dukungan strategis berbagai pihak, diantaranya Kementerian/Lembaga, Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK), akademisi, dan stakeholder lainnya, antara lain melalui peran Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD). Selama tahun 2023, TPAKD di Provinsi Bali telah menyelenggarakan 45 kegiatan Asistensi dan Pendampingan Program TPAKD dan 10 Workshop serta Business Matching UMKM.
Salah satu program unggulan TPAKD di Provinsi Bali adalah Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR). K/PMR merupakan kredit/pembiayaan yang diberikan oleh Lembaga Jasa Keuangan formal kepada pelaku UMKM dengan proses cepat, mudah, dan berbiaya rendah, untuk mengurangi ketergantungan/pengaruh entitas kredit informal/ilegal. Di Provinsi Bali terdapat 2 Lembaga Jasa Keuangan yang memiliki K/PMR yakni PT BPD Bali dengan Kredit Membangun Masyarakat Bali (Mesari) dan PT BPR Bank Daerah Gianyar (Persero) dengan KURDA UMK dan KURDA Gianyar, Aman, Sejahtera (GAS). Penyaluran K/PMR di Provinsi Bali hingga tahun 2023 mencapai Rp97,53 Milyar kepada 3.470 debitur.
Dalam rangka memperluas akses keuangan bagi kalangan pelajar sekaligus mengajarkan dan membiasakan mereka mengelola uang sejak dini karena produk ini dapat digunakan mulai dari siswa PAUD hingga SMA, OJK menginisiasi program Simpanan Pelajar (Simpel). Realisasi Simpel di Provinsi Bali tahun 2023 adalah sebesar Rp140,61 Milyar pada 636.181 rekening, meningkat sebesar 35,05 persen dibandingkan tahun 2022 yang sebesar Rp104,11 miliar.
Selain itu, OJK juga memiliki program Laku Pandai (Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif) untuk penyediaan layanan perbankan atau layanan keuangan lainnya melalui kerja sama dengan pihak lain (agen bank), dan didukung dengan penggunaan sarana teknologi informasi. Pada tahun 2023, total agen Laku Pandai di Bali yaitu sebanyak 17.825 agen perorangan dan 966 agen Badan Hukum (outlet) dengan total nominal tabungan sebesar Rp12,10 Milyar dari 136.756 nasabah.
Sebagai upaya memperoleh data yang akurat dalam rangka mendukung Pemerintah meningkatkan literasi dan inklusi keuangan, OJK bersama Badan Pusat Statistik (BPS) akan melaksanakan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) Tahun 2024.
OJK terus mendorong penyelesaian pengaduan yang masuk melalui Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK) tersebut, baik yang berindikasi sengketa maupun yang berindikasi pelanggaran. Terkait hal tersebut, selama tahun 2023, Kantor OJK Provinsi Bali telah menerima 438 pengaduan dengan 38 diantaranya merupakan sengketa yang
masuk ke dalam LAPS Sektor Jasa Keuangan (SJK). Dari pengaduan tersebut, sebanyak 272 merupakan pengaduan sektor perbankan dan 166 merupakan pengaduan sektor IKNB.
Status pengaduan yang masuk selama 2023 sebanyak 414 pengaduan telah selesai (ditutup), 14 pengaduan menunggu tanggapan konsumen, dan 10 pengaduan dalam proses penanganan Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK). Di sisi pemberantasan kegiatan keuangan ilegal, OJK bersama seluruh anggota Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) terus meningkatkan koordinasi dalam penanganan investasi dan pinjaman online illegal, khususnya pasca penerbitan Keputusan Dewan Komisioner mengenai Satgas PASTI pada tanggal 30 November 2023. Dalam rangka mewujudkan terlaksananya fungsi pelindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan, OJK Provinsi Bali telah menyelenggarakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Satgas PASTI Provinsi Bali bertempat di Kantor OJK Provinsi Bali pada 15 Desember 2023. FGD ini diharapkan dapat meningkatkan sinergi, kerja sama dan kolaborasi antara seluruh pemangku kepentingan di daerah untuk mendukung terwujudnya upaya pemberantasan aktivitas keuangan ilegal yang menyeluruh.
Dalam rangka mendukung kelancaran kredit/pembiayaan dari Industri Jasa Keuangan kepada Masyarakat, OJK memberikan pelayanan penarikan data Informasi Debitur (Ideb) Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK). Selama tahun 2023, Kantor OJK Provinsi Bali telah melakukan pelayanan penarikan data Ideb SLIK baik secara online maupun walk in sebanyak 4.091 orang. Dengan kebijakan dan langkah penegakan hukum yang dilakukan, serta senantiasa bersinergi dengan Pemerintah, Bank Indonesia, LPS, dan industri keuangan maupun asosiasi pelaku usaha di sektor riil, OJK optimis sistem keuangan dapat terjaga stabil.
Pewarta: Vivi Suryani
Redaktur: Laurensius Molan
